"Daerah Perbatasan Harusnya Jadi Beranda Depan"

JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Paranwansa memberi perhatian khusus pada kesejahteraan sosial masyarakat perbatasan. Seperti Nunukan, Kalimantan Utara, yang belakang ini mendapat perhatian lantaran banyak yang pindah kewarganegaraan ke Malaysia.

"Mungkin sekarang karena kita baru mendengan beberapa Desa di Nunukan yang mau pindah warga negara. Perbatasan mestinya dijadikan beranda depan rumah. Sekarang kita masih jadikan perbatasan itu beranda belakang yang kurang dapat perhatian. Padahal negara tetangga kita Malaysia menjadikan perbatasan sebagai beranda depan," kata Khofifah saat berkunjung ke Redaksi Sindo dan Okezone, Senin 24 November, kemarin.

Dikatakan Mensos, saat dia berkunjung ke Nunukan sekira tahun 2005-2006, dirinya mendapat informasi bahwa di sana terdapat 26 ribu anak yang tidak sekolah. "Terkahir 32 ribuan yang tidak sekolah," imbuhnya.

"Kuncinya mengintegerasikan, enggak bisa sendiri-sendiri. Mengikhtiarkan kesejahteraan ya itu lintas sektor. Nunukan butuh banyak sekolah yang bentuknya mestinya boarding school. Yang mayoritas muslim kasih pesanteren," terangnya.

Hal itu, sambungya, karena para orang tua di Nunukan sibuk mencari nafkah dan kurang memiliki waktu memberikan pendidikan yang tepat bagi anak. "Orang tua bekerja dan tidak bisa memeberikan penghasilan kontinue.

Jadi butuh lembaga fasilitas pendidikan disana. Saya juga berharap dengan hadrinya RRI bisa tahu berita tentang Jakarta. Kalau tidak ada kan sinyalnya byar pet, berita dari Kucing, Malaysia malahan yang masuk. Belakangan ini serius di bahas, karena beberapa desa sudah terang-terangan pindah warga negara," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, warga perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, memilih berpindah tempat tinggal dan menjadi warga negara Malaysia. Warga beralasan hal itu dikarenakan desakan ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan minimnya pelayanan kesehatan di kampung halaman.

Kepala Desa Samunti, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Pagalu di Nunukan, mengatakan, jumlah warga yang telah pindah tempat tinggal ke wilayah Kota Kinabalu Negeri Sabah, Malaysia, sebanyak 20 kepala keluarga (KK) dari total 85 KK di desanya.

Dari 20 KK tersebut, lanjut dia, sebagian besar telah menjadi warga negara Malaysia dan sebagian lagi masih menjadi pendatang asing ilegal namun telah memiliki pekerjaan tetap di sana.

Sumber: news.okezone.com - 25 November 2014

Malaysia Klaim 3 Desa di Nunukan Kaltara

Nunukan, Kalimantan Utara. Dilaporkan, ada sebagian warga desa di perbatasan sana yang memilih jadi warga negara Malaysia.

Sebelumnya, anggota DPRD Nunukan Ramli kaget ternyata banyak warga desa di perbatasan RI-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara memilih menjadi warga Malaysia. Alasannya mereka merasa lebih diperhatikan dan mendapat kesejahteraan. “Mereka malah senang pindah ke Malaysia,”

Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Pusat untuk melihat langsung kondisi masyarakat tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Pembangunan 50 Kecamatan di Perbatasan Siap Dipercepat

Petani di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantam Timur, membawa hasil pertanian melewati perbatasan Malaysia di wilayah Serawak,

Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan di 50 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga. Pemerintah mencatat ada 187 kecamatan yang menjadi garda depan wilayah NKRI.

Berdasarkan hasil rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (17/11/2014), pembangunan wilayah perbatasan difokuskan terlebih dahulu di Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan akan diutamakan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Hal tersebut dilontarkan Tjahjo untuk menjawab keresahan sebagian kalangan dengan kabar banyaknya masyarakat di perbatasan yang memilih menjadi warga negara Malaysia. Koordinasi itu dibahas lebih lanjut di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

"Kami ke sini kan karena isu perbatasan semakin kuat. Menyangkut infrastruktur, pengairan, perumahan. Kuncinya ada di Kemen PU dan Pera dan Kementerian Kehutanan. Menteri PU akan membuat planning," kata Mendagri di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait perizinan pembangunan jalan di perbatasan. Pasalnya, lahan peruntukkan pembangunan bersinggungan dengan hutan lindung.

Pembebasan lahan diperlukan agar pembangunan jalan nasional paralel sepanjang 1.700 kilometer antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur cepat diselesaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gonjang-ganjing wilayah perbatasan mencuat lagi setelah DPRD Kabupaten Nunukan mengindikasikan adanya eksodus besar-besaran warga Kecamatan Lumbis Ogong menjadi warga negara Malaysia. Pernyataan anggota DPRD menguat setelah beberapa warga di perbatasan Indonesia-Malaysia mengamini adanya lintas batas negara dengan mudah. Kondisi ekonomi dan akses transportasi menjadi alasan banyaknya warga Indonesia mengadu nasib di negeri jiran. 

Sumber: news.metrotvnews.com - 18 November 2014

 

Pemerintah Bangun Jalan 1.700 Km di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Pemandang Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebuah daerah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia yang tertinggal dan tidak banyak tersentuh pembangunan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun jalan nasional paralel sepanjang 1.700 kilometer antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Pembangunan itu membutuhkan kemudahan perizinan di Kementerian Kehutanan. Pasalnya, lahan peruntukkan pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia itu bersinggungan dengan hutan lindung.

"Sudah dimulai sejak tahun lalu dan akan dipercepat. Dilakukan bertahap sudah sambil mengurusi perijinan dengan kementerian kehutanan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono saat menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Selain membangun jalan, pemerintah juga bakal membangun tujuh pos perbatasan. Pos perbatasan dibangun di Entikong dan Nanga Badau, Kalimantan Barat, Skouw di Papua, dan Aru di Maluku Utara. Pembangunan pos perbatasan ini memakan biaya sebesar Rp7 triliun.

"Nanga Badau, selesai 2015. Lalu juga pembangunan air bersihnya di kawasan perbatasan juga akan kita percepat," papar dia.

Tak cuma itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 2.500 unit rumah bagi WNI yang tinggal di perbatasan pada 2015. "Juga bagi para cross border, warga Indonesia tapi kerja di Malaysia," ujar Basuki.

Rencana pembangunan itu dipercepat pemerintah untuk menjawab keresahan sebagian kalangan dengan kabar banyaknya masyarakat di perbatasan yang memilih menjadi warga negara Malaysia.

Sebagaimana diketahui, gonjang-ganjing wilayah perbatasan mencuat lagi setelah DPRD Kabupaten Nunukan mengindikasikan adanya eksodus besar-besaran warga Kecamatan Lumbis Ogong menjadi warga negara Malaysia.

Pernyataan anggota DPRD menguat setelah beberapa warga di perbatasan Indonesia-Malaysia mengamini adanya lintas batas negara dengan mudah. Kondisi ekonomi dan akses transportasi menjadi alasan banyaknya warga Indonesia mengadu nasib di negeri jiran.

Karenanya, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan di 50 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga. Pemerintah mencatat ada 187 kecamatan yang menjadi garda depan wilayah NKRI.

Berdasarkan hasil rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (17/11/2014), pembangunan wilayah perbatasan difokuskan terlebih dahulu di Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan akan diutamakan. 

Sumber: news.metrotvnews.com - 18 November 2014
 

Tidak Diperhatikan Pemerintah, 10 Desa di Kaltim Akan Bergabung dengan Malaysia

tower telekomunikasi di Desa Tiong Ohang, Long Apari, sejak tahun 2012 hingga sekarang tidak berfungsi

MAHAKAM ULU, Sepuluh desa di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim), mengancam akan bergabung dengan negara Malaysia. Pasalnya, sepuluh desa yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, itu merasa dikucilkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim maupun pemerintah pusat.

Dikatakan Batoq Laga, Kepala Desa Long Penaneh I, Long Apari, masyarakat Long Apari tidak pernah mendapat keadilan dari Pemerintah Indonesia sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan memasang bendera Malaysia di Kecamatan Long Apari.

"Kami akan memasang bendera Malaysia jika kami terus dikucilkan oleh Pemerintah Indonesia. Kami tidak pernah diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Jangankan insfratruktur, (untuk) komunikasi saja kami tidak bisa. Kami punya HP, tapi gunanya hanya untuk pamer dan mendengar lagu," kata dia, (17/10/2014).

Batoq menjelaskan, perekonomian di Long Apari tidak berputar. Batoq juga mengeluhkan masalah bahan pangan di Long Apari. Menurut dia, satu karung beras seberat 25 kg dibanderol seharga Rp 600.000.

"Beras sudah Rp 600.000, bensin sudah Rp 25.000. Semua serba mahal. Semua karena infrastruktur yang menghambat perekonomian kami," ujarnya. Karena keterbatasan itu, semua kepala desa di Kecamatan Long Apari berulang kali meminta keadilan dari pemerintah, tidak hanya Pemerintah Provinsi Kaltim, tetapi juga Pemerintah Indonesia.

"Kami sudah ke mana-mana, mulai dari pembicaraan dengan Pemprov Kaltim hingga ke pemerintah pusat. Tapi, hasilnya nihil. Kami masih saja dikucilkan," ketusnya. Karena itu, kata dia, jika Pemerintah Indonesia tidak memberi keadilan dan kesejahteraan, dipastikan 10 desa di Kecamatan Long Apari akan memasang bendera Malaysia.

"Terutama di salah satu tower yang dibangun pemerintah, ada tower, tapi tidak ada fungsinya. Tower telekomunikasi dibangun sejak 2012. Tapi, hingga sekarang, HP kami tidak bisa dipakai menelepon. Jika kami bergabung dengan Malaysia, pasti bukan hanya telekomunikasi yang akan dipasang, melainkan juga infrastruktur pun akan lancar, selancar perekonomian Malaysia," pungkasnya. (regional.kompas.com - 18102014)

Presiden Akan Resmikan Bandara di Perbatasan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan meresmikan Bandara Long Bawan, Kabupaten Nunukan, di kawasan perbatasan Kaltim dengan Malaysia bagian timur, bersamaan dengan peresmian sejumlah proyek besar lain di Kaltim.

"Anggaran yang digunakan untuk pengembangan Bandara Long Bawan pada akhir 2013 sudah tuntas 100 persen sehingga saat ini tinggal melakukan lapisan tambahan pada landasan pacu," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Zairin Zain di Samarinda, Jumat (7/3).

Ia mengatakan, rencananya peresmian dilakukan secara serentak bertepatan saat Kaltim menjadi tuan rumah Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional pada 18-23 Juni 2014 di Stadion Madya Sempaja, Samarinda. Menurut dia, di antara tanggal itulah kemungkinan Presiden akan meresmikan sejumlah proyek sekaligus menghadiri atau membuka Gelar TTG Nasional di Samarinda, Kaltim.

Sejumlah proyek akan diresmikan oleh Presiden antara lain Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, PT Pupuk Kaltim V di Bontang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutai Timur, dan pembangkit listrik suplai Sistem Mahakam.

Dalam kesempatan itu Prwsiden juga dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus Institut Teknologi Kalimantan (ITK), kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), pembangunan pipa laut oleh Total E&P Indonesia untuk menunjang operasional PT Pupuk Kaltim V, dan pembangunan pelabuhan kargo yang bekerjasama dengan PT Pelindo. (republika.co.id 17032014)

Ribuan siswa di perbatasan ikuti penyuluhan bela negara

Ilustrasi

Ribuan siswa siswi SMA di perbatasan mengikuti penyuluhan bela negara yang dilaksanakan TNI AD dari Satgas Pamtas Yonif 100/Raider Bukit Barisan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Komandan Satgas Pamtas Yonif 100/Raider Bukit Barisan, Letkol Inf Safta Feriansyah di Nunukan, Rabu menyatakan, penyuluhan bela negara ini dilaksanakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme para siswa siswi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Ia mengaku sengaja menghadirkan siswa siswi sebagai peserta penyuluhan untuk menjaga nasionalisme bagi mereka selaku generasi muda.

Penyuluhan bela negara ini menghadirkan pemateri dari kalangan TNI dan kepolisian setempat dalam rangkaian dari bakti sosial, kata dia.

"Kenapa pesertanya kami ambil dari kalangan siswa siswi karena sebagai generasi muda perlu memahami pentingnya sikap nasionalisme terutama di wilayah perbatasan ini," katanya.

"Kita tidak inginkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sendiri menjadi luntur, apalagi kondisi di wilayah perbatasan (Indonesia-Malaysia) di Kabupaten Nunukan diketahui bersama ketergantungan sosial ekonomi masyarakat kepada Malaysia sangat tinggi," katanya. (antaranews.com 26022014)