 |
Petani di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantam Timur, membawa hasil pertanian melewati perbatasan Malaysia di wilayah Serawak, |
Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan di 50 kecamatan yang
berbatasan langsung dengan negeri tetangga. Pemerintah mencatat ada 187
kecamatan yang menjadi garda depan wilayah NKRI.
Berdasarkan hasil rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (17/11/2014), pembangunan wilayah perbatasan difokuskan terlebih dahulu di Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan akan diutamakan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
Hal tersebut dilontarkan Tjahjo untuk menjawab keresahan sebagian kalangan dengan kabar banyaknya masyarakat di perbatasan yang memilih menjadi warga negara Malaysia. Koordinasi itu dibahas lebih lanjut di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
"Kami ke sini kan karena isu perbatasan semakin kuat. Menyangkut infrastruktur, pengairan, perumahan. Kuncinya ada di Kemen PU dan Pera dan Kementerian Kehutanan. Menteri PU akan membuat planning," kata Mendagri di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selain itu, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait perizinan pembangunan jalan di perbatasan. Pasalnya, lahan peruntukkan pembangunan bersinggungan dengan hutan lindung.
Pembebasan lahan diperlukan agar pembangunan jalan nasional paralel sepanjang 1.700 kilometer antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur cepat diselesaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Gonjang-ganjing wilayah perbatasan mencuat lagi setelah DPRD Kabupaten Nunukan mengindikasikan adanya eksodus besar-besaran warga Kecamatan Lumbis Ogong menjadi warga negara Malaysia. Pernyataan anggota DPRD menguat setelah beberapa warga di perbatasan Indonesia-Malaysia mengamini adanya lintas batas negara dengan mudah. Kondisi ekonomi dan akses transportasi menjadi alasan banyaknya warga Indonesia mengadu nasib di negeri jiran.
Berdasarkan hasil rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (17/11/2014), pembangunan wilayah perbatasan difokuskan terlebih dahulu di Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan akan diutamakan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
Hal tersebut dilontarkan Tjahjo untuk menjawab keresahan sebagian kalangan dengan kabar banyaknya masyarakat di perbatasan yang memilih menjadi warga negara Malaysia. Koordinasi itu dibahas lebih lanjut di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
"Kami ke sini kan karena isu perbatasan semakin kuat. Menyangkut infrastruktur, pengairan, perumahan. Kuncinya ada di Kemen PU dan Pera dan Kementerian Kehutanan. Menteri PU akan membuat planning," kata Mendagri di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selain itu, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait perizinan pembangunan jalan di perbatasan. Pasalnya, lahan peruntukkan pembangunan bersinggungan dengan hutan lindung.
Pembebasan lahan diperlukan agar pembangunan jalan nasional paralel sepanjang 1.700 kilometer antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur cepat diselesaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Gonjang-ganjing wilayah perbatasan mencuat lagi setelah DPRD Kabupaten Nunukan mengindikasikan adanya eksodus besar-besaran warga Kecamatan Lumbis Ogong menjadi warga negara Malaysia. Pernyataan anggota DPRD menguat setelah beberapa warga di perbatasan Indonesia-Malaysia mengamini adanya lintas batas negara dengan mudah. Kondisi ekonomi dan akses transportasi menjadi alasan banyaknya warga Indonesia mengadu nasib di negeri jiran.
Sumber: news.metrotvnews.com - 18 November 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar