JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah akan meningkatkan
pembangunan sektor perkebunan di tanah air dan memperkuat peran aparat
di wilayah perbatasan. Kedua langkah itu bertujuan untuk mengurangi
permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di perbatasan.
Hal itu terungkap saat Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
berdiskusi dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Rabu
(19/9/12).
Kedua pihak menyepakati kerjasama dalam mengawasi keberangkatan TKI
nonprosedural melalui jalur perbatasan ke negara-negara tetangga antara
lain Malaysia, Brunei Darussalam, serta Timor Leste dengan melibatkan
aparat TNI.
“Termasuk, akan diupayakan bekerja sama Badan Nasional Pengelola
Perbatasan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri,” kata Jumhur, usai
diskusi tersebut. Jumhur didampingi Deputi Penempatan BNP2TKI, Ade Adam
Noch, Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI, Brigjen (Pol) Bambang
Purwanto, serta Direktur Penyiapan dan Pembekalan Keberangkatan TKI
BNP2TKI, Arifin Purba.
Dikatakan Jumhur, BNP2TKI melalui instansi perwakilannya di daerah
seperti Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) ataupun
Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yang berada di
perbatasan, terus mensosialisasikan perlunya TKI berdokumen lengkap
sebelum berangkat ke luar negeri.
Sayangnya, di luar TKI asal Kalimantan, banyak TKI dari Jawa,
NTT/NTB, dan daerah lainnya yang secara sengaja minta diselundupkan
untuk bekerja ke Malaysia. “Para TKI ini adalah korban smuggling
(penyelundupan manusia) dan bukan kategori TKI korban trafficking,”
kata Jumhur, seraya menambahkan, tiap tahun Malaysia memulangkan 20.000
TKI hasil razia karena tak berdokumen ketenagakerjaan.
Di sisi lain, bagi warga perbatasan di Kalimantan juga kerap menjadi
para pelintas batas yang secara tradisonal sudah sekian lama masuk dan
keluar Malaysia. “Mereka kerja di Malaysia dan tinggal di Indonesia,”
ujarnya.
Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, wilayah
Indonesia yang berbatasan Malaysia dengan kemajuan ekonominya yang cukup
pesat, telah mendorong masuknya para pelancong akibat mencoloknya
kesenjangan dengan perekonomian sejumlah daerah di Indonesia.
“Jadi wajar, Malaysia menjadi harapan baik bagi masyarakat Indonesia
sekitar perbatasan maupun daerah lain untuk mencari pekerjaan di sana,”
ujar Purnomo.
Purnomo menyetujui jika TNI di daerah perbatasan bisa membantu peran
BNP2TKI dalam mencegah maraknya TKI nonprosedural ke negeri Jiran.
“Prinsipnya, TNI siap membantu TKI,” kata menegaskan.
Pada bagian lain, Purnomo dan Jumhur membahas pelayanan pendidikan
anak keluarga TKI di luar negeri. Hal itu menyangkut keberadaan sekitar
59.000 anak-anak TKI yang tinggal di Malaysia baik di perkebunan atau
penampungan pekerja pabrik. Dari jumlah itu, di antaranya terdapat 9.000
anak TKI telah mendapatkan akses pendidikan.
“BNP2TKI bersama Kemendiknas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
terlibat dalam upaya pendidikan anak-anak TKI. Selebihnya, masih banyak
anak-anak TKI belum mendapatkan haknya sehingga akan menjadi kerisauan
bagi pemerintah,” kata Jumhur. (A-78/A-108)***
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/204099 Rabu, 19/09/2012 - 21:05
