 |
| Faridil Murad |
NUNUKAN - Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Nunukan Faridil Murad kecewa dengan
minimnya perhatian dari pemerintah pusat maupun Pemprov Kaltim untuk
pembangunan daerah di perbatasan RI-Malaysia, khususnya di Kabupaten
Nunukan.
Kalaupun pusat dan provinsi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan perbatasan, hal itu tidak dikelola daerah. Padahal seharusnya anggaran itu langsung dikelola daerah, karena Pemkab Nunukan yang lebih tahu persoalan di perbatasan.
“Jangan kita sekarang ini ngomong perbatasan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi mari kita membangun perbatasan. Digembargemborkan sana sini, dibangun perbatasan. Tetapi ujung-ujungnya mana? Mana buktinya? Jangan kita bicara, ngomong, istilahnya menjanjikan kepada rakyat di perbatasan bahwa kita menurunkan dana ratusan miliar, bukan ratusan juta lagi, tetapi hasilnya mana? Implikasinya kepada rakyat mana?” katanya.
Faridil mengatakan, jika Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) hendak membangun daerah perbatasan semestinya mereka meninjau langsung kondisi daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
Pemerintah pusat harus merealisasikan janjinya kepada Pemkab Nunukan untuk membangun daerah perbatasan. Jangan hanya menyampaikan wacana, namun hingga kini anggaran untuk pembangunan perbatasan belum juga diberikan kepada Pemkab Nunukan.
Kalaupun pusat dan provinsi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan perbatasan, hal itu tidak dikelola daerah. Padahal seharusnya anggaran itu langsung dikelola daerah, karena Pemkab Nunukan yang lebih tahu persoalan di perbatasan.
“Jangan kita sekarang ini ngomong perbatasan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi mari kita membangun perbatasan. Digembargemborkan sana sini, dibangun perbatasan. Tetapi ujung-ujungnya mana? Mana buktinya? Jangan kita bicara, ngomong, istilahnya menjanjikan kepada rakyat di perbatasan bahwa kita menurunkan dana ratusan miliar, bukan ratusan juta lagi, tetapi hasilnya mana? Implikasinya kepada rakyat mana?” katanya.
Faridil mengatakan, jika Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) hendak membangun daerah perbatasan semestinya mereka meninjau langsung kondisi daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
Pemerintah pusat harus merealisasikan janjinya kepada Pemkab Nunukan untuk membangun daerah perbatasan. Jangan hanya menyampaikan wacana, namun hingga kini anggaran untuk pembangunan perbatasan belum juga diberikan kepada Pemkab Nunukan.
Sumber: Tribun Kaltim - Senin 23 April 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar