TRANSPORTASI DARAT: Jalan Perbatasan Membutuhkan Rp7,8 Triliun

JAKARTA-Direktorat Jendral Bina Marga mengungkapkan untuk membangun jalan sepanjang perbatasan Indonesia  dan Malaysia di Kalimantan dibutuhkan dana sebesar Rp7,8 triliun. Jumlah anggaran itu digunakan untuk membanguin jalan sepanjang 1.755 kilometer.

 

Dirjen Bina Marga, Djoko Murjanto mengjelaskan sedikitnya ada tiga hambatan untuk mewujudkan pembangunan jalan sekitar perbataan, yakni minimnya anggaran, masalah lahan yang terbentur hutan lindung dan kurangnya penduduk yang berdomisili di sekitar jalan perbatasan.

 

“Untuk tahun depan saja kita hanya mengalokasikan Rp 230 miliar untuk pembangunan jalan,” ujar Djoko Murjanto (12/11). 

 

Untuk daerah kalimantan, membangun jalan nasional bukanlah hal yang mudah. Pertama dijelaskan Djoko masih banyaknya hutan lindung di seputar perbatasan membuat pengerjaan menjadi tersendat. 

 

Djoko menjelaskan lahan hutan lindung itu harus meminta izin kepada Kementerian Kehutanan terlebih dahulu. 

 

“Jadi kita mengerjakannya parsial tergantung dimana izin dari kemenhut keluar,” paparnya.

 

Selama ini dari Tamajuk sampai Sei Ular jalannya masih terputus-putus. Djoko mengatakan pada akhirnya pihaknya menginginkan seluruh perbatasan kalimantan tersambung namun untuk menargetkan kapan jalan ini akan tersambung semuanya Djoko mengaku belum berani menargetkan.

 

Selain itu Djoko juga mengungkapkan tidak adanya penduduk yang tinggal ditempat jalan akan dibuat juga menjadi kendala karena jika jalan tersebut tidak digunakan maka akan rusak dan tidak terawat.

 

Selain wilayah perbatasan Kalimantan, Djoko mengungkapkan ruas jalan yang akan digarap juga ialah di wilayah Papua. Untuk perbatasan di Papua pemerintah menyediakan anggaran Rp6 triliun plus ditambah SAL. Sementara untuk tahun 2013 kemungkinan akan berada di bawah Rp6 triliun.

 

"Pegunungan tengah itu udah kita buat. Rotali juga udah kita bangun. Sekarang itu gimana menghubungkan yang di bukit itu dengan yang kiri kanannya. Misalnya dari Wamena, Abema,  Yuguru ke bawah. Lalu dari Merauke menuju Waropko" papar Djoko Murjanto

 

Tantangan pembangunan jalan di Papua, menurut Djoko Murjanto ialah para pekerja harus bekerja di ketinggian diatas 3000 meter. Pengerjaan di wiliayah tinggi seperti itu, jelas Djoko, membutuhkan peralatan khusus. 

 

Hal lain yang juga menjadi penghambat ialah harga bahan baku seperti semen yang mahal. Namun Bina Marga tetap berusaha dengan memilih proyek yang lelangnya paling murah dan berani. 

 

Sebelumnya  Direktur Bina Pelaksana Wilayah II, Winarno menjelaskan perhatian khusus akan diberikan kepada daerah perbatasan karena daerah perbatasan menjadi seperti baranda rumah.

 

"Pemerintah berusaha agar jalan-jalan di perbatasan stabil, sepanjang tahun dirawat walaupun jalannya masih agregat. Jalan-jalan di perbatasan baik di Kalimantan, Papua, NTT akan mendapat perhatian. Ada sekitar Rp5 triliun dan akan ada tambahan khusus lagi, kemungkinan di atas Rp5 triliun" ujar Winarno.

 

Alternatif varian jalan agregat dipilih karena jalan-jalan di perbatasan tidak banyak digunakan karena sepi penduduknya.

 

"Cukup jalan agregat saja dulu tetapi akan didukung dengn unit-unit pemeliharaan karena kalau dibuat bagus tetapi hanya sedikit saja yang lewat tentu tidak efektif. Kita optimalkan diperawatan" ujar Winarno. (faa)

Sumber: Bisnis.com - Selasa, 13 November 2012

 

Atasi Blankspot, Perbatasan Kaltim Akan "Dikeroyok" 29 Menara

Kesenjangan informasi dan komunikasi atau blankspot area yang masih terjadi di pedalaman dan perbatasan Kaltim akan coba diatasi pemerintah pusdat dan pemerintah daerah dengan memperbanyak pembangunan menara telekomunikasi.  Sekitar 29 menara  akan dibangun di perbatasan Kaltim pada 2012 ini  dengan sumber anggaran “keroyokan” dari Kementerian/Lembaga,  Pemprov Kaltim dan Pemkab bersangkutan.

Kepala Dinas Kominfo Kaltim, H Moh Jauhar Efendi,  mengungkap hal ini di Samarinda, Senin (9/7), sesaat sebelum menyertai kunjungan kerja Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak, ke wilayah utara Kaltim, 9 -- 16 Juli 2012.  Road show Gubernur Faroek bersama semua Kepala SKPD  ini dengan berkonvoi melalui  ruas  jalan darat ribuan kilometer, mulai  dari  Samarinda – Bontang – Kutai Timur – Berau – Bulungan – Malinau hingga ke Simenggaris (Nunukan) atau wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.

“Nah, di sela-sela kunjungan nanti akan ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Malinau dengan PT Telkomsel tentang kerja sama pembangunan dan pemanfaatan menara telekomnukasi,” ucap Jauhar.  MoU sendiri rencananya akan ditandatangani di Malinau oleh Gubernur Faroek bersama  Bupati Malinau, Yansen TP,  dan Dirut PT Telkomsel,  Alex Janangkih Sinaga.

Menurut Jauhar,  pembangunan menara selular atau tower BTS   (Base Transceiver Station)  di Malinau  ini sebagai upaya membuka keterisoliran bidang telekomunikasi di pedalaman dan perbatasan Kaltim.  Malinau  adalah  satu dari tiga kabupaten di perbatasan Kaltim yang masihblankspot atau daerah yang tidak terkoneksi jaringan  telekomunikasi, selain Kutai Barat (Kubar) dan Nunukan. 

Dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa plus Madura, menurut Jauhar, saat ini Kaltim  masih mengalami blankspot  40,83%, atau yang tercover jaringan telekomunikasi  baru 50,17%.  Dari 14 kabupaten/kota di Kaltim,  baru Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan yang 100% bebas blankspot.  Sedang 10  kabupaten lainnya, yakni Paser masih blankspot 40%, Penajam Paser Utara (21,28%), Kutai Kartanegara (28%), Kutai Timur (48,15%), Berau (59,63%), Bulungan (67,90%), Tana Tidung (60,97%), Nunukan (28,31%), Malinau (48,36%) dan Kubar(59,24%).

“Mulai 2012 ini akan dibangun infrastruktur telekomunikasi berupa 29 menara telekomunikasi dengan dana APBD Kaltim, APBD kabupaten dan APBN melalui program USO Kemkominfo.  Khusus satu menara yang dibangun Pemprov dengan APBD Kaltim 2012 itu yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU tersebut,” jelas Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kaltim itu.

Ia berharap MoU nanti  menjadi kekuatan hukum para pihak dalam upaya membuka kesenjangan informasi dan komunikasi di  perbatasan. Paling tidak  bisa memaksimalkan pekerjaan pembangunan dan pemanfaatan menaranya.  Sedang tindak lanjut pembangunan menaranya, baik   yang menggunakan dana bantuan Pemprov,  APBD kabupaten bersangkutan  dan APBN menjadi kewenangan kabupaten terkait maupun Kemkominfo. 

Satu menara yang dibangun Pemprov Kaltim pada 2012 ini adalah di Long Nawang, Malinau.  Kemudian satu menara  dibangun Pemkab Malinau dengan dana bantuan Pemprov di Long Ampung, dan  lima menara kecil lainnya dibangun Pemkab Malinau dengan APBD Malinau  sendiri di Long Berang, Data Dian, Long Lawe,  Apau Ping Mading dan Long Sule.   Juga direncanakan dibangun  satu menara di  Long Layu (Nunukan) dan satu lagi di Long Apari (Kubar)  melalui dana bantuan Pemprov  Kaltim tahun 2013. 

Sementara  20 menara lainnya dibangun melalui program USO Telekomunikasi dengan sumber pendanaan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) - Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo.   Pembangunan 20 menara  dari Kemkominfo ini  untuk kawasan perbatasan, daerah terluar, pedalaman dan terpencil atau yang masuk special area development atau area khusus.

Pembangunan 29 menara melalui “dana keroyokan” ini sebagai upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Kaltim,  khususnya mengatasi kesenjangan informasi dan komunikasi  yang masih terjadi di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  (TIK) sekarang. Perbatasan Kaltim sendiri sebelumnya sudah memiliki 22 menara yang dibangun Kemendagri 2010 lalu.  Riciannya, Nunukan memiliki 2 menara besar dan 6 menara kecil,  sedang Malinau dan Kubar masing-masing satu tower besar dan enam menara kecil.(diskominfo kaltim/es)

Sumber : http://www.setkab.go.id

5 Perbatasan Negara Paling Rawan Masalah

Bagi negara negara yang bertikai, daerah perbatasan merupakan daerah yang paling rawan akan konflik sehinga menjadi wilayah yang sangat berbahaya. Nah berikut ini ada beberapa daerah perbatasan paling berbahaya di dunia:

1. Korea Utara-Korea Selatan

Dua negara Korea ini sudah sangat lama bersitegang. Wilayah perbatasan pun terletak di tengah-tengah dataran Korea, namanya Korean Demilitarized Zone (DMZ). Wilayah ini membentang sepanjang 250 km dengan lebar 4 km.

DMZ adalah perbatasan yang paling termiliterisasi di dunia. Inilah tempat Anda melihat banyak tank baja dan ranjau darat. Tentara yang membawa senapan sudah tak asing lagi tampaknya.

Namun selain itu, DMZ juga merupakan wilayah konservasi. Beberapa jenis fauna seperti Amur Leopard dan Bangau Mahkota Merah juga ada di sini.



2. Meksiko-AS











Sejak pihak militer ikut andil di kawasan ini, perbatasan Meksiko-AS sudah terkenal sebagai lokasi Drug War. Perang ini dilakukan oleh kartel penjual obat-obatan terlarang untuk mempertahankan batas regional. Bahkan konflik tersebut masih berlangsung hingga sekarang.

Hal itu bukanlah satu-satunya alasan perbatasan ini berbahaya. Lanskap gurun di sekitarnya telah membunuh ratusan orang karena kehausan.

3. Pakistan-India













Pakistan dan India punya ketidaksukaan satu sama lain. Oleh karena itulah, perbatasan antara dua negara ini terutama daerah Kashmir menjadi bahaya untuk turis. Namun lucunya, terdapat upacara penutupan gerbang perbatasan antara kedua negara ini yang sering menjadi daya tarik wisatawan.



4. Bangladesh-India













Beberapa bagian perbatasan antara India dan Bangladesh adalah kawasan hutan yang lebat. Namun, bahaya tak hanya datang dari lanskap alamnya saja. Ada peraturan yang ditetapkan oleh petugas perbatasan India (Border Security Force/ BSF) yang disebut-sebut sebagai "shoot-to-kill".

Selama 10 tahun terakhir, BSF telah membunuh hampir 1.000 orang Bangladesh. Perbatasan ini menjadi "ladang pembunuhan" terbesar di Asia Selatan.



5. Kolombia-Ekuador











Perbatasan Negara Kolombia dan Ekuador bukan berbahaya karena adanya campur tangan militer. Adalah pemberontak FARC, kelompok separatis yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang. Mereka mengambil alih wilayah perbatasan, mereka pula yang pegang senjata 

DPR Dukung Perbatasan Jadi Prioritas Pemekaran

JAKARTA – DPR akan memprioritaskan proses pemekaran daerah perbatasan yang mengajukan diri menjadi daerah otonom.Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, dari kebutuhan dan akses pelayanan, daerah di perbatasan memang sejauh ini yang paling telantar karena jauh secara geografis dari daerah induknya.

Papua Selatan dan Kalimantan Utara termasuk daerah yang menjadi prioritas. Hanya, untuk Papua Selatan memang syarat administrasinya belum lengkap sehingga itu harus dipenuhi dulu untuk kemudian kita proses,” kata Ganjar didampingi penggagas Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ganjar menjelaskan, hingga 2012 ini DPR sudah menerima 24 usulan daerah untuk dimekarkan. Salah satunya adalah Papua Selatan yang dulu Papua Barat Daya. Menurut dia,setelah dilakukan evaluasi oleh pemerintah dari 24 yang mengusulkan untuk pemekaran, hanya 19 yang masih berpeluang dimekarkan. Untuk provinsi hanya satu,yakni Kalimantan Utara, sisanya adalah kabupaten/kota. Sementara untuk Papua Selatan, kata dia, masih mungkin untuk diajukan lagi sepanjang persyaratannya memenuhi.

”Kepada pemerintah kami prinsipnya meminta agar prioritas dalam pemekaran tersebut seperti wilayah-wilayah perbatasan,”ujarnya. Pada kesempatan yang sama,Koordinator Ikatan Kekerabatan Masyarakat Papua Selatan Johanes Gluba Gebze mengatakan, pihaknya akan terus berjuang untuk menjadikan Papua Selatan sebagai provinsi di Bumi Cendrawasih.

Apalagi, Papua Selatan meliputi wilayah lima kabupaten, yaitu Merauke,Muyu dengan ibu kota Mudiptana, Boven dengan ibu kota Digul, Mappi dengan ibu kota Kepi, dan Asmat dengan ibu kota Agats. John memaparkan bahwa secara sosial ekonomi, politik, pendidikan, ketahanan pangan, perdagangan, pertahanan keamanan, transportasi, dan administrasi kewilayahan sudah memenuhi syarat untuk menjadi provinsi.

”Apalagi, dalam sejarah NKRI, sebelum integrasi dengan Indonesia,Digul ini sudah menjadi tempatnya para tokoh dan proklamator bangsa yang dibuang oleh Belanda,” terang John. Dia menambahkan, pemekaran ini adalah sebagai langkah untuk kemajuan dan perubahan pembangunan Papua yang lebih baik.

Menurut dia, usul provinsi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tercantum secara khusus dalam desain besar penataan daerah yang harus dibentuk dalam selang periode 2010–2015. ”Saya kira Papua Selatan sudah memenuhi syarat menjadi provinsi sesuai ketentuan PP 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, sebagian besar itu sudah terpenuhi,”ujarnya. 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com Thursday, 27 September 2012

Atasi Problem TKI di Perbatasan, Sektor Perkebunan Diperkuat

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah akan meningkatkan pembangunan sektor perkebunan di tanah air dan memperkuat peran aparat di wilayah perbatasan. Kedua langkah itu bertujuan untuk mengurangi permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di perbatasan.

Hal itu terungkap saat Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berdiskusi dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Rabu (19/9/12).

Kedua pihak menyepakati kerjasama dalam mengawasi keberangkatan TKI nonprosedural melalui jalur perbatasan ke negara-negara tetangga antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, serta Timor Leste dengan melibatkan aparat TNI.

“Termasuk, akan diupayakan bekerja sama Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri,” kata Jumhur, usai diskusi tersebut. Jumhur didampingi Deputi Penempatan BNP2TKI, Ade Adam Noch, Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI, Brigjen (Pol) Bambang Purwanto, serta Direktur Penyiapan dan Pembekalan Keberangkatan TKI BNP2TKI, Arifin Purba.

Dikatakan Jumhur, BNP2TKI melalui instansi perwakilannya di daerah seperti Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) ataupun Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yang berada di perbatasan, terus mensosialisasikan perlunya TKI berdokumen lengkap sebelum berangkat ke luar negeri.

Sayangnya, di luar TKI asal Kalimantan, banyak TKI dari Jawa, NTT/NTB, dan daerah lainnya yang secara sengaja minta diselundupkan untuk bekerja ke Malaysia. “Para TKI ini adalah korban smuggling (penyelundupan manusia) dan bukan kategori TKI korban trafficking,” kata Jumhur, seraya menambahkan, tiap tahun Malaysia memulangkan 20.000 TKI hasil razia karena tak berdokumen ketenagakerjaan.

Di sisi lain, bagi warga perbatasan di Kalimantan juga kerap menjadi para pelintas batas yang secara tradisonal sudah sekian lama masuk dan keluar Malaysia. “Mereka kerja di Malaysia dan tinggal di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, wilayah Indonesia yang berbatasan Malaysia dengan kemajuan ekonominya yang cukup pesat, telah mendorong masuknya para pelancong akibat mencoloknya kesenjangan dengan perekonomian sejumlah daerah di Indonesia.

“Jadi wajar, Malaysia menjadi harapan baik bagi masyarakat Indonesia sekitar perbatasan maupun daerah lain untuk mencari pekerjaan di sana,” ujar Purnomo.

Purnomo menyetujui jika TNI di daerah perbatasan bisa membantu peran BNP2TKI dalam mencegah maraknya TKI nonprosedural ke negeri Jiran. “Prinsipnya, TNI siap membantu TKI,” kata menegaskan.

Pada bagian lain, Purnomo dan Jumhur membahas pelayanan pendidikan anak keluarga TKI di luar negeri. Hal itu menyangkut keberadaan sekitar 59.000 anak-anak TKI yang tinggal di Malaysia baik di perkebunan atau penampungan pekerja pabrik. Dari jumlah itu, di antaranya terdapat 9.000 anak TKI telah mendapatkan akses pendidikan.

“BNP2TKI bersama Kemendiknas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terlibat dalam upaya pendidikan anak-anak TKI. Selebihnya, masih banyak anak-anak TKI belum mendapatkan haknya sehingga akan menjadi kerisauan bagi pemerintah,” kata Jumhur. (A-78/A-108)***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/204099 Rabu, 19/09/2012 - 21:05

Warga Perbatasan Kibarkan 1.000 Merah Putih

Nunukan - 1.000 bendera Merah-Putih dikibarkan oleh masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

"Setiap tahunnya peringatan HUT RI di perbatasan ini selalu disambut dengan sejumlah kegiatan yang membuktikan rasa nasionalisme dan cinta tanah air," kata Kasubag Humas pemkab Nunukan, Hasan Basri, di Nunukan, Kamis (16/8/2012). Demikian dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan peringatan HUT RI di Pulau Sebatik antara lain dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih yang dipusatkan di Lapangan Sei Taiwan Kecamatan Sebatik, juga peresmian tugu "Garuda Kencana" di Desa Seberang Kecamatan Sebatik Tengah.

Di ibukota Kabupaten Nunukan agenda kegiatan menyambut HUT RI adalah pengukuhan pasukan pengibar bendera di Gedung Perpustakaan Daerah dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Jaya. "Kedua kegiatan ini digelar pada Kamis malam," katanya.

Sumber: inilah.com Jumat, 17 Agustus 2012

Malam Ini Bupati Nunukan Canangkan Program Perbatasan Terang

Bupati Nunukan Basri, Rabu (8/8/2012) malam ini mencanangkan program "Perbatasan Terang Benderang" di Seunit Pemukiman (SP) 3, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan.

Kepala Bidang Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Nunukan Yoshua Bathara menjelaskan, SP 3 Sebuku termasuk kawasan yang mendapatkan alokasi bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tersebar dari PT PLN.

Untuk program ini, Kabupaten Nunukan mendapatkan jatah hingga 3.000 unit. SP 3 sesuai potensi pelanggan mendapatkan 400 unit. Saat ini PLTS dimaksud sudah terpasang.

Program dimaksud juga menyentuh warga di kelompok Binter yang terdiri dari empat desa di Kecamatan Lumbis Ogong dengan potensi pelanggan mencapai  200 rumah tangga. Sementara untuk Desa Pulau Keras di Kecamatan Sembakung, potensi pelanggan mencapai 74 rumah tangga.

"Kalau SP 3 sudah terpasang. Lumbis Ogong dan Pulau Keras kita sudah sosialisasi dan kita sudah tahu potensi warga yang berhak," ujarnya.

Dijelaskan, warga yang mendapatkan alokasi bantuan PLTS ini secara otomatis menjadi pelanggan PT PLN.

Mereka harus memiliki deposit di bank sebesar Rp500.000 atas nama pelanggan. Selanjutnya PT PLN akan melakukan pemotongan sebesar Rp35.000 setiap bulannya langsung dari rekening pelanggan.

Sebagai bagian dari program Perbatasan Terang Benderang, tahun 2013 akan dibangun jaringan tegangan menengah sepanjang lima kilometer di Desa Intin, Kecamatan Lumbis.

Sumber: Tribunkaltim