"Daerah Perbatasan Harusnya Jadi Beranda Depan"

JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Paranwansa memberi perhatian khusus pada kesejahteraan sosial masyarakat perbatasan. Seperti Nunukan, Kalimantan Utara, yang belakang ini mendapat perhatian lantaran banyak yang pindah kewarganegaraan ke Malaysia.

"Mungkin sekarang karena kita baru mendengan beberapa Desa di Nunukan yang mau pindah warga negara. Perbatasan mestinya dijadikan beranda depan rumah. Sekarang kita masih jadikan perbatasan itu beranda belakang yang kurang dapat perhatian. Padahal negara tetangga kita Malaysia menjadikan perbatasan sebagai beranda depan," kata Khofifah saat berkunjung ke Redaksi Sindo dan Okezone, Senin 24 November, kemarin.

Dikatakan Mensos, saat dia berkunjung ke Nunukan sekira tahun 2005-2006, dirinya mendapat informasi bahwa di sana terdapat 26 ribu anak yang tidak sekolah. "Terkahir 32 ribuan yang tidak sekolah," imbuhnya.

"Kuncinya mengintegerasikan, enggak bisa sendiri-sendiri. Mengikhtiarkan kesejahteraan ya itu lintas sektor. Nunukan butuh banyak sekolah yang bentuknya mestinya boarding school. Yang mayoritas muslim kasih pesanteren," terangnya.

Hal itu, sambungya, karena para orang tua di Nunukan sibuk mencari nafkah dan kurang memiliki waktu memberikan pendidikan yang tepat bagi anak. "Orang tua bekerja dan tidak bisa memeberikan penghasilan kontinue.

Jadi butuh lembaga fasilitas pendidikan disana. Saya juga berharap dengan hadrinya RRI bisa tahu berita tentang Jakarta. Kalau tidak ada kan sinyalnya byar pet, berita dari Kucing, Malaysia malahan yang masuk. Belakangan ini serius di bahas, karena beberapa desa sudah terang-terangan pindah warga negara," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, warga perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, memilih berpindah tempat tinggal dan menjadi warga negara Malaysia. Warga beralasan hal itu dikarenakan desakan ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan minimnya pelayanan kesehatan di kampung halaman.

Kepala Desa Samunti, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Pagalu di Nunukan, mengatakan, jumlah warga yang telah pindah tempat tinggal ke wilayah Kota Kinabalu Negeri Sabah, Malaysia, sebanyak 20 kepala keluarga (KK) dari total 85 KK di desanya.

Dari 20 KK tersebut, lanjut dia, sebagian besar telah menjadi warga negara Malaysia dan sebagian lagi masih menjadi pendatang asing ilegal namun telah memiliki pekerjaan tetap di sana.

Sumber: news.okezone.com - 25 November 2014

Malaysia Klaim 3 Desa di Nunukan Kaltara

Nunukan, Kalimantan Utara. Dilaporkan, ada sebagian warga desa di perbatasan sana yang memilih jadi warga negara Malaysia.

Sebelumnya, anggota DPRD Nunukan Ramli kaget ternyata banyak warga desa di perbatasan RI-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara memilih menjadi warga Malaysia. Alasannya mereka merasa lebih diperhatikan dan mendapat kesejahteraan. “Mereka malah senang pindah ke Malaysia,”

Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Pusat untuk melihat langsung kondisi masyarakat tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Pembangunan 50 Kecamatan di Perbatasan Siap Dipercepat

Petani di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantam Timur, membawa hasil pertanian melewati perbatasan Malaysia di wilayah Serawak,

Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan di 50 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga. Pemerintah mencatat ada 187 kecamatan yang menjadi garda depan wilayah NKRI.

Berdasarkan hasil rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (17/11/2014), pembangunan wilayah perbatasan difokuskan terlebih dahulu di Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan akan diutamakan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Hal tersebut dilontarkan Tjahjo untuk menjawab keresahan sebagian kalangan dengan kabar banyaknya masyarakat di perbatasan yang memilih menjadi warga negara Malaysia. Koordinasi itu dibahas lebih lanjut di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

"Kami ke sini kan karena isu perbatasan semakin kuat. Menyangkut infrastruktur, pengairan, perumahan. Kuncinya ada di Kemen PU dan Pera dan Kementerian Kehutanan. Menteri PU akan membuat planning," kata Mendagri di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait perizinan pembangunan jalan di perbatasan. Pasalnya, lahan peruntukkan pembangunan bersinggungan dengan hutan lindung.

Pembebasan lahan diperlukan agar pembangunan jalan nasional paralel sepanjang 1.700 kilometer antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur cepat diselesaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gonjang-ganjing wilayah perbatasan mencuat lagi setelah DPRD Kabupaten Nunukan mengindikasikan adanya eksodus besar-besaran warga Kecamatan Lumbis Ogong menjadi warga negara Malaysia. Pernyataan anggota DPRD menguat setelah beberapa warga di perbatasan Indonesia-Malaysia mengamini adanya lintas batas negara dengan mudah. Kondisi ekonomi dan akses transportasi menjadi alasan banyaknya warga Indonesia mengadu nasib di negeri jiran. 

Sumber: news.metrotvnews.com - 18 November 2014

 

Pemerintah Bangun Jalan 1.700 Km di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Pemandang Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebuah daerah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia yang tertinggal dan tidak banyak tersentuh pembangunan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun jalan nasional paralel sepanjang 1.700 kilometer antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Pembangunan itu membutuhkan kemudahan perizinan di Kementerian Kehutanan. Pasalnya, lahan peruntukkan pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia itu bersinggungan dengan hutan lindung.

"Sudah dimulai sejak tahun lalu dan akan dipercepat. Dilakukan bertahap sudah sambil mengurusi perijinan dengan kementerian kehutanan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono saat menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Selain membangun jalan, pemerintah juga bakal membangun tujuh pos perbatasan. Pos perbatasan dibangun di Entikong dan Nanga Badau, Kalimantan Barat, Skouw di Papua, dan Aru di Maluku Utara. Pembangunan pos perbatasan ini memakan biaya sebesar Rp7 triliun.

"Nanga Badau, selesai 2015. Lalu juga pembangunan air bersihnya di kawasan perbatasan juga akan kita percepat," papar dia.

Tak cuma itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 2.500 unit rumah bagi WNI yang tinggal di perbatasan pada 2015. "Juga bagi para cross border, warga Indonesia tapi kerja di Malaysia," ujar Basuki.

Rencana pembangunan itu dipercepat pemerintah untuk menjawab keresahan sebagian kalangan dengan kabar banyaknya masyarakat di perbatasan yang memilih menjadi warga negara Malaysia.

Sebagaimana diketahui, gonjang-ganjing wilayah perbatasan mencuat lagi setelah DPRD Kabupaten Nunukan mengindikasikan adanya eksodus besar-besaran warga Kecamatan Lumbis Ogong menjadi warga negara Malaysia.

Pernyataan anggota DPRD menguat setelah beberapa warga di perbatasan Indonesia-Malaysia mengamini adanya lintas batas negara dengan mudah. Kondisi ekonomi dan akses transportasi menjadi alasan banyaknya warga Indonesia mengadu nasib di negeri jiran.

Karenanya, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan di 50 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga. Pemerintah mencatat ada 187 kecamatan yang menjadi garda depan wilayah NKRI.

Berdasarkan hasil rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (17/11/2014), pembangunan wilayah perbatasan difokuskan terlebih dahulu di Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan akan diutamakan. 

Sumber: news.metrotvnews.com - 18 November 2014