Nunukan Kembangkan Energi Surya di Perbatasan

Nunukan (ANTARA Kaltim) - Krisis listrik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang selama ini belum teratasi, memaksa pemerintah kabupaten Nunukan Kalimantan Utara untuk mengembangkan energi tenaga surya serta tenaga mikro hidro melalui program "perbatasan terang benderang", demikian laporan dengan mengutip pernyataan pejabat PLN setempat, Senin.

Harapan masyarakat perbatasan untuk bisa menikmati listrik, layak menjadi pertimbangan. Sebagaimana kelayakan hidup masyarakat lainnya, maka masyarakat di wilayah perbatasan pun tentunya berhak untuk demikian.

Terkait dengan upaya menumbuhkan kehidupan layak bagi masyarakat di wilayah itu, maka diharapkan melalui program "Perbatasan Terang Benderang" tersebut benar-benar mampu menjawab segala persoalan kelistrikan di Kabupaten Nunukan yang kondisi geografisnya terdiri dari berbagai pulau dan masyarakatnya hidup berkelompok.

Upaya pemerintah daerah setempat untuk membenahi sektor kelistrikan itu, sebelumnya Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nunukan, Yosua Batara Payangan, menyatakan telah dilakukan berbagai langkah dengan menganggarkan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah Pulau Sebatik dan daerah lainnya yang tidak bisa dibangunkan jaringan listrik.

Selain itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan hidro mikro, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kecamatan Sembakung dan Lumbis ditambah lagi pembangunan PLTD di Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku baru-baru ini.

Ia menyadari, upaya pemerintah daerah itu masih jauh dari harapan masyarakat berhubung belum dapat merealisasikan keinginannya secara keseluruhan. Tetapi dengan adanya program "Perbatasan Terang Benderang" ini dapat menjadi solusi mengatasi krisis listrik di wilayah itu secara bertahap.

Sebagaimana yang disampaikan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, I Nyoman S pada saat peresmian pemakaian PLTD Desa Pemeliangan bahwa pihaknya akan terus berupaya menerangi seluruh wilayah nusantara. Dan diperkirakan 2020, sekitar 90 persen wilayah Indonesia telah dapat teraliri listrik.

Menurutnya, listrik memang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat ini termasuk di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

I Nyoman S menyatakan, dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Sebaung dengan kekuatan daya 2X5 megawatt dapat menjadi solusi awal mengatasi listrik di Kabupaten Nunukan. Pembangkit ini akan mengaliri dua pulau yakni Pulau Nunukan dan Sebatik menggunakan kabel bawah laut.

PLTG yang saat ini dalam proses pembangunan jaringan saluran udaranya dan diperkirakan Juni 2013 telah berfungsi, maka PLTS yang ada di Pulau Sebatik dengan kekuatan daya 340 kilowatt yang dapat mengaliri 800-1.000 rumah pelanggan dapat dipindahkan ke Kecamatan Sebuku yang belum mendapatkan pelayanan listrik, kata GM PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara.

"Sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemkab Nunukan dalam hal pengadaan listrik di wilayahnya patut diacungi jempol. Karena yang saya ketahui, pemda Nunukan sangat intens membenahi sektor ini," ucap I Nyoman S di Sebuku.

Sehubungan dengan itu, dia menyatakan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pada pasal 4 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana untuk sarana listrik bagi masyarakat yang tidak mampu dan pedesaan, daerah terpencil serta wilayah perbatasan.

Ia berjanji melalui aturan ini, PT PLN siap bekerjasama dalam hal pengoperasian dan pelayanan listrik bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan agar program 2020 itu dapat pula terealisasikan.

I Nyoman S menjelaskan bahwa sampai saat ini wilayah Provinsi Kaltim dan Kaltara yang telah teraliri listrik sekitar 72 persen atau jauh lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Timur yang baru sekitar 67 persen dan 60 persen.

Jadi, pelayanan listrik bagi masyarakat Provinsi Kaltim dan Kaltara termasuk masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan jauh lebih baik.

Sementara itu, Bupati Nunukan, Drs Basri mengungkapkan Pemkab Nunukan selalu berupaya melayani masyarakatnya dengan ketersediaan listrik melalui program "Perbatasan Terang Benderang" yakni senantiasa menyisipkan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya.

Menurut Basri, apabila listrik tidak ada maka segala keperluan masyarakat di wilayah perbatasan ini akan terhambat termasuk investasi akan sulit masuk menanamkan modalnya.

Oleh karena itu, dia sangat mengharapkan kerjasama PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara senantiasa bahu membahu mengatasi krisis listrik di wilayah perbatasan ini.


Terintegrasi

Kepala Bidang Ketenagalistrikan Distamben dan SDM Kabupaten Nunukan, Yosua Batara Payangan menyatakan, dalam waktu dekat ini Pemkab Nunukan telah memprogramkan pula pembangunan PLTD yang merupakan pembangkit integrasi pada tiga kecamatan sekaligus yakni Kecamatan Sembakung, Tulin Onsoi dan direncanakan pembangkitnya berada di Kecamatan Sebuku.

PLTD yang akan dibangun tersebut berkekuatan daya sebesar 3 megawatt, pembangunan jaringannya dimulai dari Desa Atap Kecamatan Sembakung hingga Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku dengan panjang sekitar 27,5 kilometer.

Pembangunan pembangkit ini, kata Yosua untuk mengatasi krisis listrik di wilayah tersebut dan hal ini telah dikoordinasikan dengan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara menyangkut segala perencanaannya.

"Pembangkit listrik itu nantinya akan dibangun di Sebuku karena kecamatan ini berada di tengah-tengah dari ketiga kecamatan yang dialiri tersebut," sebut Yosua seraya menambahkan juga akan mengaliri Desa Sekikilan, SP1, SP2 dan SP3.

Pembangkit ini akan dikerjasamakan yaitu PT PLN yang menanggung pembangunan jaringan dari Desa Atap menuju Kecamatan Sebuku sepanjang 27,5 kilometer tadi dan Pemkab Nunukan yang membangun jaringan dari Desa pembeliangan Kecamatan Sebuku menuju Desa Atap sepanjang lima kilometer.

Nama
Email
Komentar	500 Karakter Tersisa
		Masukkan karakter yang terdapat pada gambar

Sumber: antarakaltim.com - 20 Mei 2013

Mendag: kawasan perbatasan harus memiliki infrastruktur memadai

Pontianak (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan untuk membatasi masuknya produk asing ke wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Mengenai barang masuk dari perbatasan, betul kita sudah dapat laporan itu, maka harus diperkuat dengan pembangunan infrastruktur misalnya jalan dan keamanan," kata Gita Wirjawan kepada wartawan di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti jalan menjadi hal yang penting untuk mengatasi semakin banyaknya produk asing masuk ke Indonesia. Namun selain itu, menurut dia, pihaknya selalu menyemangatkan supaya "demand" di perbatasan diisi barang-barang produk dalam negeri.

"Jika beli di perbatasan barang selalu murah, maka akan sulit bagi pengusaha (Indonesia) untuk masuk," katanya.

Ia mengatakan masyarakat perlu selalu diingatkan bahwa membeli barang selundupan itu tidak baik. Begitu pun jika membeli barang bukan selundupan tetapi melanggar ketentuan keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan (K3L) juga tidak baik.

Sementara saat pembukaan Pameran pangan nusa dan pameran produk dalam negeri regional 2013 di lapangan parkir Mega Mall Ayani Pontianak, Gita Wirjawan mengatakan masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap produk dalam negeri dengan cara mencintai, membeli dan menggunakan produk lokal dibandingkan produk asing lain yang sejenis.

Gita mengatakan, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa mengonsumsi produk lokal adalah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang akan membawa kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Bila konsumen Indonesia lebih senang membeli barang impor, yang akan memetik manfaat terbesar adalah produsen di luar negeri," katanya di depan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan tamu serta undangan peresmian pameran.

Pameran pangan nusa dna pameran produk dalam negeri regional 2013 diadakan sebagai upaya menumbuhkan industri dalam negeri melalui fasilitasi akses pasar, mempromosikan produk usaha kecil menengah (UKM) unggulan meningkatkan jejaring pemasaran antarpeserta serta kegiatan misi dagang lokal.

Pelaksanaan pameran, menurut Mendag, menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UKM dalam negeri.

Pameran tersebut diadakan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan menggelar beberapa produk potensial seperti olahan lidah buaya, abon patin, aneka keripik ubi, dan bermacam pangan olahan serta produk kerajinan lainnya.

Selain itu, juga ada produk olahan mocaf, sagu, jejali, biji durian labu kuning, pisang ubi jalar dan keribang yang ditampilkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, di samping komoditas unggulan berupa kopi dari hulu hingga hilir yang didukung Asosiasi Kopi Spesial Indonesia.

Pameran diikuti delapan provinsi, meliputi Jambi, DI Yogyakarta, Papua, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau serta Kalimantan Barat. Total peserta mencapai 100 peserta yakni 50 peserta pameran nusa pangan dan 50 peserta pameran produk dalam negeri regional.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina mengatakan peserta pameran terdiri atas usaha kecil menengah dan pelaku UKM binaan Kementerian Perdagangan. Kedua pameran dikolaborasikan dan bersifat nasional sehingga promosi produk dalam negeri dapat dilakukan secara maksimal dan dikemas secara apik serta menarik.

Dalam rangkaian kegiatan yang melengkapi kegiatan promosi produk dalam negeri ini terdiri dari lomba masak makanan minuman khas daerah yang diikuti tim penggerak PKK provinsi Kalbar dengan jumlah peserta 20 tim.

Penganugerahan UKM Pangan Award yang diselenggarakan bersamaan acara puncak atau final lomba masak makanan minuman khas daerah pada Oktober 2013 di Jakarta.

Pameran yang sama, menurut Dirjen juga dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia yakni Palembang pada 14-17 Juni, Cirebon pada 28 Juni-2 Juli, dan Mataram pada 29 Agustus - 1 September.

Sumber: antaranews.com - Jumat, 10 Mei 013

 

650 Pasukan Yonif 407 Padma Kodam IV Diponegoro Kembali

Sebanyak 650 anggota Yonif 141 AYJP mengikuti upacara pelepasan pasukan ke Kaltim di Pelabuhan Boom Baru Palembang, Selasa (7/5/2013).Upacara pelepasan dipimpin langsung Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Nugroho Widyotomo. Pasukan ini diberangkatkan dengan KRI Teluk Ratai 509. (TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO)

NUNUKAN- Sebanyak 650 prajurit Yonif 407 Padma Kusuma Kodam IV Diponegoro Jawa Tengah, akan mengakhiri tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur, setelah bertugas sejak pertengahan Oktober 2012.

"Pada 16 pagi sudah datang Satgas 141 dari Palembang. Terus kalau tanggal 16 sampai, penarikan pasukan sekitar sepekan, berarti sekitar 21 Mei nanti mungkin sudah bergeser," ujar Komandan Satgas Pamtas Yonif 407 Padma Kusuma, Mayor Inf Ari Aryanto, Minggu (12/5/2013).

Aryanto mengatakan, prajurit Yonif 407 Padma Kusuma akan kembali ke homebase di Tegal, Jawa Tengah.

"Ini kan tugas operasi. Kita akan kembali ke homebase. Di sana kita latihan lagi. Nanti tugas di mana lagi tergantung pada pimpinan," ujarnya.

Menjelang berakhirnya tugas Yonif 407 Padma Kusuma di perbatasan RI-Malaysia, Minggu (12/5/2013) diadakan dzikir dan doa bersama di Lapangan Mako Satgas Pamtas, Jalan Fatahillah, Kecamatan Nunukan. Acara yang digelar bekerjasama dengan Majelis Dzikir Al-Inabah Kabupaten Nunukan ini, sekaligus wadah silahturahmi dengan masyarakat Nunukan di akhir masa tugas sebagai Satgas Pamtas RI-Malaysia.

Selain prajurit dan warga Nunukan, acara itu juga dihadiri para pejabat dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Nunukan, para wanita dari Majelis Taklim dan masyarakat sekitar.

Para peserta doa dan dzikir begitu khusyuk membacakan ayat suci Al Quran. Mereka terbagi pada empat tenda masing-masing, dua tenda diisi para wanita, satu tendanya diisi ratusan prajurit Satgas Pamtas 407 Padma Kusuma yang berbaur bersama masyarakat. Sementara tenda utama diisi Aryanto, penggiat Majelis Dzikir Al-Inabah Kabupaten Nunukan dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemda Nunukan. Doa dan dzikir juga diisi ceramah Ustad Romli Ismail.

Menurut Aryanto, kegiatan seperti ini sebenarnya rutin digelar Majelis Dzikir Al-Inabah setiap dua pekan sekali. Saat itu, prajurit Yonif 407 Padma Kusuma berbaur bersama masyarakat mengikuti acara itu.

Rencananya, kegiatan serupa kembali digelar pada 19 Mei 2013. Kegiatan tersebut akan melibatkan prajurit dari satgas pamtas yang baru.

"Biar mereka sama-sama berkenalan dengan masyarakat. Biar dilanjutkan kegiatan ini," ujarnya.

Sumber: tribunnews.com - Minggu, 12 Mei 2013

 

http://karyanunukan.blogspot.com/

http://karyanunukan.blogspot.com/

Mabes TNI Perkuat Perbatasan Kalimantan-Sabah

Sebelumnya 1.560 personel TNI ditempatkan di pos-pos wilayah perbatasan

JAKARTA, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiatoro berkoordinasi dengan Markas Besar TNI agar mengamankan perbatasan Kalimantan dan Sabah Malaysia. Ini menyusul di sana ada perang perebutan kekuasaan antara Malaysia dan Filipina.

Purnomo mengatakan perbatasan Indonesia dan Malaysia berjarak 150 km. Dia sudah meminta kepada petugas perbatasan wilayah agar tidak kebocoran terkena imbas konflik.

"Konflik Sabah perlu dijelaskan, jarak kita dengan perbatasan Malaysia 150 km. Kita juga sudah lakukan kordinasi dengan Mabes TNI. Yang pasti jangan ada sampai 1 kebocoran. Kita sudah perkuat dengan aparat kita supaya tidak terjadi rembesan-rembesan," jelas Purnomo di Jakarta Convention Centre Jakarta, Rabu (20/3).

Purnomo memberikan saran agar konflik tersebut diselesaikan dengan jalur perundingan. Maka itu Purnomo berencana akan bertemu Menteri Pertahanan Malaysia dalam waktu dekat.

"Dan Malaysia dan Filipina sebaiknya menyelesaikan dengan cara baik diplomatik. Saya sendiri akan bertemu dengan teman saya Menhan Malaysia," jelas dia.

Sebelumnya Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam VI) Mulawarman memerintahkan sebanyak 1.560 personel pasukan TNI ditempatkan di pos-pos wilayah perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya pihak-pihak luar terkait konflik antara Malaysia dan pasukan Kerajaan Sulu, Filipina.

Sumber: jaringnews.com - Rabu, 20 Maret 2013

Pangarmatim Tinjau Wilayah Perbatasan dan Perairan Ambalat

Pengarahan Pangarmatim kpd Prajurit KRI AHP di perairan Ambalat

Antisipasi Eksodus

Menyikapi perkembangan situasi di daerah perbatasan kaitannya dengan konflik di negara jiran yang belum menunjukkan tensi menurun, diperlukan kesiapsiagaan dari prajurit yang sedang bertugas di wilayah perbatasan tersebut, baik Satgas darat maupun Satgas laut. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara Indonesia, misalnya eksodus warga negara tetangga menuju Indonesia dan lain sebagainya.

Untuk memberi motivasi dan semangat kepada prajurit TNI AL yang sedang bertugas di wilayah perbatasan tersebut, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum melaksanakan kunjungan di wilayah Lanal Nunukan dan perairan Ambalat, Rabu (20/3).

Dalam kunjungan tersebut Pangarmatim meninjau Pos Pengamat TNI AL (Posal) Sei Pancang, Satuan Radar Posal Sei Pancang, Patok Tiga Aji Kuning, Komando Taktis (Kotis) Marinir Sei Bajo dan Mako Lanal Nunukan dan memberikan arahan kepada Prajurit TNI AL yang bertugas di wilayah perbatasan itu.

Kepada prajurit KRI yang bertugas di perairan Ambalat, Pangarmatim memberikan penekanan kepada para prajurit agar selama melaksanakan tugas harus tetap semangat dan selalu meningkatkan kemampuan sebagai seorang prajurit matra laut serta memberikan rasa aman pada masyarakat diperbatasan, khususnya perairan Indonesia – Malaysia. Pangarmatim juga menjelaskan saat ini TNI AL menyiagakan 6 Kapal perangnya di perairan Ambalat yaitu KRI AHP – 355, KRI OWA – 354, KRI SINGA – 651, KRI TDN – 819, KRI SRG – 911 dan KRI PTL – 869. Hal ini diharapkan akan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat Nunukan dan mampu mengamankan kepentingan nasional.

Saat di Pangkalan TNI AL Nunukan, Pangarmatim menekankan kepada prajurit Lanal Nunukan agar selalu mejaga nama baik dan citra TNI AL. Sebagai prajurit yang bertugas diperbatasan, kata Pangarmatim, adalah suatu kebanggaan dan tidak semua prajurit diberikan kesempatan bertugas di perbatasan.
Selain itu, Pangarmatim juga berpesan agar semua prajurit TNI AL menjaga kekompakan, solidaritas antara TNI dan POLRI serta bangun kebersamaan dalam memberikan pengabdian pada negara dan bangsa Indonesia dengan cara tetap mengasah naluri tempur, kesiapsiapsiagaan, serta menjaga kondisi fisik, mental dan psikologis prajurit.@Dispenarmatim

Sumber: lensaindonesia.com - Rabu, 26 Maret 2013

 

 

INDONESIA

SEKILAS INDONESIA

Geografi

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah sekitar 350 tahun penjajahan Belanda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, “Bhinneka tunggal ika” (“Berbeda-beda tetapi tetap satu”), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi besar dan wilayah yang padat, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Ibu kota (dan kota terbesar) – Jakarta
Bahasa resmi – Bahasa Indonesia
Pemerintahan – Republik presidensiil

Kemerdekaan
- Diproklamasikan 17 Agustus 1945
- Diakui (sebagai RIS) 27 Desember 1949
- Kembali ke RI 17 Agustus 1950

Luas
- Total 1,904,569 km2  1 sq mi
- Air (%) 4,85%

Penduduk
- 19 Juni 2009 memperkirakan 230.472.833
- 2000 sensus 206.264.595
- Kepadatan 134/km2  347/sq mi

PDB (KKB) 2007 estimate
- Total US$1.038 miliar
- Per kapita US$4.356

PDB (nominal) 2007 estimate
- Total US$408 miliar
- Per kapita US$1.812

IPM (2004) 0,711 (menengah)
Mata uang Rupiah (Rp) (IDR)

Zona waktu WIB, WITA, WIT (UTC+7, +8, +9)
Menyetir di kiri

TLD .id

Kode telepon 62

Lambang Negara

Dalam UUD 45 dijelaskan bahwa Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh Sudharnoto sebagai lagu wajib perjuangan Indonesia.

Lirik lagu Garuda Pancasila:

Garuda pancasila
Akulah pendukungmu
Patriot proklamasi
Sedia berkorban untukmu
Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku
Ayo maju maju
Ayo maju maju
Ayo maju maju

Makna Lambang Garuda Pancasila

Burung Garuda melambangkan kekuatan.Warna emas pada burung Garuda melambangkan kejayaan.Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Masing-masing simbol di dalam perisai melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu:

• Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa [sila ke-1].
• Rantai melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab [sila ke-2].
• Pohon Beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia [sila ke-3].
• Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan [sila ke-4].
• Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia [sila ke-5].

Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa.

Makna Jumlah Bulu pada Burung Garuda

Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain:

• Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17
• Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8
• Jumlah bulu dibawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19
• Jumlah bulu pada leher berjumlah 45

Pita yg dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “walaupun berbeda beda, tetapi tetap satu”.

Bentuk Negara

Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang di UUD 45 pasal 1. Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan bentuk negara yaitu: bentuk negara Federal, Kesatuan atau sistem pemerintahan yang parlementer, Semi-Presidensil, dan Presidensil.

Menurut pidato Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Agustus 2007 dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia yang paling tepat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia adalah: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahasa Nasional

Bahasa merupakan alat komunikasi manusia dengan manusia lain.Negara Indonesia yang terdiri dari beragam daerah dan suku memiliki beragam bahasa daerah. Namun bahasa yang mempersatukan atau bahasa Nasional yang dipakai adalah bahasa Indonesia.

Dalam UUD 45 pasal 36 jelas tertulis bahwa bahasa Negara adalah bahasa Indonesia.

Bendera Kebangsaan

Sebuah Negara yang sudah merdeka sangat bangga mengibarkan bendera Negara. Begitu pula bangsa Indonesia yang memiliki warna merah dan putih sebagai warna bendera Indonesia. Merah berarti berani. Putih berarti suci. Bahkan kebanggaan bangsa Indonesia tertuang pada UUD 45 pasal 35 yang menyatakan bahwa bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Lagu Kebangsaan

Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan bangsa Indonesia.Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Pada hari Sumpah Pemuda yaitu tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 saat hari kemerdekaan bangsa Indonesia, lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan sejak saat itu dijadikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia.

Add caption

Indonesia Raya

Cipt. W.R. Supratman

Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Disanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
 

Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu

Hiduplah tanahku
Hiduplah negriku
Bangsaku Rakyatku semuanya
 

Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya

Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

Indonesia Tanah yang mulia

Tanah kita yang kaya
Di sanalah aku berada Untuk slama-lamanya
Indonesia Tanah pusaka Pusaka Kita semuanya
Marilah kita mendoa Indonesia bahagia

Suburlah Tanahnya Suburlah jiwanya
Bangsanya Rakyatnya semuanya
Sadarlah hatinya Sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya

Indonesia Tanah yang suci Tanah kita yang sakti
Disanalah aku berdiri ‘njaga ibu sejati
Indonesia! Tanah berseri Tanah yang aku sayangi
Marilah kita berjanji Indonesia abadi

Slamatlah Rakyatnya Slamatlah putranya
Pulaunya lautnya semuanya
Majulah Negrinya Majulah Pandunya
Untuk Indonesia Raya

Politik Dan Pemerintahan

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi. Keanggotaan MPR berubah setelah Amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2004. Seluruh anggota MPR adalah anggota DPR, ditambah dengan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).[25] Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Sejak 2004, MPR adalah sebuah parlemen bikameral, setelah terciptanya DPD sebagai kamar kedua. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan. MPR saat ini diketuai oleh Taufik Kiemas. Anggota MPR saat terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. DPR saat ini diketuai oleh Marzuki Alie, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Irman Gusman.

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh Menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.

Visi, Misi Dan Strategi

Visi

Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

Misi

• Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera.
• Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi.
• Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

Visi dan misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Program aksi di bawah ini dipandang mampu menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Prioritas 1: Program Aksi Bidang Pendidikan

1. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

2. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. 

   

3. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.

   

4. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan  bangsa,  mampu  menciptakan  lingkungan  yang  inovatif,  serta  mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.

   

5. Memperbaiki renumerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.

   

6. Memperluas penerapan dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung  kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.

   

7. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.

   

8. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal.

Prioritas 2: Program Aksi Bidang Kesehatan

1. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaa program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih.

   

2. Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat seperti yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.

   

3. Mempermudah  pembangunan  klinik atau rumah sakit  yang berkualitas internasional baik melalui  profesionalisasi  pengelolaan  rumah  sakit  pemerintah  maupun  mendorong tumbuhnya rumah sakit swasta.

   

4. Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif.

5. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/ AIDS, malaria, dan TBC.

6. Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2014 dari keadaan terakhir sekitar 18%.

   

   
   

7. Revitalisasi program keluarga berencana yang telah dimulai kembali dalam periode 2005-
   2009 akan dilanjutkan dan diperkuat.

   

8. Upaya pencapaian dalam bidang kesehatan tidak tercapai jika kesejahteraan dan sistem
   insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil tidak memadai.

   

9. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam proses produksi obat.

Add caption

10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari mal-praktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab.

    

11. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara menghindarinya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban.

12. Evakuasi, perawatan, dan pengobatan masyarakat didaerah korban bencana alam.

    

    
    

Prioritas 3: Program Aksi Penanggulangan Kemiskinan

1. Meneruskan,  meningkatkan  dan  menyempurnakan  pelaksanaan  Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai inti dari program kemiskinan yang sudah dimulai sejak 2007 dengan mengekspansi jumlah kecamatan yang tercakup dalam PNPM dan alokasi dana per kecamatan yang terus ditingkatkan sesuai dengan kinerjanya.

   

   
   

2. Melanjutkan program pengarusutamaan semua program penanggulangan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga sebagai pendukung program PNPM (PNPM pendukung).

   

   
   

3. Penyempurnaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan memutakhirkan data rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi atau kebocoran dapat dihindari.

   

   
   

4. Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan.

5. Pengembangan program-program berlapis untuk rakyat miskin yang dilakukan secara intensif, antara lain: Program Jamkesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM, Raskin.

   

6. Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.

   

   
   

Prioritas 4: Program Aksi Penciptaan Lapangan Kerja

1. Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda.

   

   
   

2. Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi baik di pusat maupun di daerah, sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta.

   

   
   

3. Reformasi tingkat mikro-ekonomi, antara lain perbaikan iklim usaha dan pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga  kerja  Indonesia,  dilakukan  melalui  kebijakan  sektoral  dan  kerja  sama  dengan pemerintah daerah.

   

   
   

4. Membangun  infrastruktur  fisik  yang  dapat  memperlancar  arus  lalu-lintas  barang  dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA, dan perusahaan global) untuk berinvestasi di Indonesia.

   

   
   

5. Memperluas permintaan domestik  di luar barang-barang konsumsi, serta memanfaatkan pasar regional.

   

   
   

6. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian Indonesia yang sangat besar.

7. Pembangunan kawasan-kawasan ekonomi khusus seperti Batam, Bintan, Karimun, Suramadu, Sabang dan berbagai kawasan khusus lainnya.

   

   
   

Prioritas 5: Program Aksi Pembangunan Infrastruktur  Dasar

1. Melanjutkan  pelaksanaan dual track strategy  dalam  pembangunan  infrastruktur,  yaitu memperluas  kesempatan  bagi  masyarakat  (baik  swasta  nasional  maupun  asing)  untuk berpartisipasi  secara  transparan,  adil,  bebas  dari  kepentingan  kelompok,  bersih,  dan kompetitif dalam pembangunan dan pengoperasian kegiatan infrastruktur.

   

   
   

2. Menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur, pemerintah tetap akan mempertahankan fungsi regulasi yang fair kepada setiap pelaku dan konsumen.
3. Untuk mendukung partisipasi swasta dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan penjaminan resiko oleh pemerintah dapat diberikan secara selektif berdasarkan kriteria yang obyektif, matang, terukur, transparan, dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

   

   
   

5. Melakukan unbundling pembangunan infrastruktur di mana pemerintah akan menanggung pembangunan infrastruktur dasar, sementara badan usaha menanggung pembangunan yang bersifat komersial untuk berbagai infrastruktur penting di daerah.

   

   
   

6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang penggunaannya akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang sifatnya non komersial.
7. Meningkatkan pembangunan telekomunikasi pita lebar untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan.

   

   
   

8. Dalam rangka mengatasi bencana alam banjir di berbagai daerah, pengelolaan sungai beserta daerah tangkapan air akan terus dilakukan, antara lain melalui pembangunan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Jakarta.

Prioritas 6: Program Aksi Ketahanan Pangan

1. Memperbaiki infrastruktur pertanian dengan peningkatan anggaran di bidang pembanguan dan perbaikan irigasi, saluran air, jalan raya, kereta api, dan pelabuhan yang menghubungkan porduksi pangan dan tujuan pasar.

   

   
   

2. Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan risiko yang dapat dijaga.
3. Memperbaiki  kebijakan  penyediaan  dan  subsidi  pupuk,  agar  tidak  terjadi  kelangkaan, penyelundupan, dan penggunaan pupuk subsidi kepada yang tidak berhak.

   

   
   

4. Perbaikan sistem distribusi dan logistik, termasuk pergudangan secara terintegrasi, dengan memperhatikan supply chain agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.

   

   
   

5. Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak, dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah.

   

   
   

6. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) dari sektor pertanian di pasar regional dan dunia, terutama pada komoditas yang merupakan produk utama dan terbesar di kawasan Asia dan dunia seperti CPO, kayu manis, dan lain-lain.

   

   
   

7. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan penciptaan iklim investasi yang baik dan bila perlu diberikan insentif (fiskal) bagi pengembangannya.

   

   
   

8. Penyediaan informasi secara transparan tentang harga pasar dari hasil panen yang akurat dan up to date kepada petani dan nelayan, harga dan ketersediaan pupuk, peringatan dini cuaca dan wabah sehingga petani dapat lebih cerdas dalam menentukan tindakannya.

Prioritas 7: Program Aksi Ketahanan dan Kemandirian Energi

1. Mendorong  diversifikasi  penggunaan  energi  domestik  kepada  gas  alam  dan  batubara. Program ini akan mengurangi tekanan tambahan permintaan pada sumber energi minyak bumi.

   

   
   

2. Program  aksi  peningkatan  kemandirian  energi  akan  dilakukan  secara  integratif  antara penguasaan teknologi energi, pembangunan infrastruktur, kebijakan harga, dan insentif di dalamnya.
3. Meningkatkan daya tarik dan kepastian investasi untuk eksplorasi dan produksi di bidang pertambangan dan energi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor energi.

   

   
   

4. Meningkatkan transparansi, tata kelola, dan menghilangkan korupsi dan biaya yang  tidak efisien di sektor hulu energi.

   

   
   

5. Meningkatkan kompetisi yang sehat dan transparan di sektor hilir energi, agar tercapai pelayanan yang baik dan harga yang rasional dan terjangkau bagi masyarakat luas.

   

   
   

6. Melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemakaian energi terbarukan  (renewable energy) yang konsisten dan sesuai dengan partispasi dan tanggung jawab Indonesia dalam agenda global untuk mencegah pemburukan iklim dunia (climate change) dan memperkuat ketahan energi nasional.

   

   
   

7. Meningkatkan  kegiatan-kegiatan  penelitian  sektor  energi  untuk  menghasilkan  sumber- sumber energi baru non-konvensional, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan penurunan emisi karbon.

   

   
   

8. Peningkatan efisiensi energi untuk mendorong perekonomian, peningakatan kesejahteraan dan memperbaiki daya saing.
9. Peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga setiap rakyat Indonesia mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya.

   

   
   

Prioritas 8: Program Aksi Perbaikan dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan

1. Meneruskan reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya serta pertangungjawaban publik.

   

   
   

2. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta   aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sipil.
3. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.

   

   
   

4. Memperbaiki renumerasi sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang.

   

   
   

5. Memperbaiki sistem dan tunjangan pensiun agar mencerminkan imbalan prestasi yang manusiawi namun tetap dapat dipenuhi oleh kemampuan anggaran.

   

   
   

6. Melakukan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.

Prioritas 9:  Program Aksi Penegakan Pilar Demokrasi

1. Mengatur kembali hubungan eksekutif dan legislatif sehingga dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran yang efektif dan seimbang dan terbentuk suatu sistem yang dapat melancarkan tujuan bernegara secara bermartabat.
2. Memperbaiki peraturan dan penyelenggaran Pemilu dan Pilkada, agar tercapai Pemilu yang jujur, adil, dan dapat menghindarkan warga negara yang kehilanggan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

   

   
   

3. Memperbaiki administrasi, penganggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu  agar  terjadi  kepastian  dan  efisiensi  kerja  insitusi  penyelenggara  pemilu  tanpa mengorbankan kualitas pemilu.
4. Mengembangkan substansi demokrasi, yaitu nilai-nilai hakiki seperti kebebasan, penegakan hukum, keadilan dan rasa tanggung jawab.

Prioritas 10: Program Aksi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

1. Memperbaiki law enforcement.
2. Memperkuat kinerja dan pengawasan kepolisian dan kejaksaan melalui reformasi kepolisian dan kejaksaan, perbaikan kinerja kepolisian dan kejaksaan di daerah, baik melalui program quick win maupun perbaikan struktural menyeluruh dan komprehensif pada kepolisian dan kejaksaan.
3. Meninjau ulang dan memperbaiki peraturan yang menyangkut penegakan hukum termasuk
4. pengaturan hak-hak polisi, peraturan-peraturan pelaporan, dan aturan pelayanan dari aparat penegak hukum.
5. Mendukung perbaikan adminsitrasi dan anggaran di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.
6. Pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten dan tanpa tebang pilih.

Prioritas 11: Program Aksi Pembangunan yang inklusif dan Berkeadilan

1. Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM  termasuk  dan  utamanya  melalui  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  penciptaan  dan pendidikan bagi para pengusaha (enterpreneur) baru di tingkat kecil dan menengah di daerah- daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat.
2. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan transfer anggaran kedaerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (otsus).
3. Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil dengan pemberian anggaran yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan pos penjagaan terluar.
4. Mengurangi  kesenjangan  jender  dengan  meningkatkan  kebijakan  pemihakan  kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan.

Prioritas 12: Program Aksi di Bidang Lingkungan Hidup

1. Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam  dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai.
2. Mengembangkan  strategi  pembangunan  yang  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan (sustainable) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim global.
3. Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prioritas 13: Program Aksi Pengembangan Budaya

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif di bidang seni dan keilmuan.
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial.
3. Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern, dan tradisional.

By Arief