Wabup Lepas 15 Pasukan Ekspedisi Perbatasan

NUNUKAN- Wakil Bupati Nunukan Hj Asmah Gani, Jumat (13/4) pagi kemarin melepas 15 pasukan tim ekspedisi khatulistiwa didaerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pelepasan dilakukan melalui upacara di depan Pos Angkatan Laut di Kecamatan Sebatik.

Dalam sambutannya saat menjadi inspektur upacara, pihaknya berharap dengan kegiatan ekspedisi khatulistiwa oleh TNI dengan melakukan penjelajahan melewati patok-patok perbatasan antara Negara ini dapat memberi banyak manfaat.

“Kami harapkan dengan adanya kegiatan penjelajahan ini, disamping tetap menjaga patok atau tapal batas yang semakin hari semakin bergeser, juga dapat menghapus ketimpangan atau kesenjangan ekonomi masyarakat perbatasan dengan warga negara tetangga,” katanya.

Komandan Kodim Dandim 0911/NNK, Letkol Inf Heri Setya Kusdiananta yang turut hadir dalam upacara tersebut menjelaskan bahwa rencana awal dari tim penjelajah ekspedisi khatulistiwa ini diikuti oleh 25 personil. Namun karena kondisi medan yang sulit menjadi pertimbangan sehingga jumlah anggota tim dikurangi menjadi 15 orang yang terdiri dari Marinir, Kopasus, Paskas dan Raider 500.

“Jadi rencana awalnya tim penjelajah ini ada 25 personil pasukan elit, namun mengingat kondisi medan yang tidak memungkinkan, sehingga dikurangi menjadi 15, karena ini dapat mempercepat setiap pergerakan mereka, kan kalau banyak terkadang harus saling menunggu jika menemui halangan yang cukup sulit,” ujarnya.

Dijelaskan, salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah memetakan kondisi perbatasan yang menjadi tugas TNI sebagai penjaga perbatasan. Kegiatan seperti ini rencananya akan dijadikan sebagai program rutin dilakukan disetiap tahunnya.

“Kita tidak ingin jika nantinya kita turun untuk sekedar melihat wilayah perbatasan namun kita tidak didukung oleh pengetahuan yang cukup tentang perbatasan kita sendiri dan ini merupakan upaya pertahanan NKRI,” ujarnya. (kh)

Sumber: Korankaltim.co.id - Minggu, 15 April 2012

Tank Malaysia Siaga di Perbatasan Kalimantan

TEMPO.CO, Balikpapan - Komando Daerah Militer VI Mulawarman menuturkan, di perbatasan Indonesia-Malaysia, sudah berjajar tank-tank jenis PT–91 buatan Polandia yang beratnya hingga 50 ton. Tank-tank milik Malaysia ini memang dipersiapkan untuk pengamanan perbatasan di sepanjang Kalimantan. “Tank-tank Malaysia sudah siap di perbatasan Kalimantan,” kata Panglima Kodam Mulawarman Mayor Jenderal Subekti, Selasa, 10 April 2012.

Bukan hanya itu. Malaysia, kata Subekti, juga membangun infrastruktur jalan penghubung di wilayahnya sendiri untuk memudahkan pergerakan pasukan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Dengan situasi seperti itu, Subekti memaklumi jika saat ini pemerintah melakukan pengadaan tank Leopard buatan Jerman yang bobotnya hingga 62 ton. Batalyon tank Leopard itu nantinya akan ditempatkan di perbatasan, baik di Bulungan, Sangata, serta Malinau. Secara total, batalyon tank Bulungan akan memiliki sebanyak 44 Leopard. Keseluruhan pengadaan perlengkapan dan sarana batalyon bisa dituntaskan pada Oktober 2013 mendatang.

Subekti mengatakan batalyon tank Leopard itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan serta kewibawaan Indonesia di mata negara tetangga. Dia menilai tank tempur Kodam Mulawarman jenis AMX–13 dan panser Sarasin, Saladin, dan Perret, sudah ketinggalan zaman. “Bila dibandingkan tank Malaysia, seperti mainan saja tank TNI. Dalam kategori strategi militer, tank TNI sudah dianggap tidak ada, saking tuanya,” katanya.

Subekti memastikan keberadaan batalyon Leopard akan mampu meningkatkan kewibawaan Indonesia di mata negara-negara tetangga. Alat tempur darat tersebut mampu menyaingi persenjataan tank tempur Malaysia.

Selain batalyon Leopard, pengamanan perbatasan juga diperkuat oleh pembentukan skuadron helikopter tempur yang berpusat di Berau. Skuadron ini nantinya dilengkapi oleh 16 pesawat helikopter serang buatan PT Dirgantara Indonesia, Agusta 129 Mangusta dari Italia, dan Super Cobra buatan Amerika Serikat.

Super Cobra adalah helikopter buatan Bell, hasil pengembangan dari Huey Cobra yang berjaya di perang Vietnam. Senjatanya adalah senapan mesin gatling 20 mm, roket Hydra, rudal Sidewinder untuk pertempuran udara, dan rudal penghancur tank Hellfire.

TNI, kata Subekti, menginginkan Super Cobra sebagai pilihan utama, di samping juga heli serbaguna Agusta Westland buatan Italia. Bahkan, kalau dapat izin, ia juga menginginkan heli Apache buatan Amerika Serikat karena dianggap sangat cocok untuk pengamanan perbatasan.

Untuk pengamanan perbatasan di darat, akan dilakukan oleh tiga batalyon gabungan infanteri dan artileri yang memiliki persenjataan anti-tank yang dapat membidik tank dari jarak 6 kilometer serta multiple launch rocket system (MLRS) Astros II buatan Brasil. Kata Subekti, seluruh persenjataan dan personel baru ini akan tersedia secara bertahap mulai tahun 2012 ini.

Menurut Subekti, ketersediaan alat utama sistem senjata dan personel di perbatasan itu akan sangat berdampak pada perimbangan kekuatan Indonesia dengan negara tetangga, terutama dengan negara yang berbatasan langsung di Kalimantan. “Saat ini kita memang tidak memiliki musuh yang eksplisit, yang nyata. Tapi setiap hari kita dilecehkan di perbatasan dengan adanya patok yang digeser-geser,” ujarnya. 

Selasa, 10 April 2012 | 11:32 WIB
Sumber:  tempo.co.id

Kopassus Sisir Perbatasan RI-Malaysia

JAKARTA - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menggelar Ekspedisi Khatulistiwa 2012.  Dalam ekspedisi tersebut, selama tiga bulan pasukan elit TNI AD itu akan menyusuri wilayah di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, Tim Ekspedisi juga akan masuk ke pedalaman Kalimantan.

Kepala Penerangan Kopassus, Letkol (Inf) Taufik Sobri, mengatakan bahwa ekspedisi itu melibatkan 977 orang. "Dari Kopassus ada 200-an," papar Sobri di sela-sela acara lomba menembak bagi wartawan sebagai rangkaian acara peringatan hari ulang tahun Kopassus ke-60 di Markas Kopassus, Cijantung Jakarta Timur, Minggu (14/4).

Dipaparkannya, ekspedisi itu sudah dimulai pada 3 April lalu dan akan berakhir pada 10 Juli mendatang. Namun dalam ekspedisi itu Kopassus juga melibatkan pihak lain.

"Ada Paskhas TNI AU dan Marinir. Tim ekspedisi juga melibatkan tim ahli dari perguruan tinggi dan kelompok pecinta alam," papar perwira menengah di korps elit TNI pemilik semboyan Tribuana Chandraca Satya Dharma itu.

Terdapat tiga tim dalam ekspedisi tersebut. Yakni Tim Penjelajah, Tim Peneliti dan Tim Komunikasi Sosial. Tim Penjelajah bertugas membuka jalan di wilayah perbatasan dengan Malaysia maupun pedalaman di hutan Kalimantan.

Tim Penjelajah juga dibekali peralatan lengkap untuk komunikasi dan GPS. "Kita masuk ke titik-titik perbatasan. Bukan patok yang kita jadikan acuan karena itu bisa digeser. Kita mengacu ke koordinat titik perbatasannya," ucapnya.

Dari Kopassus terdapat 47 anggotanya yang terlibat dalam Tim Penjelajah. Mereka adalah tentara yang memiliki spesialisasi jelajah rawa, laut, sungai dan pantai atau sering disingkat Tim Ralasuntai.

Sementara Tim Peneliti bertugas menginventarisir potensi Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah perbatasan ataupun pedalaman Kalimantan. Tim Peneliti di ekspedisi itu akan mengambil sampel tanah dan kandungan di dalamnya, serta tumbuhan yang berpotensi untuk dimanfaatkan.

Ada pun Tim Komunikasi Sosial akan masuk ke masyarakat yang tingal di perbatasan maupun pedalaman. "Kita akan identifikasi persoalan masyarakat di perbatasan. Misalnya mengapa mereka menjadi begitu tergantung pada Malaysia," paparnya.

Ditambahkannya, temuan dari lapangan akan dilaporkan ke Pos Komando (Posko) ekspedisi di Gedung Serbaguna, Makopassus. "Ada update informasi setiap hari. Setiap temuan  akan dilaporkan ke Posko di Makopassus.  Nanti akan ada output dari kami sebagai hasil ekspedisi," tuturnya.(ara/jpnn)

Minggu, 15 April 2012 , 00:15:00

Ekspedisi Khatulistiwa 2012

TNI Garap Pengembangan 3 Bandara di Perbatasan

Personel TNI Angkatan Darat yang tergabung di Kodam VI Mulawarman, akan menggarap pengembangan tiga bandara di perbatasan Kalimantan Timur.

Tiga bandara itu adalah Bandara Long Apung di Malinau, Long Bawang di Nunukan, dan Bandara Data Dawai di Kutai Barat.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak mengutarakan, pengembangan ketiga bandara dimulai April mendatang. Total Dananya Rp 600 miliar, bersumber dari APBD Provinsi Kaltim dan APBD ketiga kabupaten itu.

"Pengembangan ini akan membuka kawasan terisolir di perbatasan," kata Awang, seusai Serah Terima Jabatan Pangdam VI Mulawarman dari Mayjen TNI Tan Aspan kepada Mayjen TNI Subekti, Selasa (20/3/2012).

TNI AD dianggap mampu, memiliki cukup personel, juga memiliki peralatan. Keputusan kerja sama ini sudah disetujui Presiden.

Ketiga bandara ini nantinya bisa didarati pesawat jenis ATR 40 dan 70, sehingga akan memperlancar distribusi sembako.

Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subekti mengatakan, pengembangan ketiga bandara itu, semuanya dilakukan personel TNI AD. TNI memiliki peralatan berat melalui unit Denzipur. Termasuk pengangkutan alat berat ke kawasan perbatasan itu, yang akan menggunakan pesawat Hercules.

"Pengerjaan full dilakukan TNI. Ini karena susah mencari tenaga kerja untuk ditempatkan di sana," kata Subekti. 

Sumber: BALIKPAPAN, KOMPAS.com  Selasa, 20 Maret 2012 | 22:38 WIB

KAWASAN PERBATASAN: Peta pengembangan dituntaskan

Selasa, 24 Januari 2012 | 11:42 WIB

JAKARTA: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menuntaskan  penyusunan rancangan besar pengembangan kawasan perbatasan yang juga  memuat Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang masuk kategori pulau yang berbatasan dengan negara lain.

 

Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet Retno Puji Budi Astuti mengatakan penyusunan rancangan besar untuk pengembangan kawasan perbatasan itu penting karena dari sekitar 17 ribu pulau yang dimiliki Indonesia pada saat ini, terdapat 92 pulau yang berbatasan dengan negara lain.

 

"Kalau itu tidak dituntaskan maka kondisi ini sangat mudah bagi arus keluar masuk barang illegal, baik barang yang masuk untuk menghindari bea masuk dari praktik penyelundupan, pencurian sumber daya alam berupa illegal logging dan illegal fishing), bahkan perdagangan manusia, serta konflik dengan negara tetangga," ujarnya sebagaimana dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, hari ini (24/01).

 

Dia menambahkan rancangan besar itu juga masuk program Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2012 yang akan memfokuskan pengelolaan PPKT untuk 31 pulau yang berpenghuni.

 

Selain itu, lanjutnya, pemerintah menyadari bahwa PPKT itu mempunyai keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi yang sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan serta penting untuk penyangga kedaulatan bangsa.

 

"Untuk itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya berbagai upaya untuk mengantisipasi hal yang merugikan bagi kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai program pada PPKT."

 

Menurut Retno, program-program pada PPKT itu ditujukan untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62/2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

 

"Menko Polhukam telah ditunjuk menjadi Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan PPKT, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan PPKT antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya lagi.

 

Dalam hal ini, tambahnya, koordinasi itu meliputi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya.

Sumber:  bisnis.com

Sebatik Rawan Penyelundupan

SEBATIK – Menjadi beranda depan NKRI di wilayah Utara Kaltim, Kecamatan Sebatik merupakan pintu strategis sekaligus rawan masuknya barang dan aktivitas ilegal dari negara tetangga Malaysia.

“Karena itu, pengawasan dan pengamanan akan senantiasa ditegakkan. Tapi, tugas itu tentu saja tidak hanya milik Polri, tapi didukung TNI, pemerintah daerah serta tokoh masyarakat,” kata Kapolda Kaltim, Irjen (Pol) Bambang Widaryatmo di sela-sela kunjungan kerja ke Kecamatan Sebatik untuk memantau kinerja Polsek Sebatik dan Sebatik Barat.

Ditambahkan, barang dan aktivitas ilegal yang rawan itu seperti peredaran narkoba, di mana beberapa kasus juga telah diungkap jajaran Polres Nunukan, lalu dugaan aktivitas teroris, bahan peledak, trafficking serta aktivitas lainnya yang dilakukan jaringan internasional.

Yang paling kuat untuk menangkis berbagai aktivitas ilegal termasuk pengaruh narkoba, lanjut Kapolda, adalah peran serta masyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda bersama-sama membendung generasi muda untuk mendekati yang namanya narkoba. Lalu, melaksanakan kegiatan yang mengarah pada hal positif atau olahraga.

“Peran masyarakat juga kami harapkan untuk membendung pengaruh aktivitas negatif. Apalagi, Sebatik ini berhadapan langsung dengan Tawau-Malaysia, segala kemungkinan pengaruh yang tidak baik akan mempengaruhi generasi muda. Karena itu, salah satu pengamanan yang paling efektif adalah peran masyarakat,” lengkap Kapolda.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Nunukan AKBP Achmad Suyadi SiK menyebutkan, untuk pulau Sebatik yang telah memekarkan diri dari 2 kecamatan menjadi 5 kecamatan seyogianya perlu penambahan unit Polsek baru. Paling tidak, perlu penambahan personel demi menambah kekuatan pengawasan lebih maksimal.

Selain Kapolda, perwira Polda Kaltim lain yang turut sambangi Sebatik seperti, Karo Saarpras Kombes Pol Drs. Rochmad, Dir Sabhara Kombes Pol Drs. Bastomy sanap, SH, Dir Reskrimsus Kombes Pol Drs. Imam Sumantri Msi, Dir Lantas Kombes Pol R Nurhadi Yuwono, SiK, Dir Resnarkoba Kombes Pol Drs zulkifli, Dir Intel Kombes Pol Drs Juhartana, Dir Polair Kombes Pol Drs Sukadji MM, Dir Tahti AKBP Drs RP Argo Yuwono SiK, Dir Bimas Kombes Pol  Drs Edward Efraim Tamboto, Koorspri Kompol Anggie Yulianto P SH, SiK. Untuk diketahui, Kapolda beserta rombongan take off dari Tarakan menuju Sebatik menggunakan helikopter heli belt, dan heli Sekorsky S- 76C.

Selain bertatap muka dengan tokoh masyarakat Orang nomor satu di Polda Kaltim ini juga menyempatkan diri mengunjungi Patok III Desa Aji Kuning, Pos Pol dan beberapa fasilitas Polri lainnya. Turut hadir utusan Polisi Diraja Malaysia, LO Konsulat RI di Tawau serta tokoh masyarakat Sebatik H Herman dan H Ali, Camat Sebatik serta unsur Muspika. (ica)

 

Sumber:

NUSANTARA - KALTIM

Selasa, 20 Desember 2011 , 10:59:00

Sebatik Rawan Penyelendupan

 

Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan RI

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain :

1. Mempunyai dampak pentingbagi kedaulatan negara.
2. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
3. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara.
4. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Ketahanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung ketahanan nasional dalam kerangka NKRI.

Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi concern setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (neighbourhood countries). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Sabarno, 2001) .

Kondisi Daerah Perbatasan Saat Ini

Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (transnational crimes). Kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek Pancagatra yaitu :

• Aspek Ideologi.

Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Pada saat ini penghayatan dan peng-amalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu metoda pembinaan ideologi Pancasila yang terus-menerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa.

• Aspek Politik.

Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang ke-rawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai

ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia (Serawak & Sabah) dan Philipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.

• Aspek Ekonomi.

Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain :

1. Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
4. 4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (blank spot).

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris.

• Aspek Sosial Budaya.

Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga.

• Aspek Pertahanan dan Keamanan.

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung. Daerah perbatasan rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya.

Permasalahan Yang Dihadapi

Penanganan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Lebih memprihatinkan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara, seperti lepas dari perhatian dimana penanganan masalah daerah batas negara menjadi domain pemerintah pusat saja, pemerintah daerahpun menyampaikan keluhannya, karena merasa tidak pernah diajak serta masyarakatnya tidak mendapat perhatian. Merekapun bertanya siapa yang bertanggung jawab dalam membina masyarakat di perbatasan ? Siapa yang harus menyediakan, memelihara infrastruktur di daerah perbatasan, terutama daerah yang sulit dijangkau, sementara mereka tidak tahu dimana batas-batas fisik negaranya ?

Kenyataan di lapangan ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Dalam hal ini, masalah koordinasi yang kurang mantap dan terpadu menjadi sangat perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sebagaimana hendaknya melibatkan banyak instansi (Departemen/LPND), baik instansi terkait di tingkat pusat maupun antar instansi pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, belum terkoordinasinya pengembangan kawasan perbatasan antar negara dengan kerjasama ekonomi sub regional, seperti yang ditemui pada wilayah perbatasan antara Malaysia Timur dengan Kalimantan dengan KK Sosek Malindo dan BIMP-EAGAnya, serta dengan rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sanggau di Kalimantan Barat dan KAPET SASAMBA di Kalimantan Timur yang secara konseptual dan operasional perlu diarahkan dan dirancang untuk menumbuhkan daya saing, kompabilitas dan komplementaritas dengan wilayah mitranya yang ada di negara tetangga.

Selain isu koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan, komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan wilayah perbatasan telah mengalami reorientasi yaitu dari orientasi keamanan (security approach) menjadi orientasi kesejahteraan/pembangunan (prosperity/development approach). Dengan adanya reorientasi ini diharapkan penanganan pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :

1. a) Pendekatan keamanan yang diterapkan Mabes TNI di dalam penanganan KK Sosek Malindo, walaupun berbeda namun diharapkan dapat saling menunjang dengan pendekatan pembangunan.
2. b) Penanganan KK Sosek Malindo selama ini ternyata tidak tercipta suatu keterkaitan (interface) dengan program pengembangan kawasan dan kerjasama ekonomi regional seperti BIMP-EAGA, yang sebenarnya sangat relevan untuk dikembangkan secara integrative dan komplementatif dengan KK Sosek Malindo.
3. c) Terkait dengan beberapa upaya yang telah disepakati di dalam pengembangan kawasan perbatasan antar negara, khususnya di Kalimantan dengan KK Sosek Malindonya, diperlukan pertimbangan terhadap upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan tersebut melalui penanganan yang bersifat lintas sektor dan lintas pendanaan.

Isu pengembangan daerah perbatasan lainnya secara umum diilustrasikan sebagai berikut :

1. Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan sekitar 200 hektare hutan wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia (Media Indonesia, 21 Juni 2001). Ancaman hilangnya sebagian wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur akibat rusaknya patok batas negara setidaknya kini menjadi 21 patok yang terdapat di Kecamatan Seluas, kabupaten Bengkayang, memerlukan perhatian. Selain di Kabupaten Bengkayang, kerusakan patok-patok batas juga terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing berjumlah tiga dan lima patok (Media Indonesia, 23 Juni 2001).
2. Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar pelaku sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat. Misalnya, kasus illegal lodging yang juga terkait dengan kerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih keuntungan dalam penjualan kayu. Depertemen Kehutanan pernah menaksir setiap bulannya sekitar 80.000-100.000 m³ kayu ilegal dari Kalimantan Timur dan sekitar 150.000 m³ kayu ilegal dari Kalimantan barat masuk ke Malaysia (Kompas, 20 Mei 2001).
3. Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih . Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.
4. Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya.
5. Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap hankam dan politis mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia, dimana terjadi banyak pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Malaysia. Ancaman di bidang hankam dan politis ini perlu diperhatikan mengingat kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya di Kalimantan Barat dengan Serawak/Sabah hanya ada 2 pos lintas batas legal dari 16 pos lintas batas yang ada.
6. Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia berlatar belakang untuk memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian Malaysia lebih berkembang.
7. Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah negara pemicu orientasi perekonomian masyarakat, seperti di Kalimantan, akses keluar (ke Malaysia) lebih mudah dibandingkan ke ibukota kecamatan/kabupaten di wilayah Kalimantan.
8. Tidak tercipta keterkaitan antar kluster social ekonomi baik kluster penduduk setempat maupun kluster binaan pengelolaan sumber daya alam di kawasan, baik keterkaitan ke dalam maupun dengan kluster pertumbuhan di negara tetangga.
9. Adanya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek ke-amanan dan politis, maupun pelanggaran dan eksploitasi sumber daya alam yang lintas batas negara, baik sumber daya alam darat maupun laut.

Berdasarkan isu strategis dalam pengelolaan daerah perbatasan negara selama ini, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang menonjol di daerah perbatasan sebagai berikut :

1. Belum adanya kepastian secara lengkap garis batas laut maupun darat.
2. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi maupun komunitasnya.
3. Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti penyelundupan kayu/illegal lodging, tenaga kerja dan lain-lain.
4. Pengelolahan perbatasan belum optimal, meliputi kelembagaan, kewenangan maupun program.
5. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil hutan dan kekayaan laut.
6. Munculnya pos-pos lintas batas secara ilegal yang memperbesar terjadinya out migration, “economic asset” secara ilegal.
7. Mental dan professional aparat (stake holders di pusat dan daerah serta aparat keamanan di pos perbatasan).

Perkembangan Lingkungan Strategis

Masalah perbatasan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik internasional, regional maupun nasional. Dalam era globalisasi, dunia makin terorganisasi dan makin tergantung satu sama lain serta saling membutuhkan. Konsep saling keterkaitan dan ketergantungan dalam masyarakat internasional berpengaruh dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamananan. Berbagai negara sambil tetap mempertahankan identitas serta batas-batas teritorial negaranya, mereka membuka semua hambatan fisik, administrasi dan fiskal yang membatasi gerak lalu lintas barang dan orang.

Perkembangan kerjasama ASEAN diharapkan akan dapat menciptakan keterbukaan dan saling pengertian sehingga dapat dihindarkan terjadinya konflik perbatasan. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya hubungan masyarakat perbatasan baik dari sudut sosial budaya maupun ekonomi. Dalam era reformasi dan dengan kondisi kritis yang masih berkepenjangan, penanganan masalah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal.

Strategi Pengembangan Daerah Perbatasan

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Konsepsi peng-elolaan perbatasan negara merupakan “titik temu” dari tiga hal penting yang harus saling bersinergi, yaitu:

1. Politik Pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wadah NKRI.
2. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-daerah.
3. Politik luar negeri yang bebas-aktif dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh sebab itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan dan berdasarkan tiga hal tersebut di atas.

Pembentukan Kelembagaan Khusus menangani Masalah Perbatasan. Persoalan pengelolaan perbatasan negara sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara kesatuan RI,sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah. Pengelolaan perbatasan antar negara masih bersifat sementara (ad-hoc) dengan leading sektor dari berbagai instansi terkait. Pada saat ini, lembaga-lembaga yang menangani masalah perbatasan antar negara tetangga adalah:

1. General Border Committee RI-PNG diketuai oleh Panglima TNI.
2. Join Border Committee RI-PNG (JBC) diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Join Border Committee RI-UNTAET (Timtim) diketuai oleh Dirjen Pemerintah Umum Departemen Dalam Negeri.
4. Join Commisison Meeting RI – Malaysia (JCM) diketuai oleh Departemen Luar Negeri yang sifatnya kerjasama bilateral.

Dalam penanganan masalah perbatasan agar dapat berjalan secara optimal perlu dibentuk lembaga yang dapat berbentuk :

Forum/setingkatDewan dengan keanggotaan terdiri dari pimpinan Institusi terkait. Dewan dibantu oleh sekretariat Dewan. Bentuk ini mempunyai kelebihan dan penyelesaian masalah lebih terpadu dan hasilnya lebih maksimal, karena didukung oleh instansi terkait. Sedangkan kelemahannya tidak operasional, keanggotaan se-ring berganti-ganti, sehingga kurang terjadi adanya kesinambungan kegiatan.

Badan (LPND) yang mandiri terlepas dari institusi lain dan langsung di bawah presiden. Bentuk ini mempunyai kelebihan bersifat otonom, hasil kebijakannya bersifat operasional dan personil terdiri dari sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang kerjanya. Sedangkan kelemahannya dapat terjadi pengambil-alihan sektor, sehingga kebijakan yang ditetapkan kurang didukung oleh sektor terkait.

Mewujudkan sabuk pengaman (koridor). Dalam menjaga kedaulatan Negara dan keamanan. Untuk lebih mewujudkan keamanan negara RI Khususnya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga perlu diciptakan sabuk pengaman yang berfungsi sebagai sarana kontrol dimulai dari titik koordinat ke arah tertentu sepanjang perbatasan.

Penyusunan Program Secara Komprehensif dan Integral. Penyusunan program secara integral dan komprahensif dalam hal ini melibatkan sektor-sektor yang terkait dalam masalah penanganan perbatasan, seperti masalah kependudukan, lalu lintas barang/perdagangan, kesehatan, ke-amanan, konservasi sumber daya alam.

Penataan batas negara dalam upaya memperkokoh keutuhan integritas NKRI. Penataan batas seperti yang telah diuraikan di atas berupa batas fisik baik batas alamiah ataupun buatan. Dengan kejelasan batas-batas tersebut akan memperjelas kedaulatan fisik wilayah negara RI.

Pembangunan Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Perbatasan Berbasis Kerakyatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain:

1) Potensi sumber daya alam setempat

2) Kelompok swadaya masyarakat.

Sedangkan bentuk usaha percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain:

Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/kelompok-kelompok swadaya masyarakt yang sudak ada.

Pemberdayaan, pendam-pingan dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau sosial.

Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan.

Menghidupkan peran lembaga keungan mikro dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian.

Identifikasi potensi dan pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan.

Sistem Keamanan Perbatasan

Sistem keamanan perbatasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan sistem ke-amanan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga antara lain adalah Geografi, letak geografi Indonesia sangat strategis, karena berada di jalur perdagangan internasional. Hal-hal penting yang berkaitan dengan letak geografi antara lain :

Di wilayah laut, berbatasan dengan 10 negara (India,Malaysia, Singapura,Thailand, ietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia,Timor Lorosae).

Di wilayah darat, berbatasan dengan 3 negara (Malaysia,PNG dan Timor Lorosae).

Jumlah pulau 17.508, panjang pantai 80.791 Km, luas wilayah termasuk ZEE 7,7 juta Km lautan 5,8 juta Km.

Perbandingan luas wilayah darat dan laut adalah 1 : 3.

b. Sumber kekayaan alam di perbatasan perlu mendapatkan pe-ngamanan/perhatian serius yang meliputi :

1) Potensi pertambangan umum/migas

2) Potensi kehutanan

3) Potensi kehutanan/perkebunan

4) Potensi perikanan

Penutup

Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penangannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada didarah perbatasan apabila tidak dikelola akan mem-punyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesan jenjang sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Pena-nganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.

Oleh   Eddy MT. Sianturi, SSi dan Nafsiah, SP, Peneliti Puslitbang Strahan Balitbang Dephan

Daftar Pustaka

1. Depkimpraswil,2002, Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Jakarta.

2. Mickael Andjioe, 2001, Pengelolaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, http: //www. perbatasan. com

3. Pellindou P. Jack A., Ir., MM., 2002. Peningkatan Kerjasama Perbatasan Antar Negara Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Lemhanas. Jakarta.

4. Pontianak Post, edisi 3 Juli 2002, Sehari, 200 Truk Kayu Ke Serawak via PLB Entikong, Pontianak.

5. Sabarno Hari, 2001, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, http: //www. perbatasan.com

Sumber; http://buletinlitbang.dephan.go.id