Mendag: kawasan perbatasan harus memiliki infrastruktur memadai

Pontianak (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan untuk membatasi masuknya produk asing ke wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Mengenai barang masuk dari perbatasan, betul kita sudah dapat laporan itu, maka harus diperkuat dengan pembangunan infrastruktur misalnya jalan dan keamanan," kata Gita Wirjawan kepada wartawan di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti jalan menjadi hal yang penting untuk mengatasi semakin banyaknya produk asing masuk ke Indonesia. Namun selain itu, menurut dia, pihaknya selalu menyemangatkan supaya "demand" di perbatasan diisi barang-barang produk dalam negeri.

"Jika beli di perbatasan barang selalu murah, maka akan sulit bagi pengusaha (Indonesia) untuk masuk," katanya.

Ia mengatakan masyarakat perlu selalu diingatkan bahwa membeli barang selundupan itu tidak baik. Begitu pun jika membeli barang bukan selundupan tetapi melanggar ketentuan keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan (K3L) juga tidak baik.

Sementara saat pembukaan Pameran pangan nusa dan pameran produk dalam negeri regional 2013 di lapangan parkir Mega Mall Ayani Pontianak, Gita Wirjawan mengatakan masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap produk dalam negeri dengan cara mencintai, membeli dan menggunakan produk lokal dibandingkan produk asing lain yang sejenis.

Gita mengatakan, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa mengonsumsi produk lokal adalah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang akan membawa kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Bila konsumen Indonesia lebih senang membeli barang impor, yang akan memetik manfaat terbesar adalah produsen di luar negeri," katanya di depan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan tamu serta undangan peresmian pameran.

Pameran pangan nusa dna pameran produk dalam negeri regional 2013 diadakan sebagai upaya menumbuhkan industri dalam negeri melalui fasilitasi akses pasar, mempromosikan produk usaha kecil menengah (UKM) unggulan meningkatkan jejaring pemasaran antarpeserta serta kegiatan misi dagang lokal.

Pelaksanaan pameran, menurut Mendag, menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UKM dalam negeri.

Pameran tersebut diadakan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan menggelar beberapa produk potensial seperti olahan lidah buaya, abon patin, aneka keripik ubi, dan bermacam pangan olahan serta produk kerajinan lainnya.

Selain itu, juga ada produk olahan mocaf, sagu, jejali, biji durian labu kuning, pisang ubi jalar dan keribang yang ditampilkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, di samping komoditas unggulan berupa kopi dari hulu hingga hilir yang didukung Asosiasi Kopi Spesial Indonesia.

Pameran diikuti delapan provinsi, meliputi Jambi, DI Yogyakarta, Papua, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau serta Kalimantan Barat. Total peserta mencapai 100 peserta yakni 50 peserta pameran nusa pangan dan 50 peserta pameran produk dalam negeri regional.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina mengatakan peserta pameran terdiri atas usaha kecil menengah dan pelaku UKM binaan Kementerian Perdagangan. Kedua pameran dikolaborasikan dan bersifat nasional sehingga promosi produk dalam negeri dapat dilakukan secara maksimal dan dikemas secara apik serta menarik.

Dalam rangkaian kegiatan yang melengkapi kegiatan promosi produk dalam negeri ini terdiri dari lomba masak makanan minuman khas daerah yang diikuti tim penggerak PKK provinsi Kalbar dengan jumlah peserta 20 tim.

Penganugerahan UKM Pangan Award yang diselenggarakan bersamaan acara puncak atau final lomba masak makanan minuman khas daerah pada Oktober 2013 di Jakarta.

Pameran yang sama, menurut Dirjen juga dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia yakni Palembang pada 14-17 Juni, Cirebon pada 28 Juni-2 Juli, dan Mataram pada 29 Agustus - 1 September.

Sumber: antaranews.com - Jumat, 10 Mei 013

 

TRANSPORTASI DARAT: Jalan Perbatasan Membutuhkan Rp7,8 Triliun

JAKARTA-Direktorat Jendral Bina Marga mengungkapkan untuk membangun jalan sepanjang perbatasan Indonesia  dan Malaysia di Kalimantan dibutuhkan dana sebesar Rp7,8 triliun. Jumlah anggaran itu digunakan untuk membanguin jalan sepanjang 1.755 kilometer.

 

Dirjen Bina Marga, Djoko Murjanto mengjelaskan sedikitnya ada tiga hambatan untuk mewujudkan pembangunan jalan sekitar perbataan, yakni minimnya anggaran, masalah lahan yang terbentur hutan lindung dan kurangnya penduduk yang berdomisili di sekitar jalan perbatasan.

 

“Untuk tahun depan saja kita hanya mengalokasikan Rp 230 miliar untuk pembangunan jalan,” ujar Djoko Murjanto (12/11). 

 

Untuk daerah kalimantan, membangun jalan nasional bukanlah hal yang mudah. Pertama dijelaskan Djoko masih banyaknya hutan lindung di seputar perbatasan membuat pengerjaan menjadi tersendat. 

 

Djoko menjelaskan lahan hutan lindung itu harus meminta izin kepada Kementerian Kehutanan terlebih dahulu. 

 

“Jadi kita mengerjakannya parsial tergantung dimana izin dari kemenhut keluar,” paparnya.

 

Selama ini dari Tamajuk sampai Sei Ular jalannya masih terputus-putus. Djoko mengatakan pada akhirnya pihaknya menginginkan seluruh perbatasan kalimantan tersambung namun untuk menargetkan kapan jalan ini akan tersambung semuanya Djoko mengaku belum berani menargetkan.

 

Selain itu Djoko juga mengungkapkan tidak adanya penduduk yang tinggal ditempat jalan akan dibuat juga menjadi kendala karena jika jalan tersebut tidak digunakan maka akan rusak dan tidak terawat.

 

Selain wilayah perbatasan Kalimantan, Djoko mengungkapkan ruas jalan yang akan digarap juga ialah di wilayah Papua. Untuk perbatasan di Papua pemerintah menyediakan anggaran Rp6 triliun plus ditambah SAL. Sementara untuk tahun 2013 kemungkinan akan berada di bawah Rp6 triliun.

 

"Pegunungan tengah itu udah kita buat. Rotali juga udah kita bangun. Sekarang itu gimana menghubungkan yang di bukit itu dengan yang kiri kanannya. Misalnya dari Wamena, Abema,  Yuguru ke bawah. Lalu dari Merauke menuju Waropko" papar Djoko Murjanto

 

Tantangan pembangunan jalan di Papua, menurut Djoko Murjanto ialah para pekerja harus bekerja di ketinggian diatas 3000 meter. Pengerjaan di wiliayah tinggi seperti itu, jelas Djoko, membutuhkan peralatan khusus. 

 

Hal lain yang juga menjadi penghambat ialah harga bahan baku seperti semen yang mahal. Namun Bina Marga tetap berusaha dengan memilih proyek yang lelangnya paling murah dan berani. 

 

Sebelumnya  Direktur Bina Pelaksana Wilayah II, Winarno menjelaskan perhatian khusus akan diberikan kepada daerah perbatasan karena daerah perbatasan menjadi seperti baranda rumah.

 

"Pemerintah berusaha agar jalan-jalan di perbatasan stabil, sepanjang tahun dirawat walaupun jalannya masih agregat. Jalan-jalan di perbatasan baik di Kalimantan, Papua, NTT akan mendapat perhatian. Ada sekitar Rp5 triliun dan akan ada tambahan khusus lagi, kemungkinan di atas Rp5 triliun" ujar Winarno.

 

Alternatif varian jalan agregat dipilih karena jalan-jalan di perbatasan tidak banyak digunakan karena sepi penduduknya.

 

"Cukup jalan agregat saja dulu tetapi akan didukung dengn unit-unit pemeliharaan karena kalau dibuat bagus tetapi hanya sedikit saja yang lewat tentu tidak efektif. Kita optimalkan diperawatan" ujar Winarno. (faa)

Sumber: Bisnis.com - Selasa, 13 November 2012

 

Atasi Blankspot, Perbatasan Kaltim Akan "Dikeroyok" 29 Menara

Kesenjangan informasi dan komunikasi atau blankspot area yang masih terjadi di pedalaman dan perbatasan Kaltim akan coba diatasi pemerintah pusdat dan pemerintah daerah dengan memperbanyak pembangunan menara telekomunikasi.  Sekitar 29 menara  akan dibangun di perbatasan Kaltim pada 2012 ini  dengan sumber anggaran “keroyokan” dari Kementerian/Lembaga,  Pemprov Kaltim dan Pemkab bersangkutan.

Kepala Dinas Kominfo Kaltim, H Moh Jauhar Efendi,  mengungkap hal ini di Samarinda, Senin (9/7), sesaat sebelum menyertai kunjungan kerja Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak, ke wilayah utara Kaltim, 9 -- 16 Juli 2012.  Road show Gubernur Faroek bersama semua Kepala SKPD  ini dengan berkonvoi melalui  ruas  jalan darat ribuan kilometer, mulai  dari  Samarinda – Bontang – Kutai Timur – Berau – Bulungan – Malinau hingga ke Simenggaris (Nunukan) atau wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.

“Nah, di sela-sela kunjungan nanti akan ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Malinau dengan PT Telkomsel tentang kerja sama pembangunan dan pemanfaatan menara telekomnukasi,” ucap Jauhar.  MoU sendiri rencananya akan ditandatangani di Malinau oleh Gubernur Faroek bersama  Bupati Malinau, Yansen TP,  dan Dirut PT Telkomsel,  Alex Janangkih Sinaga.

Menurut Jauhar,  pembangunan menara selular atau tower BTS   (Base Transceiver Station)  di Malinau  ini sebagai upaya membuka keterisoliran bidang telekomunikasi di pedalaman dan perbatasan Kaltim.  Malinau  adalah  satu dari tiga kabupaten di perbatasan Kaltim yang masihblankspot atau daerah yang tidak terkoneksi jaringan  telekomunikasi, selain Kutai Barat (Kubar) dan Nunukan. 

Dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa plus Madura, menurut Jauhar, saat ini Kaltim  masih mengalami blankspot  40,83%, atau yang tercover jaringan telekomunikasi  baru 50,17%.  Dari 14 kabupaten/kota di Kaltim,  baru Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan yang 100% bebas blankspot.  Sedang 10  kabupaten lainnya, yakni Paser masih blankspot 40%, Penajam Paser Utara (21,28%), Kutai Kartanegara (28%), Kutai Timur (48,15%), Berau (59,63%), Bulungan (67,90%), Tana Tidung (60,97%), Nunukan (28,31%), Malinau (48,36%) dan Kubar(59,24%).

“Mulai 2012 ini akan dibangun infrastruktur telekomunikasi berupa 29 menara telekomunikasi dengan dana APBD Kaltim, APBD kabupaten dan APBN melalui program USO Kemkominfo.  Khusus satu menara yang dibangun Pemprov dengan APBD Kaltim 2012 itu yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU tersebut,” jelas Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kaltim itu.

Ia berharap MoU nanti  menjadi kekuatan hukum para pihak dalam upaya membuka kesenjangan informasi dan komunikasi di  perbatasan. Paling tidak  bisa memaksimalkan pekerjaan pembangunan dan pemanfaatan menaranya.  Sedang tindak lanjut pembangunan menaranya, baik   yang menggunakan dana bantuan Pemprov,  APBD kabupaten bersangkutan  dan APBN menjadi kewenangan kabupaten terkait maupun Kemkominfo. 

Satu menara yang dibangun Pemprov Kaltim pada 2012 ini adalah di Long Nawang, Malinau.  Kemudian satu menara  dibangun Pemkab Malinau dengan dana bantuan Pemprov di Long Ampung, dan  lima menara kecil lainnya dibangun Pemkab Malinau dengan APBD Malinau  sendiri di Long Berang, Data Dian, Long Lawe,  Apau Ping Mading dan Long Sule.   Juga direncanakan dibangun  satu menara di  Long Layu (Nunukan) dan satu lagi di Long Apari (Kubar)  melalui dana bantuan Pemprov  Kaltim tahun 2013. 

Sementara  20 menara lainnya dibangun melalui program USO Telekomunikasi dengan sumber pendanaan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) - Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo.   Pembangunan 20 menara  dari Kemkominfo ini  untuk kawasan perbatasan, daerah terluar, pedalaman dan terpencil atau yang masuk special area development atau area khusus.

Pembangunan 29 menara melalui “dana keroyokan” ini sebagai upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Kaltim,  khususnya mengatasi kesenjangan informasi dan komunikasi  yang masih terjadi di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  (TIK) sekarang. Perbatasan Kaltim sendiri sebelumnya sudah memiliki 22 menara yang dibangun Kemendagri 2010 lalu.  Riciannya, Nunukan memiliki 2 menara besar dan 6 menara kecil,  sedang Malinau dan Kubar masing-masing satu tower besar dan enam menara kecil.(diskominfo kaltim/es)

Sumber : http://www.setkab.go.id

5 Perbatasan Negara Paling Rawan Masalah

Bagi negara negara yang bertikai, daerah perbatasan merupakan daerah yang paling rawan akan konflik sehinga menjadi wilayah yang sangat berbahaya. Nah berikut ini ada beberapa daerah perbatasan paling berbahaya di dunia:

1. Korea Utara-Korea Selatan

Dua negara Korea ini sudah sangat lama bersitegang. Wilayah perbatasan pun terletak di tengah-tengah dataran Korea, namanya Korean Demilitarized Zone (DMZ). Wilayah ini membentang sepanjang 250 km dengan lebar 4 km.

DMZ adalah perbatasan yang paling termiliterisasi di dunia. Inilah tempat Anda melihat banyak tank baja dan ranjau darat. Tentara yang membawa senapan sudah tak asing lagi tampaknya.

Namun selain itu, DMZ juga merupakan wilayah konservasi. Beberapa jenis fauna seperti Amur Leopard dan Bangau Mahkota Merah juga ada di sini.



2. Meksiko-AS











Sejak pihak militer ikut andil di kawasan ini, perbatasan Meksiko-AS sudah terkenal sebagai lokasi Drug War. Perang ini dilakukan oleh kartel penjual obat-obatan terlarang untuk mempertahankan batas regional. Bahkan konflik tersebut masih berlangsung hingga sekarang.

Hal itu bukanlah satu-satunya alasan perbatasan ini berbahaya. Lanskap gurun di sekitarnya telah membunuh ratusan orang karena kehausan.

3. Pakistan-India













Pakistan dan India punya ketidaksukaan satu sama lain. Oleh karena itulah, perbatasan antara dua negara ini terutama daerah Kashmir menjadi bahaya untuk turis. Namun lucunya, terdapat upacara penutupan gerbang perbatasan antara kedua negara ini yang sering menjadi daya tarik wisatawan.



4. Bangladesh-India













Beberapa bagian perbatasan antara India dan Bangladesh adalah kawasan hutan yang lebat. Namun, bahaya tak hanya datang dari lanskap alamnya saja. Ada peraturan yang ditetapkan oleh petugas perbatasan India (Border Security Force/ BSF) yang disebut-sebut sebagai "shoot-to-kill".

Selama 10 tahun terakhir, BSF telah membunuh hampir 1.000 orang Bangladesh. Perbatasan ini menjadi "ladang pembunuhan" terbesar di Asia Selatan.



5. Kolombia-Ekuador











Perbatasan Negara Kolombia dan Ekuador bukan berbahaya karena adanya campur tangan militer. Adalah pemberontak FARC, kelompok separatis yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang. Mereka mengambil alih wilayah perbatasan, mereka pula yang pegang senjata 

DPR Dukung Perbatasan Jadi Prioritas Pemekaran

JAKARTA – DPR akan memprioritaskan proses pemekaran daerah perbatasan yang mengajukan diri menjadi daerah otonom.Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, dari kebutuhan dan akses pelayanan, daerah di perbatasan memang sejauh ini yang paling telantar karena jauh secara geografis dari daerah induknya.

Papua Selatan dan Kalimantan Utara termasuk daerah yang menjadi prioritas. Hanya, untuk Papua Selatan memang syarat administrasinya belum lengkap sehingga itu harus dipenuhi dulu untuk kemudian kita proses,” kata Ganjar didampingi penggagas Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ganjar menjelaskan, hingga 2012 ini DPR sudah menerima 24 usulan daerah untuk dimekarkan. Salah satunya adalah Papua Selatan yang dulu Papua Barat Daya. Menurut dia,setelah dilakukan evaluasi oleh pemerintah dari 24 yang mengusulkan untuk pemekaran, hanya 19 yang masih berpeluang dimekarkan. Untuk provinsi hanya satu,yakni Kalimantan Utara, sisanya adalah kabupaten/kota. Sementara untuk Papua Selatan, kata dia, masih mungkin untuk diajukan lagi sepanjang persyaratannya memenuhi.

”Kepada pemerintah kami prinsipnya meminta agar prioritas dalam pemekaran tersebut seperti wilayah-wilayah perbatasan,”ujarnya. Pada kesempatan yang sama,Koordinator Ikatan Kekerabatan Masyarakat Papua Selatan Johanes Gluba Gebze mengatakan, pihaknya akan terus berjuang untuk menjadikan Papua Selatan sebagai provinsi di Bumi Cendrawasih.

Apalagi, Papua Selatan meliputi wilayah lima kabupaten, yaitu Merauke,Muyu dengan ibu kota Mudiptana, Boven dengan ibu kota Digul, Mappi dengan ibu kota Kepi, dan Asmat dengan ibu kota Agats. John memaparkan bahwa secara sosial ekonomi, politik, pendidikan, ketahanan pangan, perdagangan, pertahanan keamanan, transportasi, dan administrasi kewilayahan sudah memenuhi syarat untuk menjadi provinsi.

”Apalagi, dalam sejarah NKRI, sebelum integrasi dengan Indonesia,Digul ini sudah menjadi tempatnya para tokoh dan proklamator bangsa yang dibuang oleh Belanda,” terang John. Dia menambahkan, pemekaran ini adalah sebagai langkah untuk kemajuan dan perubahan pembangunan Papua yang lebih baik.

Menurut dia, usul provinsi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tercantum secara khusus dalam desain besar penataan daerah yang harus dibentuk dalam selang periode 2010–2015. ”Saya kira Papua Selatan sudah memenuhi syarat menjadi provinsi sesuai ketentuan PP 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, sebagian besar itu sudah terpenuhi,”ujarnya. 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com Thursday, 27 September 2012

Sebatik Rawan Penyelundupan

SEBATIK – Menjadi beranda depan NKRI di wilayah Utara Kaltim, Kecamatan Sebatik merupakan pintu strategis sekaligus rawan masuknya barang dan aktivitas ilegal dari negara tetangga Malaysia.

“Karena itu, pengawasan dan pengamanan akan senantiasa ditegakkan. Tapi, tugas itu tentu saja tidak hanya milik Polri, tapi didukung TNI, pemerintah daerah serta tokoh masyarakat,” kata Kapolda Kaltim, Irjen (Pol) Bambang Widaryatmo di sela-sela kunjungan kerja ke Kecamatan Sebatik untuk memantau kinerja Polsek Sebatik dan Sebatik Barat.

Ditambahkan, barang dan aktivitas ilegal yang rawan itu seperti peredaran narkoba, di mana beberapa kasus juga telah diungkap jajaran Polres Nunukan, lalu dugaan aktivitas teroris, bahan peledak, trafficking serta aktivitas lainnya yang dilakukan jaringan internasional.

Yang paling kuat untuk menangkis berbagai aktivitas ilegal termasuk pengaruh narkoba, lanjut Kapolda, adalah peran serta masyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda bersama-sama membendung generasi muda untuk mendekati yang namanya narkoba. Lalu, melaksanakan kegiatan yang mengarah pada hal positif atau olahraga.

“Peran masyarakat juga kami harapkan untuk membendung pengaruh aktivitas negatif. Apalagi, Sebatik ini berhadapan langsung dengan Tawau-Malaysia, segala kemungkinan pengaruh yang tidak baik akan mempengaruhi generasi muda. Karena itu, salah satu pengamanan yang paling efektif adalah peran masyarakat,” lengkap Kapolda.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Nunukan AKBP Achmad Suyadi SiK menyebutkan, untuk pulau Sebatik yang telah memekarkan diri dari 2 kecamatan menjadi 5 kecamatan seyogianya perlu penambahan unit Polsek baru. Paling tidak, perlu penambahan personel demi menambah kekuatan pengawasan lebih maksimal.

Selain Kapolda, perwira Polda Kaltim lain yang turut sambangi Sebatik seperti, Karo Saarpras Kombes Pol Drs. Rochmad, Dir Sabhara Kombes Pol Drs. Bastomy sanap, SH, Dir Reskrimsus Kombes Pol Drs. Imam Sumantri Msi, Dir Lantas Kombes Pol R Nurhadi Yuwono, SiK, Dir Resnarkoba Kombes Pol Drs zulkifli, Dir Intel Kombes Pol Drs Juhartana, Dir Polair Kombes Pol Drs Sukadji MM, Dir Tahti AKBP Drs RP Argo Yuwono SiK, Dir Bimas Kombes Pol  Drs Edward Efraim Tamboto, Koorspri Kompol Anggie Yulianto P SH, SiK. Untuk diketahui, Kapolda beserta rombongan take off dari Tarakan menuju Sebatik menggunakan helikopter heli belt, dan heli Sekorsky S- 76C.

Selain bertatap muka dengan tokoh masyarakat Orang nomor satu di Polda Kaltim ini juga menyempatkan diri mengunjungi Patok III Desa Aji Kuning, Pos Pol dan beberapa fasilitas Polri lainnya. Turut hadir utusan Polisi Diraja Malaysia, LO Konsulat RI di Tawau serta tokoh masyarakat Sebatik H Herman dan H Ali, Camat Sebatik serta unsur Muspika. (ica)

 

Sumber:

NUSANTARA - KALTIM

Selasa, 20 Desember 2011 , 10:59:00

Sebatik Rawan Penyelendupan

 

Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan RI

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain :

1. Mempunyai dampak pentingbagi kedaulatan negara.
2. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
3. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara.
4. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Ketahanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung ketahanan nasional dalam kerangka NKRI.

Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi concern setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (neighbourhood countries). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Sabarno, 2001) .

Kondisi Daerah Perbatasan Saat Ini

Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (transnational crimes). Kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek Pancagatra yaitu :

• Aspek Ideologi.

Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Pada saat ini penghayatan dan peng-amalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu metoda pembinaan ideologi Pancasila yang terus-menerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa.

• Aspek Politik.

Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang ke-rawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai

ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia (Serawak & Sabah) dan Philipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.

• Aspek Ekonomi.

Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain :

1. Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
4. 4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (blank spot).

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris.

• Aspek Sosial Budaya.

Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga.

• Aspek Pertahanan dan Keamanan.

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung. Daerah perbatasan rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya.

Permasalahan Yang Dihadapi

Penanganan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Lebih memprihatinkan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara, seperti lepas dari perhatian dimana penanganan masalah daerah batas negara menjadi domain pemerintah pusat saja, pemerintah daerahpun menyampaikan keluhannya, karena merasa tidak pernah diajak serta masyarakatnya tidak mendapat perhatian. Merekapun bertanya siapa yang bertanggung jawab dalam membina masyarakat di perbatasan ? Siapa yang harus menyediakan, memelihara infrastruktur di daerah perbatasan, terutama daerah yang sulit dijangkau, sementara mereka tidak tahu dimana batas-batas fisik negaranya ?

Kenyataan di lapangan ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Dalam hal ini, masalah koordinasi yang kurang mantap dan terpadu menjadi sangat perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sebagaimana hendaknya melibatkan banyak instansi (Departemen/LPND), baik instansi terkait di tingkat pusat maupun antar instansi pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, belum terkoordinasinya pengembangan kawasan perbatasan antar negara dengan kerjasama ekonomi sub regional, seperti yang ditemui pada wilayah perbatasan antara Malaysia Timur dengan Kalimantan dengan KK Sosek Malindo dan BIMP-EAGAnya, serta dengan rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sanggau di Kalimantan Barat dan KAPET SASAMBA di Kalimantan Timur yang secara konseptual dan operasional perlu diarahkan dan dirancang untuk menumbuhkan daya saing, kompabilitas dan komplementaritas dengan wilayah mitranya yang ada di negara tetangga.

Selain isu koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan, komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan wilayah perbatasan telah mengalami reorientasi yaitu dari orientasi keamanan (security approach) menjadi orientasi kesejahteraan/pembangunan (prosperity/development approach). Dengan adanya reorientasi ini diharapkan penanganan pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :

1. a) Pendekatan keamanan yang diterapkan Mabes TNI di dalam penanganan KK Sosek Malindo, walaupun berbeda namun diharapkan dapat saling menunjang dengan pendekatan pembangunan.
2. b) Penanganan KK Sosek Malindo selama ini ternyata tidak tercipta suatu keterkaitan (interface) dengan program pengembangan kawasan dan kerjasama ekonomi regional seperti BIMP-EAGA, yang sebenarnya sangat relevan untuk dikembangkan secara integrative dan komplementatif dengan KK Sosek Malindo.
3. c) Terkait dengan beberapa upaya yang telah disepakati di dalam pengembangan kawasan perbatasan antar negara, khususnya di Kalimantan dengan KK Sosek Malindonya, diperlukan pertimbangan terhadap upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan tersebut melalui penanganan yang bersifat lintas sektor dan lintas pendanaan.

Isu pengembangan daerah perbatasan lainnya secara umum diilustrasikan sebagai berikut :

1. Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan sekitar 200 hektare hutan wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia (Media Indonesia, 21 Juni 2001). Ancaman hilangnya sebagian wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur akibat rusaknya patok batas negara setidaknya kini menjadi 21 patok yang terdapat di Kecamatan Seluas, kabupaten Bengkayang, memerlukan perhatian. Selain di Kabupaten Bengkayang, kerusakan patok-patok batas juga terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing berjumlah tiga dan lima patok (Media Indonesia, 23 Juni 2001).
2. Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar pelaku sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat. Misalnya, kasus illegal lodging yang juga terkait dengan kerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih keuntungan dalam penjualan kayu. Depertemen Kehutanan pernah menaksir setiap bulannya sekitar 80.000-100.000 m³ kayu ilegal dari Kalimantan Timur dan sekitar 150.000 m³ kayu ilegal dari Kalimantan barat masuk ke Malaysia (Kompas, 20 Mei 2001).
3. Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih . Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.
4. Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya.
5. Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap hankam dan politis mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia, dimana terjadi banyak pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Malaysia. Ancaman di bidang hankam dan politis ini perlu diperhatikan mengingat kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya di Kalimantan Barat dengan Serawak/Sabah hanya ada 2 pos lintas batas legal dari 16 pos lintas batas yang ada.
6. Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia berlatar belakang untuk memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian Malaysia lebih berkembang.
7. Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah negara pemicu orientasi perekonomian masyarakat, seperti di Kalimantan, akses keluar (ke Malaysia) lebih mudah dibandingkan ke ibukota kecamatan/kabupaten di wilayah Kalimantan.
8. Tidak tercipta keterkaitan antar kluster social ekonomi baik kluster penduduk setempat maupun kluster binaan pengelolaan sumber daya alam di kawasan, baik keterkaitan ke dalam maupun dengan kluster pertumbuhan di negara tetangga.
9. Adanya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek ke-amanan dan politis, maupun pelanggaran dan eksploitasi sumber daya alam yang lintas batas negara, baik sumber daya alam darat maupun laut.

Berdasarkan isu strategis dalam pengelolaan daerah perbatasan negara selama ini, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang menonjol di daerah perbatasan sebagai berikut :

1. Belum adanya kepastian secara lengkap garis batas laut maupun darat.
2. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi maupun komunitasnya.
3. Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti penyelundupan kayu/illegal lodging, tenaga kerja dan lain-lain.
4. Pengelolahan perbatasan belum optimal, meliputi kelembagaan, kewenangan maupun program.
5. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil hutan dan kekayaan laut.
6. Munculnya pos-pos lintas batas secara ilegal yang memperbesar terjadinya out migration, “economic asset” secara ilegal.
7. Mental dan professional aparat (stake holders di pusat dan daerah serta aparat keamanan di pos perbatasan).

Perkembangan Lingkungan Strategis

Masalah perbatasan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik internasional, regional maupun nasional. Dalam era globalisasi, dunia makin terorganisasi dan makin tergantung satu sama lain serta saling membutuhkan. Konsep saling keterkaitan dan ketergantungan dalam masyarakat internasional berpengaruh dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamananan. Berbagai negara sambil tetap mempertahankan identitas serta batas-batas teritorial negaranya, mereka membuka semua hambatan fisik, administrasi dan fiskal yang membatasi gerak lalu lintas barang dan orang.

Perkembangan kerjasama ASEAN diharapkan akan dapat menciptakan keterbukaan dan saling pengertian sehingga dapat dihindarkan terjadinya konflik perbatasan. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya hubungan masyarakat perbatasan baik dari sudut sosial budaya maupun ekonomi. Dalam era reformasi dan dengan kondisi kritis yang masih berkepenjangan, penanganan masalah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal.

Strategi Pengembangan Daerah Perbatasan

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Konsepsi peng-elolaan perbatasan negara merupakan “titik temu” dari tiga hal penting yang harus saling bersinergi, yaitu:

1. Politik Pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wadah NKRI.
2. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-daerah.
3. Politik luar negeri yang bebas-aktif dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh sebab itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan dan berdasarkan tiga hal tersebut di atas.

Pembentukan Kelembagaan Khusus menangani Masalah Perbatasan. Persoalan pengelolaan perbatasan negara sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara kesatuan RI,sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah. Pengelolaan perbatasan antar negara masih bersifat sementara (ad-hoc) dengan leading sektor dari berbagai instansi terkait. Pada saat ini, lembaga-lembaga yang menangani masalah perbatasan antar negara tetangga adalah:

1. General Border Committee RI-PNG diketuai oleh Panglima TNI.
2. Join Border Committee RI-PNG (JBC) diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Join Border Committee RI-UNTAET (Timtim) diketuai oleh Dirjen Pemerintah Umum Departemen Dalam Negeri.
4. Join Commisison Meeting RI – Malaysia (JCM) diketuai oleh Departemen Luar Negeri yang sifatnya kerjasama bilateral.

Dalam penanganan masalah perbatasan agar dapat berjalan secara optimal perlu dibentuk lembaga yang dapat berbentuk :

Forum/setingkatDewan dengan keanggotaan terdiri dari pimpinan Institusi terkait. Dewan dibantu oleh sekretariat Dewan. Bentuk ini mempunyai kelebihan dan penyelesaian masalah lebih terpadu dan hasilnya lebih maksimal, karena didukung oleh instansi terkait. Sedangkan kelemahannya tidak operasional, keanggotaan se-ring berganti-ganti, sehingga kurang terjadi adanya kesinambungan kegiatan.

Badan (LPND) yang mandiri terlepas dari institusi lain dan langsung di bawah presiden. Bentuk ini mempunyai kelebihan bersifat otonom, hasil kebijakannya bersifat operasional dan personil terdiri dari sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang kerjanya. Sedangkan kelemahannya dapat terjadi pengambil-alihan sektor, sehingga kebijakan yang ditetapkan kurang didukung oleh sektor terkait.

Mewujudkan sabuk pengaman (koridor). Dalam menjaga kedaulatan Negara dan keamanan. Untuk lebih mewujudkan keamanan negara RI Khususnya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga perlu diciptakan sabuk pengaman yang berfungsi sebagai sarana kontrol dimulai dari titik koordinat ke arah tertentu sepanjang perbatasan.

Penyusunan Program Secara Komprehensif dan Integral. Penyusunan program secara integral dan komprahensif dalam hal ini melibatkan sektor-sektor yang terkait dalam masalah penanganan perbatasan, seperti masalah kependudukan, lalu lintas barang/perdagangan, kesehatan, ke-amanan, konservasi sumber daya alam.

Penataan batas negara dalam upaya memperkokoh keutuhan integritas NKRI. Penataan batas seperti yang telah diuraikan di atas berupa batas fisik baik batas alamiah ataupun buatan. Dengan kejelasan batas-batas tersebut akan memperjelas kedaulatan fisik wilayah negara RI.

Pembangunan Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Perbatasan Berbasis Kerakyatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain:

1) Potensi sumber daya alam setempat

2) Kelompok swadaya masyarakat.

Sedangkan bentuk usaha percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain:

Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/kelompok-kelompok swadaya masyarakt yang sudak ada.

Pemberdayaan, pendam-pingan dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau sosial.

Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan.

Menghidupkan peran lembaga keungan mikro dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian.

Identifikasi potensi dan pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan.

Sistem Keamanan Perbatasan

Sistem keamanan perbatasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan sistem ke-amanan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga antara lain adalah Geografi, letak geografi Indonesia sangat strategis, karena berada di jalur perdagangan internasional. Hal-hal penting yang berkaitan dengan letak geografi antara lain :

Di wilayah laut, berbatasan dengan 10 negara (India,Malaysia, Singapura,Thailand, ietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia,Timor Lorosae).

Di wilayah darat, berbatasan dengan 3 negara (Malaysia,PNG dan Timor Lorosae).

Jumlah pulau 17.508, panjang pantai 80.791 Km, luas wilayah termasuk ZEE 7,7 juta Km lautan 5,8 juta Km.

Perbandingan luas wilayah darat dan laut adalah 1 : 3.

b. Sumber kekayaan alam di perbatasan perlu mendapatkan pe-ngamanan/perhatian serius yang meliputi :

1) Potensi pertambangan umum/migas

2) Potensi kehutanan

3) Potensi kehutanan/perkebunan

4) Potensi perikanan

Penutup

Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penangannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada didarah perbatasan apabila tidak dikelola akan mem-punyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesan jenjang sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Pena-nganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.

Oleh   Eddy MT. Sianturi, SSi dan Nafsiah, SP, Peneliti Puslitbang Strahan Balitbang Dephan

Daftar Pustaka

1. Depkimpraswil,2002, Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Jakarta.

2. Mickael Andjioe, 2001, Pengelolaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, http: //www. perbatasan. com

3. Pellindou P. Jack A., Ir., MM., 2002. Peningkatan Kerjasama Perbatasan Antar Negara Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Lemhanas. Jakarta.

4. Pontianak Post, edisi 3 Juli 2002, Sehari, 200 Truk Kayu Ke Serawak via PLB Entikong, Pontianak.

5. Sabarno Hari, 2001, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, http: //www. perbatasan.com

Sumber; http://buletinlitbang.dephan.go.id

Paradoks Perbatasan Negara

Isu pergeseran patok-patok perbatasan antara Indonesia dan Malaysia kembali jadi keprihatinan publik. Media massa secara konstan menyoroti permasalahan lemahnya kedaulatan NKRI di perbatasan, melihat negara tetangga Malaysia dengan curiga, serta mengonstruksi masyarakat perbatasan sebagai warga yang loyalitas dan komitmen kebangsaannya patut dipertanyakan.

Tulisan ini ingin meninjau secara kritis apa yang dipahami oleh negara tentang perbatasannya sendiri dan mengidentifikasi kontradiksi inheren dari dua realitas yang sulit dipertemukan: realitas kartografis yang kaku di satu sisi dan realitas ekologi-sosial-budaya yang dinamis di sisi yang lain. Pemahaman paradoks ini jadi penting bagi alternatif pembangunan wilayah perbatasan sebagai ’halaman depan’ yang lebih bermakna, manusiawi, dan substantif.

Realitas kartografis

Realitas kartografis adalah pengetahuan yang terbentuk karena kekuatan visual sebuah peta. Perbatasan lahir sebagai garis-garis imajiner di atas peta yang diproyeksikan di atas morfologi alam, yang dalam kehidupan nyata sebenarnya tidak dapat ditaklukkan dengan mudah.

Sebagai instrumen legal, peta mengandung dimensi legal-formal-politis yang melihat wilayah negara sebagai sesuatu yang ajek, statis, dan tak dapat ditawar. Dimensi legalitas ruang ini jadi landasan sakral bagi eksistensi suatu negara. Tanpa wilayah yang jelas, negara tidak dapat menunjukkan siapa yang menjadi subyek kewarganegaraannya, mana batas kekayaan alamnya, maupun mana batas kedaulatannya.

Salah satu kelemahan pengetahuan berbasis realitas kartografis bahwa alam dan kondisi sosial direduksi sebagai ruang statis dan seolah tak bernyawa. Titik-titik permukiman kampung pada peta tidak dapat berbicara tentang mobilitas, ulayat, maupun orientasi ruang masyarakat setempat. Batas-batas administratif tak dapat menangkap batas-batas budaya. Garis-garis sungai maupun poligon laut tidak dapat menjelaskan arah pergerakan fauna di dalamnya.

Peta dengan mudah melahirkan ilusi tentang koherensi dan keseragaman yang seolah-olah mudah ditata, direkayasa, dan dikuasai. Peta jugalah yang memperkuat delusi dan rasa percaya diri bahwa negara memiliki kedigdayaan dan koherensi ruang.

Para aparat negara telah terlatih untuk mengawal perbatasan negara berdasarkan pengetahuan kartografis ini. Negara tidak menyiapkan aparatnya saat berhadapan dengan irregularitas alam di perbatasan, batas-batas sosial yang ternyata cair, logika dan praksis ruang masyarakat perbatasan yang lebih kosmopolit, maupun mobilitas lintas-batas realitas perbatasan yang lebih responsif dan fleksibel terhadap interkoneksitas global.

Berbeda dengan pusat negara, wilayah perbatasan menjadi situs di mana persoalan nasionalisme jadi hitam-putih. Pemakaian uang ringgit di perbatasan dilihat sebagai tindakan a-nasionalistis. Isu pergeseran patok-patok perbatasan, hal yang sebenarnya abstrak bagi sebagian besar publik yang jauh dari perbatasan, mampu membangkitkan emosi nasionalisme yang militan.

Dalam logika kartografis, orang Malaysia berbeda dengan orang Indonesia, terlepas dari fakta banyak komunitas di perbatasan masih berkeluarga atau beretnis sama dengan mereka yang di Malaysia. Sesuatu yang berbeda selalu dilihat sebagai ancaman dan nasionalisme tidak mengenal ambivalensi.

Realitas sosial-budaya

Sementara realitas ekologi-sosial-budaya yang dinamis dan cair dilihat dari sudut pandang negara seolah-olah hadir tanpa keteraturan. Alam Kalimantan di perbatasan sepanjang lebih kurang 1.800 kilometer terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan hutan primer yang sulit ditaklukkan, bahkan dipetakan. Berbagai patok perbatasan semen yang dibuat pemerintah selama 1970-an telah hilang tak berbekas karena ’dikalahkan’ oleh alam, seperti tertutup semak belukar, terkubur humus, atau retak karena desakan akar pohon.

Komunitas-komunitas masyarakat di pedalaman telah ratusan tahun beradaptasi dengan kondisi ekologi setempat. Pola mobilitas seperti perpindahan kampung, siklus perladangan gilir balik maupun pemanfaatan hasil hutan, budaya merantau untuk menukar hasil hutan dengan komoditas pantai, dan orientasi sosial berbasis sungai adalah hasil adaptasi banyak kelompok etnis Dayak yang sering kali dipandang negatif oleh negara.

Terdapat banyak bukti bahwa orientasi ruang masyarakat perbatasan ke luar NKRI bukanlah karena ’lunturnya rasa nasionalisme’ atau ’daya tarik negara tetangga’, tetapi justru terbentuk karena formasi alam yang menentukan keberlangsungan hidup sebuah komunitas. Mobilitas manusia sering terbentuk karena rantai komoditas yang selalu mencari jalur terpendek dari daerah suplai ke pasar, terlepas apakah formasi alam ini ’patuh’ pada teritorialitas negara atau tidak.

Penelusuran sejarah proses terciptanya perbatasan formal antara Indonesia dan Malaysia membawa kita pada logika pragmatis di belakang kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Ketika garis perbatasan ditetapkan melalui Konvensi London, Juni 1891, para perunding sadar, garis yang mereka tetapkan masih bersifat tentatif.

Selama tahun 1920-an, Inggris dan Belanda menyadari, penetapan garis batas di atas alam Kalimantan yang begitu bervariasi tidaklah mudah dan beberapa penyesuaian lokal disepakati. Ini ilustrasi bahwa pada era kolonial, persoalan perbatasan bisa didekati secara pragmatis, lokal, dan bisa disesuaikan dengan realitas sosial masyarakat. Ini sesuatu yang bisa jadi pelajaran bagi perumusan kebijakan pembangunan perbatasan ke depan.

Halaman depan yang baru

Paradoks perbatasan negara yang dibahas di atas menunjukkan bahwa ideologi atau pemahaman ruang berbasis kartografis menyulitkan negara dalam melihat persoalan perbatasan dengan jernih. Sebuah looking glass yang menyulitkan negara dalam memahami kompleksitas perbatasan yang memiliki logika ruangnya sendiri. Menjadi ironi ketika Belanda dan Inggris, sebagai pihak yang ’mengarang’ perbatasan Indonesia-Malaysia, tidak memperlakukan perbatasan secara sakral seperti Indonesia-Malaysia yang mewarisinya.

Wacana alternatif yang melihat perbaikan pelayanan sosial di perbatasan sebagai kunci penguatan keindonesiaan perlu diperkuat. Negara perlu memikirkan ulang definisi maupun metodologi pendekatan yang senantiasa melihat perbatasan secara hitam-putih, absolut, dan totalitarian. Pemahaman tentang dinamisme wilayah perbatasan akan jadi dasar yang kuat bagi formulasi kebijakan perbatasan yang manusiawi, sesuai kebutuhan masyarakat perbatasan.

Wilayah perbatasan hendaknya tak lagi diperlakukan sebagai ruang demarkatif, tetapi harus ruang antarmuka sosial di mana kosmopolitanisme masyarakat perbatasan hendaknya dilihat sebagai kekuatan untuk membangun halaman muka NKRI yang sejahtera dan kosmopolit. Ini adalah ’benteng’ nasionalisme yang lebih substantif ketimbang pendekatan yang parokial, dogmatis, didaktik, dan kosmetik.

Oleh: Dave Lumenta Pemerhati Sejarah Sosial Perbatasan; Pengajar pada Departemen Antropologi, FISIP UI

Nunukan Daerah Perbatasan

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah perbatasan strategis karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 13.9017,17 km2 terdiri atas sembilan kecamatan yaitu :  Kecamatan krayan, Krayan Selatan, lumbis, sembakung, Sebuku, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik dan Sebatik Barat serta terletak pada 115° 22’ 30” – 118° 44’ 54 “BT dan 3° 30‘ 00” – 4°24’55” LU dengan batas-batas wilayah sebelah utara Negara bagian Sabah (Malaysia) dan sebelah selatan Kabupaten bulungan dan Malinau. Sebelah Timur Laut Sulawesi dan sebelah barat negara bagian serawak (Malayisa).

Kabupaten Nunukan mempunyai komoditas unggulan berupa; Kakao (coklat), Padi Adan, Kelapa Sawit, Ikan laut dan ikan tambak. Garam gunung dan Wisata alam. Dengan permasalahan khas wilayah perbatasan yang meliputi; Rendahnya aksesibilitas antar wilayah di perbatasan;Timpangnya pembagunan antar wilayah yang berbatasan lamgsung dengan Negara tetangga;Rawan terhadap kegiatan Illegal Logging, Fishing, Traficking dan penyelundupan Narkoba ataupun bahan berbahaya lainnya; Masih minimnya sarana dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan telekomunikasi dan  Kondisi geografis yang berbukit-bukit, sangat menghambat proses pembangunan prasarana wilayah.

Starategi Pembangunan Kabupaten Nunukan, meliputi;Pembangunan infrastruktur, terutama program yang mendukung peningkatan perekonomian dan sumberdaya manusia di wilayah pedesaan, pedalaman dan perbatasan;Revitalisasi Pertanian, yaitu melalui pengembangan sector-sektor pertanian unggulan; Peningkatan akses masyarakat terhadap  pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; Penanggulangan kemiskinan, melalui peningkatan pelayanan dasar, seperti pangan, perumahan, kelistrikan dan air bersih;

Peningkatan pemberdayaan masyarakat  pedesaan, pedalaman dan perbatasan serta peningkatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan Peningkatan Kinerja Birokrasi Pemerintah sehingga pelayanan prima yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan prioritas, melaksanakan; Pembangunan perkebunan kepala sawit, Pengembangan dan perluasan percetakan sawah;  Pembangunan infrastruktur wilayah, terutama pembangunan sarana transportasi jalan; Peningkatan akses palayanan dasar, seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan; listrk dan air bersih;Pengembangan Kota Baru perbatasan di Simenggaris;Pembangunan Pos Lintas Batas Darat dan Laut (PLBD dan PLBL); Pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Nunukan dengan wilayah di daratan Pulau Kalimantan dan  Pemberdayaan masyarakat perbatasan, melalui bantuan permodalan usaha dan pelatihan keterampilan usaha.