Perbatasan Rawan Permasalahan, Menhan Ajak Bersatu

SEBATIK – Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengungkapkan, kedatangannya ke kawasan perbatasan dimaksudkan untuk melakukan peninjauan langsung ke perbatasan guna mengetahui segala persoalan yang dihadapi, termasuk masuknya narkoba dan juga kasus trafficing. Menurutnya, hal itu bisa diatasi jika warga dan aparat bersatu.

“Namun dengan adanya polisi, tentara dan pemerintah daerah yang bersatu semua bisa kita atasi. Warga juga harus mendukung kedaulatan negara. Karena kuncinya cuma ini saja,” ujarnya di hadapan warga Aji Kuning, Sebatik sebelum Menhan bertolak menuju Simenggaris Baru.

Dikatakan Menhan, untuk menjaga kedaulatan negara, minimal warga juga turut menjaga tapal batas negara di perbatasan. Tentu hal ini dilakukan dengan bijak, yakni dengan tidak mengintervensi negara tetangga.

“Jika ini sudah tercapai, maka kita akan merasakan kedamaian, negara kita damai, negara tetangga juga damai. Maka jalinlah silaturrahmi dengan baik,” kata Menhan.

Diungkapkan, kedatangannya ke Kaltara yang terpenting adalah meninjau para petugas penjaga perbatasan. Kepada warga perbatasan di area tapal batas, Menhan meminta jika menemukan permasalahan terkait keamanan, untuk segera melapor ke petugas yang ada baik TNI maupun kepolisian.

Ia mengulas kembali persoalan narkoba dimana Nunukan rawan akan transaksi obat terlarang ini. Tingginya angka kematian akibat narkoba sangat memprihatinkan. Ia menegaskan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, bagi pelaku pengedar harus dihukum mati.

“Karena ulahnya bangsa ini rusak. Maka dari itu, mari sama-sama menjaga jangan sampai generasi kita hancur,” ujar Menhan.

Upaya untuk menjaga kedaulatan negara selain kebersamaan, pemerintah juga membangun jalan perbatasan, mulai dari Kalimantan Barat hingga tembus ke Kalimantan Utara. (korankaltim.com 08062015)

'Primadona' Peredaran Narkoba di Perbatasan Negara

Anggota Kostrad Kariango Makassar Prada Wiranto telah sembilan bulan menjaga perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Selama menjaga perbatasan, pelaku penyelundupan narkoba dan miras yang paling sering ditangkap petugas.

"Banyak warga Indonesia dari Malaysia yang bawa narkoba. Bulan lalu kita menangkap orang membawa narkoba disini (Pulau Sebatik) dan bulan ini di Tanjung Aru," ujar Prada Wiranto di Pos Perbatasan Patok 3, di Desa Aji Kuning, Sebatik Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (2/5/2015).

Pada bulan maret 2015 lalu, Wiranto menangkap orang Indonesia yang kedapatan membawa sabu seberat 200 gram. "Waktu bulan Februari lalu, ditangkap juga cewek dari Malaysia membawa sabu seberat setengah kilogram," jelasnya.

"Rata-rata orang Indonesia yang sering membawa narkoba," tambahnya.

Menurutnya, kehidupan di Pulau Sebatik memang kurang pengawasan dan keamanan. Hal itu terlihat dengan banyaknya anak SMA yang
kedapatan membawa narkoba.

"Ada juga anak SMA sini (Pulau Sebatik) kedapatan bawa narkoba, di sini pergaulannya nakal. Di sini rata-rata campuran ada Malaysia dan Indonesia, tapi banyakan orang Indonesia yang bawa narkoba," pungkasnya.

Adapun, Wiranto mengaku pernah hampir lolos seorang pria yang tengah membawa narkoba dari pengecekan petugas. Karena pelaku lihai dengan menyembunyikan sabu di dalam handphone.

"Di sini membawa barang sekecil apapun pasti dicek. Tapi kemarin pernah ada yang hampir lolos saat bawa sabu, dia memasukkan sabunya di dalam handhone sebagai pengganti baterai," ungkap Wiranto.

Selama sembilan bulan menjaga perbatasan, Wiranto mengaku lebih dari 10 kali menangkap warga yang melintasi perbatasan tengah membawa narkoba. Selain narkoba, petugas juga sering menangkap warga Indonesia yang membawa minuman keras dari Malaysia.

"Di sini juga banyak warga yang membawa miras dari perbatasan. Pernah sekali kedapatan ada yang membawa 56 botol dari Malaysia dan miras dimasukkan di dalam kardus minyak goreng," terangnya.

Sumber: news.detik.com - Rabu 6 Mei 2015

Ada Patok Perbatasan Yang Tenggelam

NUNUKAN - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pancasila Jiwaku (LSM Panjiku) Mansyur Rincing mengungkapkan patok perbatasan yang berada di Desa Bambangan Kecamatan Sebatik Barat atau sekitar 300 meter masuk kedalam rawa - rawa ditemukan dalam kondisi tenggelam sehingga hanya terlihat bendera Merah Putih yang terikat pada sebatang tiang. Ia menilai bahwa patok merupakan sebuah simbol negara yang tentunya sebagai tanda batas antara negara khususnya Indonesia dan Malaysia. Untuk itu ia berharap agar Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk segera meninjau patok perbatasan yang ada di Nunukan agar patok tersebut dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar instansi yang berwenang khususnya di Pemerintah Pusat untuk melakukan pengukuran kembali terhadap batas negara dikarenakan ada dugaan di patok 3 Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah kelebihan sekitar 200 meter.

"Makanya kita berharap instansi berwenang untuk turun kembali mengukur perbatasan kita dan ini merupakan persoalan negara bukan persoalan Kabupaten, jadi tidak bisa Kabupaten menangani seperti ini karena ini batas negara," ucapnya. 

Selanjutnya, mengapresiasi atas kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Nunukan beberapa waktu lalu dan tentunya banyak memberikan dampak kepada masyarakat Nunukan. Untuk itu pula, ia kembali mengingatkan agar Presiden Jokowi untuk kembali memperhatikan patok - patok perbatasan yang mengalami kerusakan maupun hal lainnya termasuk meminta agar patok perbatasan dapat dibuatkan akses jalan sehingga memudahkan bilamana terjadi hal - hal yang tidak diinginkan. "Itu patok yang tenggelam tidak kelihatan dan saya apresiasi kepada teman - teman aparat yang senantiasa menjaga kedaulatan NKRI diwilayah perbatasan," ucapnya. (tribunnunukan.com 05052015)

"Daerah Perbatasan Harusnya Jadi Beranda Depan"

JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Paranwansa memberi perhatian khusus pada kesejahteraan sosial masyarakat perbatasan. Seperti Nunukan, Kalimantan Utara, yang belakang ini mendapat perhatian lantaran banyak yang pindah kewarganegaraan ke Malaysia.

"Mungkin sekarang karena kita baru mendengan beberapa Desa di Nunukan yang mau pindah warga negara. Perbatasan mestinya dijadikan beranda depan rumah. Sekarang kita masih jadikan perbatasan itu beranda belakang yang kurang dapat perhatian. Padahal negara tetangga kita Malaysia menjadikan perbatasan sebagai beranda depan," kata Khofifah saat berkunjung ke Redaksi Sindo dan Okezone, Senin 24 November, kemarin.

Dikatakan Mensos, saat dia berkunjung ke Nunukan sekira tahun 2005-2006, dirinya mendapat informasi bahwa di sana terdapat 26 ribu anak yang tidak sekolah. "Terkahir 32 ribuan yang tidak sekolah," imbuhnya.

"Kuncinya mengintegerasikan, enggak bisa sendiri-sendiri. Mengikhtiarkan kesejahteraan ya itu lintas sektor. Nunukan butuh banyak sekolah yang bentuknya mestinya boarding school. Yang mayoritas muslim kasih pesanteren," terangnya.

Hal itu, sambungya, karena para orang tua di Nunukan sibuk mencari nafkah dan kurang memiliki waktu memberikan pendidikan yang tepat bagi anak. "Orang tua bekerja dan tidak bisa memeberikan penghasilan kontinue.

Jadi butuh lembaga fasilitas pendidikan disana. Saya juga berharap dengan hadrinya RRI bisa tahu berita tentang Jakarta. Kalau tidak ada kan sinyalnya byar pet, berita dari Kucing, Malaysia malahan yang masuk. Belakangan ini serius di bahas, karena beberapa desa sudah terang-terangan pindah warga negara," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, warga perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, memilih berpindah tempat tinggal dan menjadi warga negara Malaysia. Warga beralasan hal itu dikarenakan desakan ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan minimnya pelayanan kesehatan di kampung halaman.

Kepala Desa Samunti, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Pagalu di Nunukan, mengatakan, jumlah warga yang telah pindah tempat tinggal ke wilayah Kota Kinabalu Negeri Sabah, Malaysia, sebanyak 20 kepala keluarga (KK) dari total 85 KK di desanya.

Dari 20 KK tersebut, lanjut dia, sebagian besar telah menjadi warga negara Malaysia dan sebagian lagi masih menjadi pendatang asing ilegal namun telah memiliki pekerjaan tetap di sana.

Sumber: news.okezone.com - 25 November 2014

Malaysia Klaim 3 Desa di Nunukan Kaltara

Nunukan, Kalimantan Utara. Dilaporkan, ada sebagian warga desa di perbatasan sana yang memilih jadi warga negara Malaysia.

Sebelumnya, anggota DPRD Nunukan Ramli kaget ternyata banyak warga desa di perbatasan RI-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara memilih menjadi warga Malaysia. Alasannya mereka merasa lebih diperhatikan dan mendapat kesejahteraan. “Mereka malah senang pindah ke Malaysia,”

Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Pusat untuk melihat langsung kondisi masyarakat tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Pembangunan 50 Kecamatan di Perbatasan Siap Dipercepat

Petani di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantam Timur, membawa hasil pertanian melewati perbatasan Malaysia di wilayah Serawak,

Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan di 50 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga. Pemerintah mencatat ada 187 kecamatan yang menjadi garda depan wilayah NKRI.

Berdasarkan hasil rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (17/11/2014), pembangunan wilayah perbatasan difokuskan terlebih dahulu di Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan akan diutamakan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Hal tersebut dilontarkan Tjahjo untuk menjawab keresahan sebagian kalangan dengan kabar banyaknya masyarakat di perbatasan yang memilih menjadi warga negara Malaysia. Koordinasi itu dibahas lebih lanjut di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

"Kami ke sini kan karena isu perbatasan semakin kuat. Menyangkut infrastruktur, pengairan, perumahan. Kuncinya ada di Kemen PU dan Pera dan Kementerian Kehutanan. Menteri PU akan membuat planning," kata Mendagri di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait perizinan pembangunan jalan di perbatasan. Pasalnya, lahan peruntukkan pembangunan bersinggungan dengan hutan lindung.

Pembebasan lahan diperlukan agar pembangunan jalan nasional paralel sepanjang 1.700 kilometer antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur cepat diselesaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gonjang-ganjing wilayah perbatasan mencuat lagi setelah DPRD Kabupaten Nunukan mengindikasikan adanya eksodus besar-besaran warga Kecamatan Lumbis Ogong menjadi warga negara Malaysia. Pernyataan anggota DPRD menguat setelah beberapa warga di perbatasan Indonesia-Malaysia mengamini adanya lintas batas negara dengan mudah. Kondisi ekonomi dan akses transportasi menjadi alasan banyaknya warga Indonesia mengadu nasib di negeri jiran. 

Sumber: news.metrotvnews.com - 18 November 2014

 

Pemerintah Bangun Jalan 1.700 Km di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Pemandang Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebuah daerah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia yang tertinggal dan tidak banyak tersentuh pembangunan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun jalan nasional paralel sepanjang 1.700 kilometer antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Pembangunan itu membutuhkan kemudahan perizinan di Kementerian Kehutanan. Pasalnya, lahan peruntukkan pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia itu bersinggungan dengan hutan lindung.

"Sudah dimulai sejak tahun lalu dan akan dipercepat. Dilakukan bertahap sudah sambil mengurusi perijinan dengan kementerian kehutanan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono saat menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Selain membangun jalan, pemerintah juga bakal membangun tujuh pos perbatasan. Pos perbatasan dibangun di Entikong dan Nanga Badau, Kalimantan Barat, Skouw di Papua, dan Aru di Maluku Utara. Pembangunan pos perbatasan ini memakan biaya sebesar Rp7 triliun.

"Nanga Badau, selesai 2015. Lalu juga pembangunan air bersihnya di kawasan perbatasan juga akan kita percepat," papar dia.

Tak cuma itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 2.500 unit rumah bagi WNI yang tinggal di perbatasan pada 2015. "Juga bagi para cross border, warga Indonesia tapi kerja di Malaysia," ujar Basuki.

Rencana pembangunan itu dipercepat pemerintah untuk menjawab keresahan sebagian kalangan dengan kabar banyaknya masyarakat di perbatasan yang memilih menjadi warga negara Malaysia.

Sebagaimana diketahui, gonjang-ganjing wilayah perbatasan mencuat lagi setelah DPRD Kabupaten Nunukan mengindikasikan adanya eksodus besar-besaran warga Kecamatan Lumbis Ogong menjadi warga negara Malaysia.

Pernyataan anggota DPRD menguat setelah beberapa warga di perbatasan Indonesia-Malaysia mengamini adanya lintas batas negara dengan mudah. Kondisi ekonomi dan akses transportasi menjadi alasan banyaknya warga Indonesia mengadu nasib di negeri jiran.

Karenanya, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan di 50 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga. Pemerintah mencatat ada 187 kecamatan yang menjadi garda depan wilayah NKRI.

Berdasarkan hasil rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (17/11/2014), pembangunan wilayah perbatasan difokuskan terlebih dahulu di Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan akan diutamakan. 

Sumber: news.metrotvnews.com - 18 November 2014