Atasi Blankspot, Perbatasan Kaltim Akan "Dikeroyok" 29 Menara

Kesenjangan informasi dan komunikasi atau blankspot area yang masih terjadi di pedalaman dan perbatasan Kaltim akan coba diatasi pemerintah pusdat dan pemerintah daerah dengan memperbanyak pembangunan menara telekomunikasi.  Sekitar 29 menara  akan dibangun di perbatasan Kaltim pada 2012 ini  dengan sumber anggaran “keroyokan” dari Kementerian/Lembaga,  Pemprov Kaltim dan Pemkab bersangkutan.

Kepala Dinas Kominfo Kaltim, H Moh Jauhar Efendi,  mengungkap hal ini di Samarinda, Senin (9/7), sesaat sebelum menyertai kunjungan kerja Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak, ke wilayah utara Kaltim, 9 -- 16 Juli 2012.  Road show Gubernur Faroek bersama semua Kepala SKPD  ini dengan berkonvoi melalui  ruas  jalan darat ribuan kilometer, mulai  dari  Samarinda – Bontang – Kutai Timur – Berau – Bulungan – Malinau hingga ke Simenggaris (Nunukan) atau wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.

“Nah, di sela-sela kunjungan nanti akan ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Malinau dengan PT Telkomsel tentang kerja sama pembangunan dan pemanfaatan menara telekomnukasi,” ucap Jauhar.  MoU sendiri rencananya akan ditandatangani di Malinau oleh Gubernur Faroek bersama  Bupati Malinau, Yansen TP,  dan Dirut PT Telkomsel,  Alex Janangkih Sinaga.

Menurut Jauhar,  pembangunan menara selular atau tower BTS   (Base Transceiver Station)  di Malinau  ini sebagai upaya membuka keterisoliran bidang telekomunikasi di pedalaman dan perbatasan Kaltim.  Malinau  adalah  satu dari tiga kabupaten di perbatasan Kaltim yang masihblankspot atau daerah yang tidak terkoneksi jaringan  telekomunikasi, selain Kutai Barat (Kubar) dan Nunukan. 

Dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa plus Madura, menurut Jauhar, saat ini Kaltim  masih mengalami blankspot  40,83%, atau yang tercover jaringan telekomunikasi  baru 50,17%.  Dari 14 kabupaten/kota di Kaltim,  baru Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan yang 100% bebas blankspot.  Sedang 10  kabupaten lainnya, yakni Paser masih blankspot 40%, Penajam Paser Utara (21,28%), Kutai Kartanegara (28%), Kutai Timur (48,15%), Berau (59,63%), Bulungan (67,90%), Tana Tidung (60,97%), Nunukan (28,31%), Malinau (48,36%) dan Kubar(59,24%).

“Mulai 2012 ini akan dibangun infrastruktur telekomunikasi berupa 29 menara telekomunikasi dengan dana APBD Kaltim, APBD kabupaten dan APBN melalui program USO Kemkominfo.  Khusus satu menara yang dibangun Pemprov dengan APBD Kaltim 2012 itu yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU tersebut,” jelas Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kaltim itu.

Ia berharap MoU nanti  menjadi kekuatan hukum para pihak dalam upaya membuka kesenjangan informasi dan komunikasi di  perbatasan. Paling tidak  bisa memaksimalkan pekerjaan pembangunan dan pemanfaatan menaranya.  Sedang tindak lanjut pembangunan menaranya, baik   yang menggunakan dana bantuan Pemprov,  APBD kabupaten bersangkutan  dan APBN menjadi kewenangan kabupaten terkait maupun Kemkominfo. 

Satu menara yang dibangun Pemprov Kaltim pada 2012 ini adalah di Long Nawang, Malinau.  Kemudian satu menara  dibangun Pemkab Malinau dengan dana bantuan Pemprov di Long Ampung, dan  lima menara kecil lainnya dibangun Pemkab Malinau dengan APBD Malinau  sendiri di Long Berang, Data Dian, Long Lawe,  Apau Ping Mading dan Long Sule.   Juga direncanakan dibangun  satu menara di  Long Layu (Nunukan) dan satu lagi di Long Apari (Kubar)  melalui dana bantuan Pemprov  Kaltim tahun 2013. 

Sementara  20 menara lainnya dibangun melalui program USO Telekomunikasi dengan sumber pendanaan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) - Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo.   Pembangunan 20 menara  dari Kemkominfo ini  untuk kawasan perbatasan, daerah terluar, pedalaman dan terpencil atau yang masuk special area development atau area khusus.

Pembangunan 29 menara melalui “dana keroyokan” ini sebagai upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Kaltim,  khususnya mengatasi kesenjangan informasi dan komunikasi  yang masih terjadi di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  (TIK) sekarang. Perbatasan Kaltim sendiri sebelumnya sudah memiliki 22 menara yang dibangun Kemendagri 2010 lalu.  Riciannya, Nunukan memiliki 2 menara besar dan 6 menara kecil,  sedang Malinau dan Kubar masing-masing satu tower besar dan enam menara kecil.(diskominfo kaltim/es)

Sumber : http://www.setkab.go.id

5 Perbatasan Negara Paling Rawan Masalah

Bagi negara negara yang bertikai, daerah perbatasan merupakan daerah yang paling rawan akan konflik sehinga menjadi wilayah yang sangat berbahaya. Nah berikut ini ada beberapa daerah perbatasan paling berbahaya di dunia:

1. Korea Utara-Korea Selatan

Dua negara Korea ini sudah sangat lama bersitegang. Wilayah perbatasan pun terletak di tengah-tengah dataran Korea, namanya Korean Demilitarized Zone (DMZ). Wilayah ini membentang sepanjang 250 km dengan lebar 4 km.

DMZ adalah perbatasan yang paling termiliterisasi di dunia. Inilah tempat Anda melihat banyak tank baja dan ranjau darat. Tentara yang membawa senapan sudah tak asing lagi tampaknya.

Namun selain itu, DMZ juga merupakan wilayah konservasi. Beberapa jenis fauna seperti Amur Leopard dan Bangau Mahkota Merah juga ada di sini.



2. Meksiko-AS











Sejak pihak militer ikut andil di kawasan ini, perbatasan Meksiko-AS sudah terkenal sebagai lokasi Drug War. Perang ini dilakukan oleh kartel penjual obat-obatan terlarang untuk mempertahankan batas regional. Bahkan konflik tersebut masih berlangsung hingga sekarang.

Hal itu bukanlah satu-satunya alasan perbatasan ini berbahaya. Lanskap gurun di sekitarnya telah membunuh ratusan orang karena kehausan.

3. Pakistan-India













Pakistan dan India punya ketidaksukaan satu sama lain. Oleh karena itulah, perbatasan antara dua negara ini terutama daerah Kashmir menjadi bahaya untuk turis. Namun lucunya, terdapat upacara penutupan gerbang perbatasan antara kedua negara ini yang sering menjadi daya tarik wisatawan.



4. Bangladesh-India













Beberapa bagian perbatasan antara India dan Bangladesh adalah kawasan hutan yang lebat. Namun, bahaya tak hanya datang dari lanskap alamnya saja. Ada peraturan yang ditetapkan oleh petugas perbatasan India (Border Security Force/ BSF) yang disebut-sebut sebagai "shoot-to-kill".

Selama 10 tahun terakhir, BSF telah membunuh hampir 1.000 orang Bangladesh. Perbatasan ini menjadi "ladang pembunuhan" terbesar di Asia Selatan.



5. Kolombia-Ekuador











Perbatasan Negara Kolombia dan Ekuador bukan berbahaya karena adanya campur tangan militer. Adalah pemberontak FARC, kelompok separatis yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang. Mereka mengambil alih wilayah perbatasan, mereka pula yang pegang senjata 

DPR Dukung Perbatasan Jadi Prioritas Pemekaran

JAKARTA – DPR akan memprioritaskan proses pemekaran daerah perbatasan yang mengajukan diri menjadi daerah otonom.Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, dari kebutuhan dan akses pelayanan, daerah di perbatasan memang sejauh ini yang paling telantar karena jauh secara geografis dari daerah induknya.

Papua Selatan dan Kalimantan Utara termasuk daerah yang menjadi prioritas. Hanya, untuk Papua Selatan memang syarat administrasinya belum lengkap sehingga itu harus dipenuhi dulu untuk kemudian kita proses,” kata Ganjar didampingi penggagas Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ganjar menjelaskan, hingga 2012 ini DPR sudah menerima 24 usulan daerah untuk dimekarkan. Salah satunya adalah Papua Selatan yang dulu Papua Barat Daya. Menurut dia,setelah dilakukan evaluasi oleh pemerintah dari 24 yang mengusulkan untuk pemekaran, hanya 19 yang masih berpeluang dimekarkan. Untuk provinsi hanya satu,yakni Kalimantan Utara, sisanya adalah kabupaten/kota. Sementara untuk Papua Selatan, kata dia, masih mungkin untuk diajukan lagi sepanjang persyaratannya memenuhi.

”Kepada pemerintah kami prinsipnya meminta agar prioritas dalam pemekaran tersebut seperti wilayah-wilayah perbatasan,”ujarnya. Pada kesempatan yang sama,Koordinator Ikatan Kekerabatan Masyarakat Papua Selatan Johanes Gluba Gebze mengatakan, pihaknya akan terus berjuang untuk menjadikan Papua Selatan sebagai provinsi di Bumi Cendrawasih.

Apalagi, Papua Selatan meliputi wilayah lima kabupaten, yaitu Merauke,Muyu dengan ibu kota Mudiptana, Boven dengan ibu kota Digul, Mappi dengan ibu kota Kepi, dan Asmat dengan ibu kota Agats. John memaparkan bahwa secara sosial ekonomi, politik, pendidikan, ketahanan pangan, perdagangan, pertahanan keamanan, transportasi, dan administrasi kewilayahan sudah memenuhi syarat untuk menjadi provinsi.

”Apalagi, dalam sejarah NKRI, sebelum integrasi dengan Indonesia,Digul ini sudah menjadi tempatnya para tokoh dan proklamator bangsa yang dibuang oleh Belanda,” terang John. Dia menambahkan, pemekaran ini adalah sebagai langkah untuk kemajuan dan perubahan pembangunan Papua yang lebih baik.

Menurut dia, usul provinsi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tercantum secara khusus dalam desain besar penataan daerah yang harus dibentuk dalam selang periode 2010–2015. ”Saya kira Papua Selatan sudah memenuhi syarat menjadi provinsi sesuai ketentuan PP 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, sebagian besar itu sudah terpenuhi,”ujarnya. 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com Thursday, 27 September 2012