Tidak Diperhatikan Pemerintah, 10 Desa di Kaltim Akan Bergabung dengan Malaysia

tower telekomunikasi di Desa Tiong Ohang, Long Apari, sejak tahun 2012 hingga sekarang tidak berfungsi

MAHAKAM ULU, Sepuluh desa di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim), mengancam akan bergabung dengan negara Malaysia. Pasalnya, sepuluh desa yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, itu merasa dikucilkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim maupun pemerintah pusat.

Dikatakan Batoq Laga, Kepala Desa Long Penaneh I, Long Apari, masyarakat Long Apari tidak pernah mendapat keadilan dari Pemerintah Indonesia sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan memasang bendera Malaysia di Kecamatan Long Apari.

"Kami akan memasang bendera Malaysia jika kami terus dikucilkan oleh Pemerintah Indonesia. Kami tidak pernah diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Jangankan insfratruktur, (untuk) komunikasi saja kami tidak bisa. Kami punya HP, tapi gunanya hanya untuk pamer dan mendengar lagu," kata dia, (17/10/2014).

Batoq menjelaskan, perekonomian di Long Apari tidak berputar. Batoq juga mengeluhkan masalah bahan pangan di Long Apari. Menurut dia, satu karung beras seberat 25 kg dibanderol seharga Rp 600.000.

"Beras sudah Rp 600.000, bensin sudah Rp 25.000. Semua serba mahal. Semua karena infrastruktur yang menghambat perekonomian kami," ujarnya. Karena keterbatasan itu, semua kepala desa di Kecamatan Long Apari berulang kali meminta keadilan dari pemerintah, tidak hanya Pemerintah Provinsi Kaltim, tetapi juga Pemerintah Indonesia.

"Kami sudah ke mana-mana, mulai dari pembicaraan dengan Pemprov Kaltim hingga ke pemerintah pusat. Tapi, hasilnya nihil. Kami masih saja dikucilkan," ketusnya. Karena itu, kata dia, jika Pemerintah Indonesia tidak memberi keadilan dan kesejahteraan, dipastikan 10 desa di Kecamatan Long Apari akan memasang bendera Malaysia.

"Terutama di salah satu tower yang dibangun pemerintah, ada tower, tapi tidak ada fungsinya. Tower telekomunikasi dibangun sejak 2012. Tapi, hingga sekarang, HP kami tidak bisa dipakai menelepon. Jika kami bergabung dengan Malaysia, pasti bukan hanya telekomunikasi yang akan dipasang, melainkan juga infrastruktur pun akan lancar, selancar perekonomian Malaysia," pungkasnya. (regional.kompas.com - 18102014)

Presiden Akan Resmikan Bandara di Perbatasan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan meresmikan Bandara Long Bawan, Kabupaten Nunukan, di kawasan perbatasan Kaltim dengan Malaysia bagian timur, bersamaan dengan peresmian sejumlah proyek besar lain di Kaltim.

"Anggaran yang digunakan untuk pengembangan Bandara Long Bawan pada akhir 2013 sudah tuntas 100 persen sehingga saat ini tinggal melakukan lapisan tambahan pada landasan pacu," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Zairin Zain di Samarinda, Jumat (7/3).

Ia mengatakan, rencananya peresmian dilakukan secara serentak bertepatan saat Kaltim menjadi tuan rumah Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional pada 18-23 Juni 2014 di Stadion Madya Sempaja, Samarinda. Menurut dia, di antara tanggal itulah kemungkinan Presiden akan meresmikan sejumlah proyek sekaligus menghadiri atau membuka Gelar TTG Nasional di Samarinda, Kaltim.

Sejumlah proyek akan diresmikan oleh Presiden antara lain Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, PT Pupuk Kaltim V di Bontang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutai Timur, dan pembangkit listrik suplai Sistem Mahakam.

Dalam kesempatan itu Prwsiden juga dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus Institut Teknologi Kalimantan (ITK), kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), pembangunan pipa laut oleh Total E&P Indonesia untuk menunjang operasional PT Pupuk Kaltim V, dan pembangunan pelabuhan kargo yang bekerjasama dengan PT Pelindo. (republika.co.id 17032014)

Ribuan siswa di perbatasan ikuti penyuluhan bela negara

Ilustrasi

Ribuan siswa siswi SMA di perbatasan mengikuti penyuluhan bela negara yang dilaksanakan TNI AD dari Satgas Pamtas Yonif 100/Raider Bukit Barisan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Komandan Satgas Pamtas Yonif 100/Raider Bukit Barisan, Letkol Inf Safta Feriansyah di Nunukan, Rabu menyatakan, penyuluhan bela negara ini dilaksanakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme para siswa siswi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Ia mengaku sengaja menghadirkan siswa siswi sebagai peserta penyuluhan untuk menjaga nasionalisme bagi mereka selaku generasi muda.

Penyuluhan bela negara ini menghadirkan pemateri dari kalangan TNI dan kepolisian setempat dalam rangkaian dari bakti sosial, kata dia.

"Kenapa pesertanya kami ambil dari kalangan siswa siswi karena sebagai generasi muda perlu memahami pentingnya sikap nasionalisme terutama di wilayah perbatasan ini," katanya.

"Kita tidak inginkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sendiri menjadi luntur, apalagi kondisi di wilayah perbatasan (Indonesia-Malaysia) di Kabupaten Nunukan diketahui bersama ketergantungan sosial ekonomi masyarakat kepada Malaysia sangat tinggi," katanya. (antaranews.com 26022014)

Pemerintah Kembangkan Pesantren Perbatasan

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Ace Saepuddin mengatakan, latar belakang pengembangan program pesantren perbatasan ini sebagai bentuk penguatan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, untuk menjaga rasa nasionalisme santri yang berasal dari wilayah perbatasan tersebut.

“Tahun ini adalah tahun keempat pengembangan porgram pesantren perbatasan. Saat ini, pengembangan program ini sudah berjalan di enam wilayah di daerah perbatasan,” kata Ace, Senin (23/12).

Di antaranya, dia menjelaskan, di Pulau Sebatik yang berada di perbatasan Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia, dan di wilayah Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia. 

Warga di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak, Malaysia.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengembangkan program pesantren perbatasan di beberapa wilayah Tanah Air. Sebab, pembangunan di wilayah perbatasan dinilai masih belum memadai.

Juga, di wilayah Sabang, Aceh, yang berbatasan dengan Laut India dan Thailand-Malaysia. Kemudian, di wilayah Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan dengan Timor Leste dan di Merauke, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini.

"Saat ini, Kemenag tengah fokus mengembangkan pesantren perbatasan di Pulau Parit di Kabupaten Karimun yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura," jelas Ace.

Sama seperti program pesantren perbatasan lainnya. Di wilayah Karimun ini pemerintah daerah (pemda) bertugas menyediakan lahan 10 hektare, sedangkan Kemenag menyiapkan dana awal Rp 2,5 miliar untuk pembangunan pesantren perbatasan.

Kemenag juga menyiapkan tenaga pendukung pengembangan pesantren perbatasan yang diambil dari santri berprestari dan santri yang lulus dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Mereka akan menjadi guru agama sekaligus pendamping pengembangan pertanian.

Ace mengungkapkan, saat ini enam program pengembangan pesantren perbatasan sudah menunjukkan hasil yang cukup membanggakan.

"Yang paling maju ada di Kaltim, di sana tidak hanya pesantren, tapi juga ada pendidikan formal," jelasnya. Sebagian besar santri di sana adalah anak para pekerja sawit yang kurang mendapat akses pendidikan formal.

Menurut Ace, program ini juga ingin menepis pandangan orang yang menganggap tidak penting pendidikan agama di perbatasan.

Padahal, pendidikan pesantren dapat menggembleng karakter keislaman maupun kebangsaan. Dengan demikian, nasionalisme siswa dan santri yang berada di perbatasan semakin tumbuh.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Afrizal mengatakan, pengembangan pesantren perbatasan, khususnya di wilayah Pulau Parit, Kabupaten Karimun, akan dapat menjaga wilayah ini dari berbagai nilai negatif dari luar Indonesia.

"Wilayah kami berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Sering kali wilayah perbatasan ini menjadi akses mudah masuknya nilai buruk dari luar," ujar Afrizal.

Lain halnya dengan Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Atambua NTT pimpinan KH Kamali. Menurut Kiai Kamali, pondok pesantren ini memiliki posisi penting dalam peristiwa integrasi Timor Timur, yakni menampung ribuan warga Timor Timur yang prointegrasi.

Lokasi pondok pesantren yang berada di lingkungan mayoritas pemeluk Kristiani ini menjadi contoh kuat bagaimana toleransi menjadi kekuatan umat beragama di sana. "Beberapa kali uskup agung Atambua datang berkunjung ke tempat kami, termasuk kunjungan pejabat dari pusat,” kata Kamali.  ( republika.co.id 241213 )

Perbatasan pun Perlu Dijaga “Leopard”

Tank Leopard TNI AD

 

Maraknya kejahatan di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Kalimantan membuat keberadaan kendaraan tempur seperti tank leopard sangat diperlukan.

“Di perbatasan masih sering terjadi pembalakan liar, pertambangan liar, dan pencurian ikan. Orang luar seperti sudah ingin caplok sekitar perbatasan kita. Dengan adanya Leopard akan membuat moril lawan jatuh,” kata Pangdam Komando Daerah Militer (Pangdam) VI / Mulawarman, Mayjen TNI Dicky Wainal Usman saat menerima kunjungan wartawan di Markas Komando Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Sabtu (28/12/2013).

Menurut dia, keberadaan Leopard akan semakin memperkuat alat utama sistem persenjataan canggih yang ada di jajaran Kodam VI/Mulawarman. Pasalnya, saat ini, tank yang ada di Kodam merupakan tank ringan berjenis AMX dan Scorpion.

“Paling tidak, satu kompi tank Leopard (delapan unit) dapat ditempatkan di Kalimantan,” tuturnya

Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini Kodam Mulawarman akan menerima Multi Launcher Roket System (MLRS). Selain itu sudah terbentuk Skuadron Penerbad yang diperkuat empat heli tempur dan empat heli angkut.

Saat ini, kata Dicky, Kodam Mulawarman juga sudah menyiapkan satu batalyon kavaleri. Sebelumnya, Kodam tersebut hanya memiliki detasemen kavaleri. Plus penambahan pos-pos gabungan dengan Malaysia untuk menjaga perbatasan.

Keberadaan pos ini, lanjut Dicky untuk mempersempit upaya adanya pemindahan patok perbatasan dan untuk menghalau para pembalak yang notabene berasal dari Malaysia. Mengingat, Kodam Mulawarman bertanggung jawab menjaga perbatasan di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. ( soloblitz 291213 )

130 Marinir Akan Dikirim ke Ambalat Mewaspadai Gerakan Pasukan Malaysia

SURABAYA - Jumlah pasukan TNI di blok Ambalat terus diperkuat. Termutakhir sebanyak 130 prajurit Petarung Korps Marinir dari Pasmar-1, bakal segera dikirim ke Pulau Ambalat.

Mereka, merupakan anggota korp marinir yang akan melaksanakan Satgas Ambalat XVII TA 2013 yang dipimpin Kapten Marinir A. Fauzi, di Bapra Yonif-5 Marinir, Ujung, Surabaya. Ratusan personel itu, diminta mengamati dan mengawasi gerak pasukan Malaysia di blok tersebut.

Sebelum dikirim, 130 marinir itu mendapat pembekalan dari Komandan Gugus Tempur Laut Wilayah Timur (Danguspurlatim) Laksamana Pertama TNI Arie Soedewo, Selasa (23/7/2013).

"Para prajurit harus melakukan pengamatan dan waspadai gerakan pasukan Malaysia di Pulau Sebatik Utara. Kemudian, pertahankan garis paralel perbatasan di Pulau Sebatik. Laksanakan penyiapan pertahankan garis paralel perbatasan di pulau itu," kata Arie.

Perwira bintang satu ini juga meminta, seluruh prajurit mewaspadai pergerakan dan pergeseran kekuatan Malaysia di sekitar Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. "Laporkan setiap perubahan perkembangan situasi kepada satuan atas," tandasnya.

Sumber: tribunnews.com - Rabu, 24 Juli 2013

 

Nunukan Kembangkan Energi Surya di Perbatasan

Nunukan (ANTARA Kaltim) - Krisis listrik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang selama ini belum teratasi, memaksa pemerintah kabupaten Nunukan Kalimantan Utara untuk mengembangkan energi tenaga surya serta tenaga mikro hidro melalui program "perbatasan terang benderang", demikian laporan dengan mengutip pernyataan pejabat PLN setempat, Senin.

Harapan masyarakat perbatasan untuk bisa menikmati listrik, layak menjadi pertimbangan. Sebagaimana kelayakan hidup masyarakat lainnya, maka masyarakat di wilayah perbatasan pun tentunya berhak untuk demikian.

Terkait dengan upaya menumbuhkan kehidupan layak bagi masyarakat di wilayah itu, maka diharapkan melalui program "Perbatasan Terang Benderang" tersebut benar-benar mampu menjawab segala persoalan kelistrikan di Kabupaten Nunukan yang kondisi geografisnya terdiri dari berbagai pulau dan masyarakatnya hidup berkelompok.

Upaya pemerintah daerah setempat untuk membenahi sektor kelistrikan itu, sebelumnya Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nunukan, Yosua Batara Payangan, menyatakan telah dilakukan berbagai langkah dengan menganggarkan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah Pulau Sebatik dan daerah lainnya yang tidak bisa dibangunkan jaringan listrik.

Selain itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan hidro mikro, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kecamatan Sembakung dan Lumbis ditambah lagi pembangunan PLTD di Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku baru-baru ini.

Ia menyadari, upaya pemerintah daerah itu masih jauh dari harapan masyarakat berhubung belum dapat merealisasikan keinginannya secara keseluruhan. Tetapi dengan adanya program "Perbatasan Terang Benderang" ini dapat menjadi solusi mengatasi krisis listrik di wilayah itu secara bertahap.

Sebagaimana yang disampaikan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, I Nyoman S pada saat peresmian pemakaian PLTD Desa Pemeliangan bahwa pihaknya akan terus berupaya menerangi seluruh wilayah nusantara. Dan diperkirakan 2020, sekitar 90 persen wilayah Indonesia telah dapat teraliri listrik.

Menurutnya, listrik memang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat ini termasuk di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

I Nyoman S menyatakan, dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Sebaung dengan kekuatan daya 2X5 megawatt dapat menjadi solusi awal mengatasi listrik di Kabupaten Nunukan. Pembangkit ini akan mengaliri dua pulau yakni Pulau Nunukan dan Sebatik menggunakan kabel bawah laut.

PLTG yang saat ini dalam proses pembangunan jaringan saluran udaranya dan diperkirakan Juni 2013 telah berfungsi, maka PLTS yang ada di Pulau Sebatik dengan kekuatan daya 340 kilowatt yang dapat mengaliri 800-1.000 rumah pelanggan dapat dipindahkan ke Kecamatan Sebuku yang belum mendapatkan pelayanan listrik, kata GM PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara.

"Sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemkab Nunukan dalam hal pengadaan listrik di wilayahnya patut diacungi jempol. Karena yang saya ketahui, pemda Nunukan sangat intens membenahi sektor ini," ucap I Nyoman S di Sebuku.

Sehubungan dengan itu, dia menyatakan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pada pasal 4 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana untuk sarana listrik bagi masyarakat yang tidak mampu dan pedesaan, daerah terpencil serta wilayah perbatasan.

Ia berjanji melalui aturan ini, PT PLN siap bekerjasama dalam hal pengoperasian dan pelayanan listrik bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan agar program 2020 itu dapat pula terealisasikan.

I Nyoman S menjelaskan bahwa sampai saat ini wilayah Provinsi Kaltim dan Kaltara yang telah teraliri listrik sekitar 72 persen atau jauh lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Timur yang baru sekitar 67 persen dan 60 persen.

Jadi, pelayanan listrik bagi masyarakat Provinsi Kaltim dan Kaltara termasuk masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan jauh lebih baik.

Sementara itu, Bupati Nunukan, Drs Basri mengungkapkan Pemkab Nunukan selalu berupaya melayani masyarakatnya dengan ketersediaan listrik melalui program "Perbatasan Terang Benderang" yakni senantiasa menyisipkan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya.

Menurut Basri, apabila listrik tidak ada maka segala keperluan masyarakat di wilayah perbatasan ini akan terhambat termasuk investasi akan sulit masuk menanamkan modalnya.

Oleh karena itu, dia sangat mengharapkan kerjasama PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara senantiasa bahu membahu mengatasi krisis listrik di wilayah perbatasan ini.


Terintegrasi

Kepala Bidang Ketenagalistrikan Distamben dan SDM Kabupaten Nunukan, Yosua Batara Payangan menyatakan, dalam waktu dekat ini Pemkab Nunukan telah memprogramkan pula pembangunan PLTD yang merupakan pembangkit integrasi pada tiga kecamatan sekaligus yakni Kecamatan Sembakung, Tulin Onsoi dan direncanakan pembangkitnya berada di Kecamatan Sebuku.

PLTD yang akan dibangun tersebut berkekuatan daya sebesar 3 megawatt, pembangunan jaringannya dimulai dari Desa Atap Kecamatan Sembakung hingga Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku dengan panjang sekitar 27,5 kilometer.

Pembangunan pembangkit ini, kata Yosua untuk mengatasi krisis listrik di wilayah tersebut dan hal ini telah dikoordinasikan dengan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara menyangkut segala perencanaannya.

"Pembangkit listrik itu nantinya akan dibangun di Sebuku karena kecamatan ini berada di tengah-tengah dari ketiga kecamatan yang dialiri tersebut," sebut Yosua seraya menambahkan juga akan mengaliri Desa Sekikilan, SP1, SP2 dan SP3.

Pembangkit ini akan dikerjasamakan yaitu PT PLN yang menanggung pembangunan jaringan dari Desa Atap menuju Kecamatan Sebuku sepanjang 27,5 kilometer tadi dan Pemkab Nunukan yang membangun jaringan dari Desa pembeliangan Kecamatan Sebuku menuju Desa Atap sepanjang lima kilometer.

Nama
Email
Komentar	500 Karakter Tersisa
		Masukkan karakter yang terdapat pada gambar

Sumber: antarakaltim.com - 20 Mei 2013