Faridil Kecewa Minimnya Perhatian Terhadap Perbatasan

Faridil Murad

NUNUKAN - Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Nunukan Faridil Murad kecewa dengan minimnya perhatian dari pemerintah pusat maupun Pemprov Kaltim untuk pembangunan daerah di perbatasan RI-Malaysia, khususnya di Kabupaten Nunukan.


Kalaupun pusat dan provinsi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan perbatasan, hal itu tidak dikelola daerah. Padahal seharusnya anggaran itu langsung dikelola daerah, karena Pemkab Nunukan yang lebih tahu persoalan di perbatasan.


“Jangan kita sekarang ini ngomong perbatasan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi mari kita membangun perbatasan. Digembargemborkan sana sini, dibangun perbatasan. Tetapi ujung-ujungnya mana? Mana buktinya? Jangan kita bicara, ngomong, istilahnya menjanjikan kepada rakyat di perbatasan bahwa kita menurunkan dana ratusan miliar, bukan ratusan juta lagi, tetapi hasilnya mana? Implikasinya kepada rakyat mana?” katanya.


Faridil mengatakan, jika Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) hendak membangun daerah perbatasan semestinya mereka meninjau langsung kondisi daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.


Pemerintah pusat harus merealisasikan janjinya kepada Pemkab Nunukan untuk membangun daerah perbatasan. Jangan hanya menyampaikan wacana, namun hingga kini anggaran untuk pembangunan perbatasan belum juga diberikan kepada Pemkab Nunukan.

 

Sumber: Tribun Kaltim - Senin 23 April 2012

 

Perdagangan

KADIN:
Regulasi Perdagangan Harus Berpihak ke Rakyat Perbatasan
Sabtu, 14 April 2012 | 22:01

JAKARTA- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan berbagai regulasi perdagangan yang dikeluarkan pemerintah dapat berpihak kepada kepentingan rakyat perbatasan khususnya dalam kesenjangan infrastruktur dan ekonomi.

"Yang mendominasi konflik (di daerah perbatasan) karena beberapa hal seperti disparitas harga komoditas untuk konsumsi seperti gula, terigu, beras, elpijim, dan elektronik yang lebih murah bila dibeli di daerah tetangga dibanding barang dari Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Natsir, hal tersebut antara lain karena regulasi pemerintah yang serba kaku sehingga membuat aparat keamanan Indonesia di daerah perbatasan mengalami kesulitan dan dihadapkan pada kondisi dilematis.

“Bila mengacu pada regulasi atau aturan yang diberlakukan, maka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan,” kata Natsir.

Namun di sisi lain, ujar dia, perdagangan di kawasan perbatasan juga rawan dengan sejumlah tindak pidana penyelundupan.

"Jika saja pemerintah bisa mengatur mekanisme perdagangan yang berpihak bagi rakyat perbatasan, mengapa harus mengekangnya dengan aturan pusat yang di lapangan tidak bisa diberlakukan," katanya.

Natsir juga mengemukakan, setiap daerah perbatasan berbeda kondisinya tetapi Kadin menemukan di sejumlah daerah bahkan terdapat regulasi perdagangan yang sudah 30 tahun tidak direvisi.

Selain itu, Natsir juga menyayangkan bahwa selama ini, hanya Kementerian Perdagangan yang diberikan dispensasi kebijakan boleh mengimpor gula langsung tapi tidak mampu membuat kondusif yang bagi perbatasan.

Padahal, menurut dia, terdapat daerah yang sudah enam tahun meminta untuk dispensasi kebijakan impor gula untuk konsumsi tetapi masih tidak diberikan.

Ia berpendapat, hal tersebut mendekati potensi konflik dan tak jarang memicu keinginan dari sejumlah warga untuk berpindah kewarganegaraan. (ant/gor)

Sumber: http://www.investor.co.id

Perjanjian Perdagangan Lintas batas

Rabu, 18 April 2012

Perjanjian 600 Ringgit Rugikan Indonesia

Pontianak

 – 

Perjanjian perdagangan lintas batas (border trade agreement) antara Indonesia dan Malaysia dinilai berbagai kalangan di Kalbar tidak lagi relevan dengan realitas yang terjadi.

Isi perjanjian yang mengatur tata niaga perbatasan kedua negara sebesar 600 Ringgit bagi setiap pemegang Pas Lintas Batas (PLB) per bulan dan mengenakan pajak impor bagi transaksi yang melebihi kuota, lebih menguntungkan masyarakat di Serawak Malaysia daripada warga Kalbar.

Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja sama (BKPK) MH Munsin mengakui tata niaga perbatasan memang sudah selayaknya direvisi, mengingat kondisi perekonomian masyarakat perbatasan yang mulai membaik.

“Idealnya, batas transaksi jual-beli sebesar 1.500 Ringgit agar mampu mengangkat derajat perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan Kalbar,” jelasnya.

Sebenarnya pemerintah pusat telah mengusulkan draf revisi perjanjian dalam forum Sosek Malindo, namun pembahasan oleh delegasi kedua negara belum memasuki tahap final.

Lebih lanjut Munsin mengatakan sejak diberlakukan tahun 67 silam, border trade agreement (BTA) telah direvisi pada tahun 1970, namun rencana revisi kedua yang dimulai sejak tahun 1994 lalu, hingga saat ini belum rampung.

Dari 16 PLB tradisional di Kalbar yang menerapkan aturan perjanjian perdagangan lintas batas, 5 di antaranya sedang diusulkan untuk menjadi PLB resmi. Namun perlakuan khusus hanya berlaku pada daerah yang berada di lini 1 yakni berbatasan darat langsung dengan negara tetangga.

“Sebagian besar masyarakat perbatasan di Kalbar seperti di PLB Entikong Kabupaten Sanggau membeli kebutuhan sembako di negara bagian Serawak Malaysia Timur,” tutur mantan PLT Sekda Kalbar ini.

Namun belakangan menjadi celah bagi pemegang Pas Lintas Batas (PLB) untuk memasok gula dan mengedarkan keluar dari lini 1, sehingga dikategorikan gula ilegal atau gula selundupan.

Bahkan praktik penyelundupan gula kian marak seiring lemahnya pengawasan dari aparat dan di bagian lain akibat ketidakmampuan pemerintah menyuplai kebutuhan gula bagi masyarakat Kalbar. (dna)

Sumber: http://www.equator-news.com

Wabup Lepas 15 Pasukan Ekspedisi Perbatasan

NUNUKAN- Wakil Bupati Nunukan Hj Asmah Gani, Jumat (13/4) pagi kemarin melepas 15 pasukan tim ekspedisi khatulistiwa didaerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pelepasan dilakukan melalui upacara di depan Pos Angkatan Laut di Kecamatan Sebatik.

Dalam sambutannya saat menjadi inspektur upacara, pihaknya berharap dengan kegiatan ekspedisi khatulistiwa oleh TNI dengan melakukan penjelajahan melewati patok-patok perbatasan antara Negara ini dapat memberi banyak manfaat.

“Kami harapkan dengan adanya kegiatan penjelajahan ini, disamping tetap menjaga patok atau tapal batas yang semakin hari semakin bergeser, juga dapat menghapus ketimpangan atau kesenjangan ekonomi masyarakat perbatasan dengan warga negara tetangga,” katanya.

Komandan Kodim Dandim 0911/NNK, Letkol Inf Heri Setya Kusdiananta yang turut hadir dalam upacara tersebut menjelaskan bahwa rencana awal dari tim penjelajah ekspedisi khatulistiwa ini diikuti oleh 25 personil. Namun karena kondisi medan yang sulit menjadi pertimbangan sehingga jumlah anggota tim dikurangi menjadi 15 orang yang terdiri dari Marinir, Kopasus, Paskas dan Raider 500.

“Jadi rencana awalnya tim penjelajah ini ada 25 personil pasukan elit, namun mengingat kondisi medan yang tidak memungkinkan, sehingga dikurangi menjadi 15, karena ini dapat mempercepat setiap pergerakan mereka, kan kalau banyak terkadang harus saling menunggu jika menemui halangan yang cukup sulit,” ujarnya.

Dijelaskan, salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah memetakan kondisi perbatasan yang menjadi tugas TNI sebagai penjaga perbatasan. Kegiatan seperti ini rencananya akan dijadikan sebagai program rutin dilakukan disetiap tahunnya.

“Kita tidak ingin jika nantinya kita turun untuk sekedar melihat wilayah perbatasan namun kita tidak didukung oleh pengetahuan yang cukup tentang perbatasan kita sendiri dan ini merupakan upaya pertahanan NKRI,” ujarnya. (kh)

Sumber: Korankaltim.co.id - Minggu, 15 April 2012

Tank Malaysia Siaga di Perbatasan Kalimantan

TEMPO.CO, Balikpapan - Komando Daerah Militer VI Mulawarman menuturkan, di perbatasan Indonesia-Malaysia, sudah berjajar tank-tank jenis PT–91 buatan Polandia yang beratnya hingga 50 ton. Tank-tank milik Malaysia ini memang dipersiapkan untuk pengamanan perbatasan di sepanjang Kalimantan. “Tank-tank Malaysia sudah siap di perbatasan Kalimantan,” kata Panglima Kodam Mulawarman Mayor Jenderal Subekti, Selasa, 10 April 2012.

Bukan hanya itu. Malaysia, kata Subekti, juga membangun infrastruktur jalan penghubung di wilayahnya sendiri untuk memudahkan pergerakan pasukan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Dengan situasi seperti itu, Subekti memaklumi jika saat ini pemerintah melakukan pengadaan tank Leopard buatan Jerman yang bobotnya hingga 62 ton. Batalyon tank Leopard itu nantinya akan ditempatkan di perbatasan, baik di Bulungan, Sangata, serta Malinau. Secara total, batalyon tank Bulungan akan memiliki sebanyak 44 Leopard. Keseluruhan pengadaan perlengkapan dan sarana batalyon bisa dituntaskan pada Oktober 2013 mendatang.

Subekti mengatakan batalyon tank Leopard itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan serta kewibawaan Indonesia di mata negara tetangga. Dia menilai tank tempur Kodam Mulawarman jenis AMX–13 dan panser Sarasin, Saladin, dan Perret, sudah ketinggalan zaman. “Bila dibandingkan tank Malaysia, seperti mainan saja tank TNI. Dalam kategori strategi militer, tank TNI sudah dianggap tidak ada, saking tuanya,” katanya.

Subekti memastikan keberadaan batalyon Leopard akan mampu meningkatkan kewibawaan Indonesia di mata negara-negara tetangga. Alat tempur darat tersebut mampu menyaingi persenjataan tank tempur Malaysia.

Selain batalyon Leopard, pengamanan perbatasan juga diperkuat oleh pembentukan skuadron helikopter tempur yang berpusat di Berau. Skuadron ini nantinya dilengkapi oleh 16 pesawat helikopter serang buatan PT Dirgantara Indonesia, Agusta 129 Mangusta dari Italia, dan Super Cobra buatan Amerika Serikat.

Super Cobra adalah helikopter buatan Bell, hasil pengembangan dari Huey Cobra yang berjaya di perang Vietnam. Senjatanya adalah senapan mesin gatling 20 mm, roket Hydra, rudal Sidewinder untuk pertempuran udara, dan rudal penghancur tank Hellfire.

TNI, kata Subekti, menginginkan Super Cobra sebagai pilihan utama, di samping juga heli serbaguna Agusta Westland buatan Italia. Bahkan, kalau dapat izin, ia juga menginginkan heli Apache buatan Amerika Serikat karena dianggap sangat cocok untuk pengamanan perbatasan.

Untuk pengamanan perbatasan di darat, akan dilakukan oleh tiga batalyon gabungan infanteri dan artileri yang memiliki persenjataan anti-tank yang dapat membidik tank dari jarak 6 kilometer serta multiple launch rocket system (MLRS) Astros II buatan Brasil. Kata Subekti, seluruh persenjataan dan personel baru ini akan tersedia secara bertahap mulai tahun 2012 ini.

Menurut Subekti, ketersediaan alat utama sistem senjata dan personel di perbatasan itu akan sangat berdampak pada perimbangan kekuatan Indonesia dengan negara tetangga, terutama dengan negara yang berbatasan langsung di Kalimantan. “Saat ini kita memang tidak memiliki musuh yang eksplisit, yang nyata. Tapi setiap hari kita dilecehkan di perbatasan dengan adanya patok yang digeser-geser,” ujarnya. 

Selasa, 10 April 2012 | 11:32 WIB
Sumber:  tempo.co.id

Kopassus Sisir Perbatasan RI-Malaysia

JAKARTA - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menggelar Ekspedisi Khatulistiwa 2012.  Dalam ekspedisi tersebut, selama tiga bulan pasukan elit TNI AD itu akan menyusuri wilayah di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, Tim Ekspedisi juga akan masuk ke pedalaman Kalimantan.

Kepala Penerangan Kopassus, Letkol (Inf) Taufik Sobri, mengatakan bahwa ekspedisi itu melibatkan 977 orang. "Dari Kopassus ada 200-an," papar Sobri di sela-sela acara lomba menembak bagi wartawan sebagai rangkaian acara peringatan hari ulang tahun Kopassus ke-60 di Markas Kopassus, Cijantung Jakarta Timur, Minggu (14/4).

Dipaparkannya, ekspedisi itu sudah dimulai pada 3 April lalu dan akan berakhir pada 10 Juli mendatang. Namun dalam ekspedisi itu Kopassus juga melibatkan pihak lain.

"Ada Paskhas TNI AU dan Marinir. Tim ekspedisi juga melibatkan tim ahli dari perguruan tinggi dan kelompok pecinta alam," papar perwira menengah di korps elit TNI pemilik semboyan Tribuana Chandraca Satya Dharma itu.

Terdapat tiga tim dalam ekspedisi tersebut. Yakni Tim Penjelajah, Tim Peneliti dan Tim Komunikasi Sosial. Tim Penjelajah bertugas membuka jalan di wilayah perbatasan dengan Malaysia maupun pedalaman di hutan Kalimantan.

Tim Penjelajah juga dibekali peralatan lengkap untuk komunikasi dan GPS. "Kita masuk ke titik-titik perbatasan. Bukan patok yang kita jadikan acuan karena itu bisa digeser. Kita mengacu ke koordinat titik perbatasannya," ucapnya.

Dari Kopassus terdapat 47 anggotanya yang terlibat dalam Tim Penjelajah. Mereka adalah tentara yang memiliki spesialisasi jelajah rawa, laut, sungai dan pantai atau sering disingkat Tim Ralasuntai.

Sementara Tim Peneliti bertugas menginventarisir potensi Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah perbatasan ataupun pedalaman Kalimantan. Tim Peneliti di ekspedisi itu akan mengambil sampel tanah dan kandungan di dalamnya, serta tumbuhan yang berpotensi untuk dimanfaatkan.

Ada pun Tim Komunikasi Sosial akan masuk ke masyarakat yang tingal di perbatasan maupun pedalaman. "Kita akan identifikasi persoalan masyarakat di perbatasan. Misalnya mengapa mereka menjadi begitu tergantung pada Malaysia," paparnya.

Ditambahkannya, temuan dari lapangan akan dilaporkan ke Pos Komando (Posko) ekspedisi di Gedung Serbaguna, Makopassus. "Ada update informasi setiap hari. Setiap temuan  akan dilaporkan ke Posko di Makopassus.  Nanti akan ada output dari kami sebagai hasil ekspedisi," tuturnya.(ara/jpnn)

Minggu, 15 April 2012 , 00:15:00

Ekspedisi Khatulistiwa 2012